Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Yogyakarta: Pendidikan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan anak didik, pada praktiknya disinyalir hanya menjadi proyek bagi penyelenggaranya. Akibatnya pembangunan manusia tidak berjalan sesuai dengan harapan bersama.

"Contohnya, Ujian Nasional dianggap sebagai upacara penting dalam mendidik anak bangsa, karena pada kegiatan itu tersedia jumlah uang yang tak sedikit," kata budayawan, Ajip Rosidi, pada seminar Local Wisdom for Character Building di Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (29/5).

Menurut dia, berbagai alasan dicari-cari untuk mempertahankan berlangsungnya UN. Namun tak pernah mempertimbangkan dampaknya bagi anak didik. Dampak itu di antaranya ada anak didik yang bunuh diri karena tidak lulus Ujian Nasional.

"Lembaga sekolah saat ini dianggap sebagai ladang untuk menumpang hidup sejumlah orang. Hal itu bukan berarti tidak ada guru yang sungguh-sungguh membaktikan diri bagi kepentingan pendidikan," kata pendiri Yayasan Kebudayaan Rancage itu.

Ia mengatakan, selama pendekatan para pejabat dan mereka yang langsung menangani pendidikan, terutama di tingkat sekolah dan perguruan tinggi tidak mengutamakan kepentingan anak didik, maka pendidikan di negeri ini akan gagal.

Selain itu, juga tidak ada tenaga-tenaga terdidik sebagai hasil usaha berencana pemerintah yang mampu menghadapi terjangan globalisasi dan kemudian melahirkan karya-karya monumental yang membuktikan adanya kearifan lokal sebagai bangsa.

"Sepanjang pengetahuan saya, rencana pembangunan tak ada yang secara jelas dan tegas berusaha merangsang kreativitas, karena yang direncanakan terutama membuat bangunan fisik dan kemajuan ekonomi. Padahal, pembangunan manusia harus mendahulukan pendidikan," katanya.(JUM/Ant)



Sumber
Liputan6.com

Mau dapat uang Gratis, dapat kan di http://roabaca.com/forum/index.php/topic,87.0.html Read More......

Surabaya, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengisyaratkan, program rintisan sekolah bertaraf internasional tak akan ditutup. Meskipun demikian, keberadaannya akan dievaluasi agar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tidak bersifat eksklusif.

Menurut Nuh, rintisansekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berstandar
internasional (SBI) merupakan amanat undang-undang dan harus ada di setiap provinsi.
”Filosofinya, kita mendorong dulu sekolah yang berpotensi untuk itu. Karena penduduk kita sangat banyak, kalau diangkat bersama sulit,” kata Nuh seusai meresmikan Taman Bacaan dan Balai Belajar Bersama di City of Tomorrow Surabaya, Minggu (30/5).

Kendatipun demikian, kataNuh, RSBI dan SBI tidak boleh menjadi eksklusif. Sekolah semestinya tidak memprioritaskan kemampuan finansial siswa sebagai pertimbangan masuk RSBI dan SBI. ”Justru kemampuan akademik yang semestinya menentukan,” kata Nuh. Karena itu, wajar saja bila ada tes untuk masuk RSBI dan SBI.

Tak berani mendaftar

Di Surabaya, tahun ini terdapat tiga SMA negeri yang menyediakan kelas RSBI. Tahun sebelumnya, kelas RSBI hanya terdapat di dua sekolah. Akibat penambahan kelas RSBI, sedangkan jumlah sekolah tetap, kuota siswa SMA reguler berkurang. Selain itu, biaya sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) siswa RSBI di Surabaya juga berkisar Rp 350.000–Rp 500.000 per bulan. Di daerah lain, seperti Gresik, SPP siswa RSBI bahkan mencapai Rp 700.000 per bulan.

Karena itu, siswa dari keluarga menengah ke bawah umumnya tidak berani mendaftar di RSBI kendati memiliki kemampuan akademis baik.

Mendiknas mengatakan, bila kenyataannya ditemukan semua siswa RSBI adalah kalangan berpunya, diperlukan kebijakan seperti penentuan kuota untuk siswa dari keluarga
berpenghasilan rendah. Namun, kebijakan ini baru bisa ditentukan untuk tahun ajaran 2011. Tahun ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari aspek kualitas akademik siswa, aspek fasilitas, kualitas tenaga pengajar, serta kesetaraan akses. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Suwanto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi RSBI di Jawa Timur berdasarkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Dari RAPBS akan diketahui kebutuhan biaya sekolah tersebut.

Di Surabaya, pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, RSBI dan SBI adalah kastanisasi pendidikan. Siswa dikotak-kotakkan dengan sistem pendidikan ”bertarif internasional”. Sistem ini semakin memarjinalkan siswa miskin, baik yang berkemampuan
akademik bagus maupun tidak. Sementara itu, pengajar terkesan tidak siap dengan sistem yang mengutamakan kemampuan berbahasa Inggris ini.


Sumber
Kompas

Mau dapat uang Gratis, dapat kan di http://roabaca.com/forum/index.php/topic,87.0.html Read More......

Bandung - Mahalnya biaya membuat situs seharusnya sudah tidak lagi menjadi alasan bagi sekolah-sekolah untuk tidak membuat situs. Pasalnya, tarif internet saat ini sudah murah ditambah banyaknya tools di internet yang bisa dimanfaatkan.

Demikian dikatakan oleh Cucu Saputra, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bandung kepada detikINET di sela-sela acara Workshop Sinkronisasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di Lembang.

"Kita memulai dari nol rupiah. Kita desain sendiri dari awal. Memanfaatkan resource dari guru-guru kita sendiri. Lagian sekarang akses internet sudah murah. Jadi tidak ada alasan mahal lagi," katanya.

Ditambahkan oleh pria berkacamata ini, susahnya membuat situs sekolah lebih dikarenakan tidak adanya keinginan. "Bukan karena tidak ada uang, tapi tidak ada goodwill alias niat dari sekolahnya," ungkapnya.

Situs SMA Negeri 4 Bandung yang beralamat di www.sman4bdg.sch.id sendiri mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Situs ini bahkan menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya di seluruh Indonesia.

Diceritakan oleh Cucu, proses untuk membuat situs tersebut tidak terlalu lama. Mulai dari mendesain awal hingga membuat sistemnya hanya dalam hitungan bulan.

"Sebentar kok, cuma beberapa bulan. Untuk tenaga kerjanya kita membentuk satu
divisi yang bernama divisi ICT. Mereka yang bertanggung jawab atas keberlangsungan situs ini," katanya.

Ditanya berapa besar biaya yang dikeluarkan, Cucu menjelaskan bahwa dengan membuat divisi khusus tersebut, pihaknya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan.

"Ada tiga orang yang kita berdayakan di divisi ini. Kita merekrut orang-orang dengan kemampuan IT yang cukup baik. Guru-guru hanya berkewajiban menyediakan konten untuk mengisinya saja," katanya seraya menambahkan biaya yang dikeluarkan per bulannya kurang lebih Rp 10 juta.

"Angka tersebut sudah termasuk untuk membayar akses internet serta maintenance situs. Tapi jangan dilihat dari angka ini, yang penting ada keinginan baik dari pihak sekolah untuk melakukan yang terbaik," tegasnya.

Cucu meyakini dengan semakin mudahnya mengakses sumber belajar mengajar, maka khasanah keilmuan akan semakin kuat. Pola pendidikan yang tidak mengandalkan interaksi di dalam kelas akan membuat siswa-siswi semakin berkembang.

"Kita menciptakan kultur akademik yang baik dengan anak didik dan sekolah. Tapi bukan berarti posisi guru digantikan oleh situs ini. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tetap harus dilakukan," tegasnya.

Dalam situsnya, SMA Negeri 4 Bandung menyediakan soal, tugas serta kumpulan soal ujian masuk perguruan tinggi.



Sumber
Detik.com

Mau dapat uang Gratis, dapat kan di http://roabaca.com/forum/index.php/topic,87.0.html Read More......

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh segera melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang bertarif mahal. "Taraf dan tarif itu merupakan dua hal yang berbeda, karena falsafah pendirian RSBI itu mengacu pada UU Sisdiknas yang mengamanatkan kualitas internasional," katanya di Surabaya, Minggu.

Di sela-sela pembukaan TBM di mal CITO, Surabaya, ia mengemukakan hal itu menanggapi keluhan sejumlah wali murid tentang biaya pendidikan di RSBI dan kemungkinan anak miskin yang lulusan RSBI dapat ke luar negeri. Menurut menteri, UU Sisdiknas mengamanatkan pendirian RSBI pada setiap provinsi untuk mendorong tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang bertaraf internasional.

"Penduduk kita itu besar, tapi kualitasnya perlu didorong, karena itu ada RSBI. Adanya RSBI itu karena tidak mungkin semua penduduk kita menjadi juara, namun harus ada sebagian yang berkelas juara," katanya. Kendati ada RSBI, katanya, setiap orang harus mempunyai akses yang sama, sehingga RSBI itu tidak boleh menjadi "eksklusif" dengan tarif yang mahal.

"Kalau ada RSBI yang eksklusif, maka kami akan melakukan evaluasi, apalagi program RSBI sudah berlangsung empat tahun, sehingga tahun ini sudah saatnya untuk evaluasi itu," katanya. Mantan Rektor ITS Surabaya itu mengatakan evaluasi RSBI akan dilakukan dalam beberapa aspek yakni aspek kualitas, aspek 'output' berupa anak didik yang menjadi juara, fasilitas, tenaga pengajar, dan aspek akses. "Aspek tenaga pengajar itu mensyaratkan, apakah ada sekian pengajar bergelar S2, lalu apa ada akses yang sama, karena sekolah tidak boleh memberi prioritas kepada anak didik dengan pertimbangan kemampuan ekonomi, tapi tetap pertimbangan akademik," katanya.
Hasil evaluasi, katanya, pihaknya akan mengeluarkan regulasi untuk tahun ajaran berikutnya supaya RSBI tidak bersifat "eksklusif" dalam berbagai aspek.

"Kalau dalam evaluasi ditemukan praktik-praktik yang menyimpang dari UU Sisdiknas, maka nanti akan ada regulasi yang mengatur, misalnya RSBI harus memberi peluang 20 persen untuk siswa yang tidak kaya dengan sistem subsidi silang," katanya. Ia menambahkan hasil evaluasi diharapkan akan selesai dalam tahun ini dan tahun ajaran berikutnya sudah ada regulasi RSBI. "Jangan sampai amanat UU Sisdiknas ada penyimpangan, seperti tarif yang mahal dan memutuskan peluang anak dari ekonomi bawah untuk masuk RSBI," katanya.

Tentang kemungkinan siswa RSBI melanjutkan studi ke luar negeri, ia mengatakan hal itu bukan keharusan. "Target RSBI itu bertaraf internasional dan bukan harus melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi, RSBI itu nggak harus ke luar negeri, karena yang penting memiliki kualitas yang nggak kalah dengan taraf luar negeri," katanya.


Sumber
Surabaya, 30/5 (ANTARA)

Mau dapat uang Gratis, dapat kan di http://roabaca.com/forum/index.php/topic,87.0.html Read More......

Wali Kota Padang Panjang Sumatera Barat Suir Syam mengharapkan kesuksesan kotanya dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa asap rokok bisa diikuti oleh daerah lainnya.

"Sekarang empat daerah lain sudah mulai menerapkan kebijakan seperti di sini," kata Suir Syam dalam pertemuan dengan wartawan sebelum peringatan Hari Tanpa Tembakau se-Dunia (HTTS) di Padang Panjang, Sumbar, Minggu.

Daerah-daerah yang akan memulai tersebut yakni Kabupaten Solok, Payah Kumbuh, Kota Palembang dan Surabaya, ujarnya. Menurut dia, sebelum sukses menerapkan kebijakan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok, Padang Panjang memiliki budaya merokok yang mengakar, sehingga kebijakan melarang rokok sempat mengalami banyak hambatan.
"Tamu-tamu perhelatan di sini selalu disiapkan rokok. Itu berarti pemilik rumah memberi penghormatan kepada tamunya. Habiskan dulu sebatang rokok baru bicara," katanya.

Pihaknya memulai kebijakan larangan rokok tersebut secara bertahap dan perlahan-lahan, diawali dengan imbauan kepada seluruh jajaran pemkot agar tidak merokok di ruang kantor pada 2005. Pada 2006, lanjut dia, pihaknya lebih tegas mengeluarkan instruksi kepada jajaran pemkot untuk tak merokok di ruang kantor dan mengimbau masyarakat umum agar tidak merokok di tempat-tempat ibadah.

Pada 2007 baru mulai memasukkan Raperda kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok ke DPRD, namun ditolak untuk dibahas. Pada 2008, katanya, pihaknya kembali memasukkan lagi Raperda tersebut ditambah kebijakan baru dari Wali Kota untuk tidak lagi menerima iklan rokok. "Pada 2009 Raperda yang sudah kami masukkan akhirnya disahkan menjadi Perda No.8 tahun 2009 yang dengan peraturan itu kami mulai mensosialisasikannya," katanya.

Kawasan tanpa asap rokok itu, jelasnya, meliputi tempat-tempat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah serta kendaraan umum. Sedangkan kawasan tertib rokok adalah dalam ruangan di kantor-kantor pemerintah. Sanksinya, menurut dia, dengan PP No.30 tentang Kedisiplinan, sedangkan bagi pemimpin yang melanggar dan membiarkan anak buahnya merokok di ruangan, maka akan dimutasi dan diganti dengan pejabat lain.

Sumber
Padang Panjang, 30/5 (ANTARA)


Mau dapat uang Gratis, dapat kan di http://roabaca.com/forum/index.php/topic,87.0.html Read More......