Guru Menuntut Ujian Nasional Dibatalkan
BANYUMAS, KOMPAS.com - Para guru yang tergabung dalam Forum Interaksi Guru Banyumas (Figurmas), Jumat (27/11), menuntut agar Ujian Nasional dibatalkan, menyusul keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi perkara UN yang diajukan pemerintah. Mereka menginginkan agar ujian kelulusan siswa dikembalikan kepada daerah masing-masing.
Anggota Figurmas, Agus Wahyudi mengatakan, dengan adanya penolakan MA terhadap kasasi yang diajukan pemerintah terkait perkara UN, membuktikan UN tidak boleh lagi dilaksanakan. Karena itu, untuk memenuhi prinsip keadilan pemerintah pun harus menghormati keputusan hukum, dan segera membatalkan rencana pelaksanaan UN SMA yang akan diselenggarakan pada Maret mendatang.
"Hukum sudah mengatakan demikian, sehingga pemerintah pun harus menghormatinya," katanya.
Figurmas sebagai salah satu elemen masyarakat yang menolak UN, menurut Agus, menilai UN memang tidak sejalan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mengacu pada masing-masing sekolah. Dengan KTSP yang demikian, dengan sendirinya kemampuannya masing-masing sekolah pun berbeda sehingga tak bisa ujiannya diseragamkan dalam bentuk UN.
"Ujiannya harus mandiri karena KTSP-nya pun dibuat mandiri oleh masing-masing sekolah," katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Purwadi, mengatakan, pihaknya memang sangat berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan keputusan secepatnya terkait pelaksanaan UN. Hal itu mengingat pelaksanaan UN SMA tinggal tiga bulan.
Kalau pun UN dibatalkan, katanya, sebaiknya pemerintah segera memberitahukan. Hal itu sangat penting karena untuk menghadapi UN siswa harus belajar dalam porsi lebih besar. "Tuntutan soal UN itu memang tinggi sekali, sehingga siswa harus belajar lebih keras," katanya.
Namun Purwadi juga mengingatkan, agar siswa maupun sekolah sebaiknya juga tidak terpengaruh dengan wacana pembatalan UN yang bergulir saat ini. Siswa dan sekolah harus tetap berkonsentrasi menghadapi ujian, baik itu untuk ujian sekolah maupun UN.
"Siswa harus tetap belajar karena tidak akan ada ruginya. Sebab, mereka pun harus tetap ujian untuk lulus," katanya.
Read More......
Anggota Figurmas, Agus Wahyudi mengatakan, dengan adanya penolakan MA terhadap kasasi yang diajukan pemerintah terkait perkara UN, membuktikan UN tidak boleh lagi dilaksanakan. Karena itu, untuk memenuhi prinsip keadilan pemerintah pun harus menghormati keputusan hukum, dan segera membatalkan rencana pelaksanaan UN SMA yang akan diselenggarakan pada Maret mendatang.
"Hukum sudah mengatakan demikian, sehingga pemerintah pun harus menghormatinya," katanya.
Figurmas sebagai salah satu elemen masyarakat yang menolak UN, menurut Agus, menilai UN memang tidak sejalan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mengacu pada masing-masing sekolah. Dengan KTSP yang demikian, dengan sendirinya kemampuannya masing-masing sekolah pun berbeda sehingga tak bisa ujiannya diseragamkan dalam bentuk UN.
"Ujiannya harus mandiri karena KTSP-nya pun dibuat mandiri oleh masing-masing sekolah," katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Purwadi, mengatakan, pihaknya memang sangat berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan keputusan secepatnya terkait pelaksanaan UN. Hal itu mengingat pelaksanaan UN SMA tinggal tiga bulan.
Kalau pun UN dibatalkan, katanya, sebaiknya pemerintah segera memberitahukan. Hal itu sangat penting karena untuk menghadapi UN siswa harus belajar dalam porsi lebih besar. "Tuntutan soal UN itu memang tinggi sekali, sehingga siswa harus belajar lebih keras," katanya.
Namun Purwadi juga mengingatkan, agar siswa maupun sekolah sebaiknya juga tidak terpengaruh dengan wacana pembatalan UN yang bergulir saat ini. Siswa dan sekolah harus tetap berkonsentrasi menghadapi ujian, baik itu untuk ujian sekolah maupun UN.
"Siswa harus tetap belajar karena tidak akan ada ruginya. Sebab, mereka pun harus tetap ujian untuk lulus," katanya.
Read More......
