Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Pendidikan Anak Usia Dini yang diterapkan dalam program PAUD didasarkan atas prinsip-prinsip berikut :


1. Berorientasi pada kebutuhan anak.
Kegiatan belajar harus selalu ditujukan pada pemenuhan kebutuhan perkembangan anak secara individu, karena anak merupakan individu yang unik, maka masing-masing anak memiliki kebutuhan rangsangan yang berbeda.
2. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain.
Bermain merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan belajar anak, dengan menerapkan metode, strategi, sarana, dan media belajar yang merangsang anak untuk melakukan eksplorasi, menemukan dan menggunakan benda-benda yang ada disekitarnya.
3. Merangsang munculnya kreativitas dan inovatif
Kreativitas dan inovasi tercermin melalui kegiatan yang membuat anak tertarik, fokus, serius dan konsentrasi.
4. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar.
Lingkungan harus diciptakan menjadi lingkungan yang menarik dan menyenangkan bagi anak selama mereka bermain.
5. Mengembangkan kecakapan hidup anak.
Kecakapan hidup diarahkan untuk membantu anak menjadi mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar ang berguna bagi kehidupan kelak.
6. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar.
7. Dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip perkembangan anak.
8. Rangsangan pendiidkan mencakup semua aspek perkembangan.
Rangsangan pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan anak. Saat anak melakukan sesuatu sesungguhnya ia sedang mengembangkan berbagai aspek perkembangan/kecerdasannya. Sebagai contoh saat anak makan, ia mengembangkan kemampuan bahasa (kosa kata tentang nama bahan makanan, jenis makanan, dsb), gerakan motorik halus (memegan sendok, memasukan makanan ke mulut), kemampuan kognitif (membedakan jumlah makanan yang banyak dan sedikit), kemampuan sosial emosional (duduk dengan tepat, saling berbagi, saling menghargai keinginan teman), dan aspek moral (berdoa sebelum dan sesudah makan).

Read More......

Sampai dengan saat ini sudah sekitar 50% Guru Indonesia telah mengikuti suatu proses peningkatan status Sertifikasi. Dari sekian banyak Guru tersebut hampir 100% lolos dan berpredikat Guru tersertifikasi. Selamat dan semoga dapat menjalankan tugas, hak dan kewajiban secara profesional.



Menyikapi sudak tersertifikasinya banyak guru tersebut, maka guru dituntut untuk memenuhi 24 jam tatap muka atau 7 jam sehari 6 hari dalam seminggu (1 hari untuk MGMP). Jadi setiap hari memang harus masuk ke sekolah. Sungguh sangat baik bila hal ini berjalan dengan tertib.


Masalahnya untuk guru yang mengampu mata pelajaran dengan jumlah sedikit atau rasio jumlah guru dibandingkan jumlah siswa adalah kecil atau sangat tidak memenuhi syarat.

Masalah berikutnya adalah ketika harus masuk setiap hari harus masuk ke sekolah sedangkan fasilitas pendukung tidak memenuhi syarat, contohnya ada sekolah dengan jumlah guru 40 orang tetapi tidak punya ruang khusus untuk guru kalaupun ada karena alih fungsi dari ruang kelas. Dalam ruang tersebut hanya tersedia bangku (meja dan kursi) yang jumlahnya kurang dari 7 pasang. Nah kalau harus semua ke sekolah, mereka harus duduk di mana, padahal sebagai guru profesional dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang cukup banyak disamping mengajar atau tatap muka dengan siswa. Guru dituntut untuk membuat RPP, Sekanrio pembelajaran, Promes, Prota, Modul, PTK dan pengembangan pembelajaran lainnya serta peningkatan keilmuan atau pengetahuan. Disamping harus mengerjakan tugas pengelolaan sekolah.


Barangkali hal ini juga harus mendapatkan perhatian dari penentu kebijakan.

Sumber "Khoirul Anam" Milis Pendidikan

Read More......

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri diharapkan bisa dihapus pada tahun 2012 karena seleksi masuk perguruan tinggi negeri diintegrasikan dengan ujian nasional. Namun, sebelum pola ini diterapkan, pelaksanaan ujian nasional harus dibenahi terlebih dahulu Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Jumat (6/11), saat menyampaikan Program 100 Hari Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, polemik masalah ujian nasional (UN) ini tak akan pernah selesai. Selalu ada pro dan kontra.
”Daripada membahas perbedaan pandangan, akan jauh lebih baik jika berkonsentrasi pada upaya membuat UN lebih baik dan dapat dipercaya,” ujarnya.


Untuk menjamin hasil UN dapat menjadi bahan penilaian ujian masuk perguruan tinggi negeri (PTN), Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia akan terlibat aktif sejak awal penyusunan soal, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan UN. Kehadiran
PTN pada dasarnya ikut melengkapi dan menyempurnakan proses UN sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurang an. ”Jika hasil UN bisa dipercaya, tidak ada alasan bagi PTN untuk menolak integrasi ini,” kata Nuh. Tidak langsung Jika hasil UN dapat dipercaya, kemungkinan besar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akan dihapuskan pada tahun 2012.

Namun, Ketua Umum SNMPTN 2009 Haris Supratno menegaskan bahwa SNMPTN tidak bisa langsung hilang, tetapi akan dilakukan bertahap. ”Benahi dulu pelaksanaan UN. Harapannya 2010 hasil UN, khususnya SMA, bisa dipercaya. Jika sudah bisa dipercaya, tentu tidak ada alasan untuk menunggu sampai tahun 2012. Lebih cepat lebih baik,” kata Haris, yang juga rektor Universitas Negeri Surabaya itu. Wacana integrasi sistem pendidikan ini sudah disosialisasikan sejak 2008 dan kalangan rektor PTN telah sepakat melaksanakan ”bebas SNMPTN 2012”. Untuk mencapai target itu, rektor PTN di seluruh Indonesia akan mengawasi titik-titik rawan kecurangan, seperti pencetakan hingga distribusi soal. Selain itu, para rektor pun akan membantu guru membuat soal-soal UN. (LUK)

____________ _________ _________ _________ _________ __

Masalahnya adalah apakah Senayan dan para birokrat di daerah-daerah mau menerima kenyataan bahwa ada kesenjangan mutu pendidikan antar Jawa dan luar Jawa, antara kota dan kabupaten?

Read More......

Koalisi Pendidikan menolak jabatan wakil menteri
di Departemen Pendidikan Nasional.

"Kami menolak, karena departemen tidak sesuai kriteria untuk wakil menteri,"
tegas Koordinator Monitoring Publik Indonesian Corruption Watch Ade Irawan di
kantornya, Selasa (26/10)

Indonesian Corruption Watch bersama Sekolah Tanpa Batas dan Lembaga Advokasi
Pendidikan Anak Marginal (LAPAM) menyatakan Departemen pendidikan tak perlu
posisi wakil menteri. Alasannya, kata Ade, selama ini kewenangan kebijakan di
pusat hanya sedikit. "Menteri yang sebelumnya selalu menyatakan masalah
pendidikan sudah masuk otonomi, jadi bebannya tidak terlalu berat,"imbuhnya.

Lagipula, struktur departemen yang terdiri dari empat Direktorat Jendral, 17
Direktur dan sejumlah staf ahli, dinilai Koalisi sudah banyak. "Posisi wakil
menteri hanya akan memboroskan biaya," tegasnya. Meski hak prerogatif
Presiden, tapi akan sangat aneh, menurut Ade, kalau posisi wakil menteri
diberikan pada departemen yang tidak membutuhkan. "Kalau tidak butuh kenapa
harus dipaksa?"

Kekhawatiran lain, ia menambahkan, jika wakil menteri pendidikan diangkat,
maka otomatis sang wakil juga mengangkat beberapa staf dibawahnya. "Pos
anggaran akan tersedot lebih besar untuk birokrasi," ulasnya.

Padahal masalah sekolah gratis, infrastruktur gedung masih banyak yang
terbengkalai. Ia menyarankan Departemen lebih fokus pada keterbukaan
informasi terhadap publik karena mendapatkan pos anggaran terbesar dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sumber Tempo
Read More......

Wuik, ingat kemarin daku. Dua hari sebelum peringatan
SOEMPAH PEMOEDA 28 Oktober, aku diundang hadir di
Panel Diskusi BUDAYA BANGSA BAHARI. Diantara
penceramah kunci, adalah Pak Sis (Siswono Judohusodo).

Seperti biasa, bicaranya yang keras, cerkas dan tegas mengemu-
kakan sisi-sisi negatip negeri saat ini dan beberapa butir-butir
positip masa lampau yang kebetulan 'luput' dari perhatian
sehingga tak diindahkan dan akhirnya bangsa ini menjadi
cibiran bangsa lain...:-). Hal menarik yang dinyatakan Pak Sis
adalah TIGA TONGGAK INDONESIA yang seharusnya kita
RECOGNISI dan IMPLEMENTASIKAN dalam wujud nyata,
penuh kesungguhan.

Tonggak pertama adalah SUMPAH PEMUDA 28 Oktober 1928,
yang kala itu Pemuda-pemudi Hindia Belanda mengikrarkan
LAHIRNYA TANAH AIR INDONESIA, LAHIRNYA BANGSA
INDONESIA dan DIJUNJUNGNYA Bahasa Nasional BAHASA
INDONESIA. Sebuah tonggak nan spektakuler. Dulu sebelum
ikrar itu tidak ada INDONESIA, yang ada kerajaan-kerajaan.
Baik yang kecil-kecil seperti ratusan kerajaan di Maluku,
beberapa kerajaan mozaik di Kawa, Timor, Bali, dll, atau
yang pernah ada kerajaan besar SRIWIJAYA dan MAJAPAHIT.
Kesemuanya BUKAN INDONESIA. Nah sejak 28-10-1928 itu
secara sadar PEMUDA-PEMUDI mengakui berbangsa dan
bertanah air INDONESIA serta menjunjung BAHASA KEBANGSAAN
BAHASA INDONESIA. Menunjukkan suatu sikap egalitarian
super. Wong bahasa dari sekelompok kecil suku Melayu,
lho diangkat menjadi BAHASA KEBANGSAAN. Bahasanya
sekitar 50 juta orang saat itu. APA NDAK HEBAT? Cuma sekarang
kok ya luntur ya... BAHASA INDONESIA bahasa yang dilecehkan
BANGSA..:-).

TONGGAK KEDUA adalah PROKLAMASI (dan Deklarasi)
INDONESIA. Suatu kejadian monumental di perdaban dunia.
Ya, sejak diproklamasikan INDONESIA dan dideklarasikan
sebagai NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, maka
mulai putuslah rantai IMPERIALISME. Seperti pernah diramalkan
oleh Bung Karno di persidangan INDONESIA MENGGUGAT... .
yang intinya berisi: "Yang akan memutus rantai Imperialisme adalah
setelah terjadinya perang besar, perang PASIFIK RAYA...." eee
kok ya tak lebih dari 20 tahun kemudian, TERJADI dan INDONESIA
lah yang menjadi PEMUTUS RANTAI IMPERIALISME KLASIK....
[sayang sekarang memasuki IMPERIALISME MENTAL... ehek-ehek]

Apakah mungkin ada janji proklamasi yang belum sempat dilakukan?
Misalnya tentang Hal-hal mengenai pemidahan kekuasaan dan lain-lain
yang harusnya diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo
sesingkat-singkatny a, jadi tidak terselenggara, karena kesibukan
masing-masing beradu 'kekuatan imperialisme mental' masing-masing,
ya?

LALU TONGGAK KETIGA adalah DEKLARASI DJUANDA 13/12-1957
yang dengan perjuangan gigih para diplomat dan perunding Indonesia,
tahun 1982 membuahkan hasil dengan diakuinya ZEE Indonesia oleh
PBB. Maka dengan tonggak itulah Republik Indonesia menjadi utuh
dengan 1.9 juta km2 daratan + 3.1 juta km2 lautan dan 2.7 juta km2
Zona Ekonomi Eksklusif... . Indonesia utuh memiliki wilayah seluas
7.7 juta kilometer persegi, syah menjadi negara BENUA MARITIM
terbesar di dunia.

Kelihatannya Deklarasi Djuanda ini disemangati oleh pendahulu negeri
besar, Majapahit dengan KONSEP NUSANTARA yang disumpahkan
oleh Gajahmada... . Ya, negeri bernama Majapahit dulu itu berusaha
keras mencapai negeri BENUA MARITIM negeri dari pulau ke pulau,
dengan konsep NUSANTARA. Maka pada pucuk pimpinan negaranya
selain maha patih, Majapahit memiliki dua patih, satu yang ber-
urusan dengan urusan dalam negeri satu lagi urusan luar negeri dengan
kekuatan utama menguasai ARMADA LAUT (kalau tak salah jaman
Gajahmada, patih Luar ini dijabat oleh Laksamana Nala)...

Ah, tapi sayang... sebagai Indonesia, sekarang ini sangat memprihatinkan.
Pemanfaatan sumberdaya kelautan katanya baru 8% dari potensi kelestariannya.
Sebagai negara lautan terbesar, negeri ini adalah konsumen ikan paling
sedikit di sesama negara berpantai luas....:-(.

Armada pertahanan laut yang minimal harusnya punya 300 kapal perang,
katanya Indonesia baru punya 100an kapal perang berbagai merek, berbagai
umur dan hampir semua LUNGSURAN.. PT PAL iddle.. lebih baik beli
bekas to dari pada bikin sendiri....: -). Negeri ini memiliki kapal selam
yang jauuh lebih sedikit dibanding Malaysia bahkan Singapura...

[kecuali orang Palembang, kapal selam malah disantap harian...:-) ]

So? Mari kita (kalau mau nih) kembali menghidup-hidupkan TIGA
TONGGAK INDONESIA dengan KONSEP NUSANTARA itu se
hebat-hebatnya. Termasuk galang kesatuan DIRGANTARANYA
dengan pesawat-pesawat terbang tempur dan komersial... agar
semakin erat kita GALAKKAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA
kita...

Sumber http://www.propbiya ng.net/
http://www.propbiya ng.com/

Read More......

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik metode pendidikan nasional yang tidak mendorong siswa untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas sehingga sulit memunculkan para wirausaha maju.
"Saya ingatkan Mendiknas, coba sejak TK, SD, SMP, SMA itu metodologinya jangan guru aktif siswa pasif, dan hanya sekadar mengejar ujian, rapor. Kalau itu yang dipilih maka anak-anak bersekolah tidak berkembang kreativitasnya, inovasi dan jiwa wirausahanya, " kata Presiden saat membuka Temu Nasional 2009 di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, jiwa wirausaha atau enterpreneur penting untuk dipupuk sejak kecil, sehingga pendidikan nasional tidak hanya melahirkan para pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja.

"Ini perlu reformasi di bidang pendidikan nasional. Guru dan dosen harus diajak untuk bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi dan kreativitas, " katanya.
Dikatakan Presiden, jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di Amerika dan Singapura.
Presiden dalam kesempatan itu juga menegaskan mengenai target pembangunan nasional yang harus 'pro growth', 'pro job' dan 'pro poor', yang bisa dicapai dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kewirausahaan dan inovasi teknologi.
Dalam pidatonya yang diberi judul "Siapa Bilang Indonesia Tidak Bisa" itu, Presiden juga meminta semua pihak untuk bekerja lebih keras mengerahkan dan menyatukan potensi serta sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan lima tahun ke depan.
"Kita kerahkan dan satukan semua potensi dan sumber daya agar
betul-betul menjadi modal untuk mencapai sasaran lima tahun
mendatang. Jangan ada yang dilewatkan dan disia-siakan, berpikir lebih cerdas, bekerja lebih keras," katanya.
Presiden menjelaskan misi pemerintah untuk periode 2009-2014 adalah melanjutkan semua program dan kebijakan yang baik dan memperbaiki serta meningkatkan yang belum benar.
Presiden juga mengakui ada beberapa kebijakan dalam lima tahun lalu yang belum tercapai karena adanya hambatan yang disebutnya
"bottlenecking" .
"Debottlenecking perlu dilakukan untuk percepatan dan peningkatan sasaran. Ini penyakit yang saya kenali, banyak capaian meleset karena ada kemacetan, izin pabalieut, tata ruang gak beres, undang-undangnya ada yang gak klop. Banyak sekali listrik gak ada, izin PLN sulit sekali," katanya.
Hadir dalam pertemuan yang diikuti sekitar 1.400 peserta itu, Wapres Boediono, para menteri kabinet dan seluruh gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia.

Sumber antara.com

Read More......

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan reformasi bidang pendidikan di Indonesia dimulai dengan membenahi manajemen pengelolaan urusan pendidikan, infrastruktur, serta perbaikan metodologi.
Menurut Mendiknas di Jakarta, Kamis, manajemen pengelolaan urusan pendidikan ini harus diperbarui, misalnya tentang tunjangan guru dan izin pendirian sekolah atau universitas baru.

Selanjutnya yakni perbaikan infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah. Ia berharap pada 2010, masalah yang menyangkut pemenuhan infrastruktur pendidikan sudah dapat diselesaikan.
"Sebisa mungkin pada 2010 sudah rampung semua, tidak ada lagi sekolah yang bocor atau roboh. Kita ajak pejabat daerah bupati dan wali kota untuk membereskan itu," katanya yang ditemui setelah pembukaan National Summit 2009 yang diisi dengan pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut M. Nuh, susah membayangkan munculnya inovasi dari penerus bangsa jika tempat belajar saja belum memenuhi standar.
Perbaikan infrastruktur ini akan dilaksanakan paralel dengan program-program lain yang akan dijalankan.
Kemudian, reformasi pendidikan juga dilakukan dengan memetakan metodologi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Para siswa harus didorong untuk memiliki kebebasan ruang berpikir.
"Karena fleksibilitas berpikir akan mengantar pada kreatifitas, kreatifitas berpikir ini menghasilkan inovasi. Inovasi jika dimasuki bisnis, marketing, maka masuklah enterpreneurship (kewirausahaan) ," jelasnya.
Sementara itu, dalam pengarahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar para pelajar harus didorong untuk menjadi pencetak lapangan kerja, bukan pencari kerja.
Pada National Summit 2009, salah satu agenda yang akan dibahas oleh Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah reformasi pendidikan.
Isu pokok reformasi pendidikan ini meliputi peningkatan pelayanan pendidikan sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau, peningkatan profesionalitas dan pemerataan distribusi guru serta reformasi metodologi.
Selanjutnya yakni membangun karakter dan kreatifitas, penguatan relevansi antara pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan keterampilan dengan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung ekonomi kreatif.
Dalam sidang komisi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/10) juga dibahas isu pokok tentang peningkatan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan peradaban yang mulia melalui pendidikan budi pekerti dan jati diri bangsa serta pemberdayaan kepemudaan dan kesetaraan jender.

Sumber Antara.com

Read More......