Dinas Pendidikan Jawa Tengah

KEHIDUPAN manusia tak lepas dari sarana
komunikasi, karena pada hakekatnya komunikasi merupakan dasar
eksistensi suatu masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa selain kekuatan
ekonomi dan politik, kekuatan media komunikasi menentukan pula struktur
pada masyarakat tersebut. Pada perkembangannya, masyarakat yang semakin
kritis dan cerdas membutuhkan suatu sarana informasi yang rinci dan
terbuka. Hal ini sebagai jembatan untuk memberikan jawaban terhadap
berbagai permasalahan dan perkembangan yang terjadi dalam berbagai
aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk fenomena masyarakat
kita.

Mengabaikan informasi berarti mengabaikan kehidupan. Meraih
informasi merupakan sebuah keniscayaan untuk mereka yang ingin
mengimbangi lingkungan strategis yang kian dinamis. Dan kami mengakui
bahwa dalam menekuni dunia jurnalistik dan multimedia memang tidak
gampang, namun bukan berarti tidak ada kesempatan untuk meraih suatu
kesuksesan. Kalau pun banyak media massa atau mediacyber yang tidak
berumur panjang lantaran banyak hal menjadi penyebab, diantaranya visi
& misi yang kurang jelas, atau karena pola pengelolaan tidak
profesional, atau faktor eksternal lainnya. Maka, pendirian Sekolah Jurnalistik & Multimedia (School of Journalism and Multimedia Development) ini sebagai upaya mencoba menjawab tantangan tersebut.

Visi Sekolah Jurnalistik & Multimedia :

1. Berjiwa Pancasila dan berlandaskan pada (Amandemen) UUD 45.

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan.

3. Menghormati norma/nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

4. Memajukan kesejahteraan dan kemandirian.

5. Berkepribadian Indonesia, serta terbina watak dan jati diri bangsa.

6. Meningkatkan literasi masyarakat dan profesionalisme SDM di
bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mengatasi kesenjangan
digital dan meningkatkan daya saing.

Misi Sekolah Jurnalistik & Multimedia :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Menciptakan kader-kader penulis dan insan kreatif yang
bermanfaat bagi dirinya dan lembaganya, sehingga mampu mengurangi
jumlah pengangguran di Indonesia.

3. Meningkatkan gairah menulis dan kreatif pada lembaga yang telah
memiliki media internal, maupun yang akan membangun media internal di
lembaganya.

4. Menciptakan iklim sehat dan kondusif dengan prinsip jurnalistik damai.

5. Memberikan kontribusi dalam pengembangan IPTEK, SDM bidang pengelolaan informasi teknologi.

5. Membangun kerjasama produktif dengan pihak lain di segala bidang untuk kemajuan bersama.

Pelatihan Jurnalistik Tingkat Pemula 8-10 Februari 2010

di lantai 2 Rukan Mitra Matraman B-21, Jakarta Timur

materi:

-> Dasar-dasar jurnalistik dan menulis berita, nilai-nilai berita.

-> 3 teknik menggali fakta dg observasi, wawancara, riset dokumentasi.

-> Teknik menulis artikel dan opini.

-> Pengenalan fotografi.

-> Pengenalan media cyber/internet.

-> Membangkitkan gairah menulis & menjadi penulis yang siap pakai, dll

Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjutan 11-12 Februari 2010

di lantai 2 Rukan Mitra Matraman B-21, Jakarta Timur

materi:

-> Investigasi reporting.

-> Bahasa Indonesia Jurnalistik (BIJ).

-> Kode Etik Pers dan Ragam Jurnalistik.

-> Memaksimalkan weblog atau media internal lainnya.

-> Fotografi Jurnalistik, dll

Catatan:

-> Gratis bagi anak berkebutuhan khusus/ABK (terutama anak
tunadaksa dan anak putus sekolah usia 16-19 tahun). Dan ABK yang
berminat dimohon konfirmasi ke email spiritplb@yahoo. co.id, jurnalnet@yahoo. com, kitingdamalis@ ymail.com, namun panitia tidak menyediakan akomodasi bagi peserta/ABK dari luar daerah).

-> Bila jumlah peserta dari ABK melebihi kuota, maka panitia
akan menjadwalkan pada periode tanggal 15-17 Februari 2010, dan hal ini
akan kami konfirmasikan melalui weblog ini.

Info lebih lanjut bisa hubungi Hp 0815 998 6393, dan Rukan Mitra Matraman (021) 859 181 69.

Biaya-Biaya Pelatihan

-> Biaya untuk Pelatihan Jurnalistik Tingkat Pemula bagi siswa SMA/SMK/MTs, guru/tutor, mahasiswa sebesar Rp 100.000.

-> Biaya untuk Pelatihan Jurnalistik Tingkat Pemula bagi umum Rp 200.000.

-> Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjutan bagi siswa SMA/SMK/MTs, guru/tutor, mahasiswa Rp150.000.

-> Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjutan untuk umum Rp250.000.

-> Seluruh peserta akan memperoleh Buku Panduan Jurnalistik dan sertifikat.


Read More......

Challenge

Salah satu ukuran utama keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah adalah prestasi belajar siswa. Untuk bisa mencapai prestasi belajar yang baik, kemampuan untuk FOKUS pada tercapainya tujuan adalah sangat penting.

Sayangnya, di era of distractions seperti sekarang ini, banyak hal yang bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa. Aneka hiburan, seperti mal, bioskop, TV berlangganan, facebook, twitter, PlayStation, dll, merupakan tantangan berat siswa. Siswa menjadi teralihkan perhatiannya dari meraih prestasi belajar yang baik.

Dengan menggunakan prinsip Stephen Covey, hambatan siswa dalam mencapai prestasi belajar dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Students don't know the goal

Berapa banyak siswa mempunyai jawaban clear ketika ditanya, "Apa tujuan kamu sekolah?"

2. Students don't know how to achieve the goal

Pada siswa yang sudah clear tujuan dia sekolah, berapa banyak yang mempunyai jawaban clear ketika ditanya, "Bagaimana cara kamu mencapai tujuan?"

3. Students don't keep score

Jika masalah nomor 1 dan 2 sudah tidak ada, masalah berikutnya adalah, "Bagaimana cara mengetahui apakah jalan yang ditempuh siswa untuk mencapai tujuan adalah benar?"

4. Students don't keep the cadence of accountability

Masalah berikutnya adalah, "Bagaimana cara menjaga motivasi siswa agar tetap menyala?"

Solutions

Total Focus Workshop: Boosting Student's Performance With SEFT, memberikan prinsip-prinsip (principles), kemampuan (skills), dan alat bantu (tools) untuk mengatasi 4 masalah di atas, dan meningkatkan prestasi belajar siswa.

Competencies Developed

Siswa yang mengikuti workshop ini akan memperoleh kemampuan:

1. Menetapkan tujuan yang berkualitas (prestasi belajar yang tinggi)

2. Menentukan cara mencapai prestasi belajar yang tinggi dengan tepat

3. Melaksanakan proses belajar dengan semangat

4. Menjaga fokus dan konsentrasi belajar pada tujuan yang ingin dicapai

5. Mengevaluasi kemajuan yang dicapai

6. Mengatasi masalah yang muncul dalam proses mencapai prestasi yang tinggi

Program Details

Siswa akan belajar mengenai:

1. Cara tepat menentukan tujuan yang berkualitas.

Siswa akan dibekali dengan tools dan worksheets untuk mengeksplorasi dan menyaring, serta terakhir menentukan maksimal 3 tujuan yang berkualitas.

2. Strategi yang tepat untuk mencapai tujuan.

Siswa akan menerjemahkan tujuan yang ingin dicapai menjadi aktivitas harian yang harus dilakukan agar tujuan tercapai.

3. Strategi mengevaluasi aktivitas harian.

Siswa akan mengetahui aktivitas yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum, dan mempunyai cara untuk menyempurnakan.

4. Cara mempertahankan fokus dan konsentrasi agar tetap berada pada jalur yang benar.

Siswa dibekali tools yang sederhana tapi powerful untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian target dan memiliki kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan.

5. Teknik memanajemen waktu

Siswa bisa memanajemen waktu dengan baik, dengan cara yang sederhana.

6. Cara cepat dan mudah mengatasi berbagai hambatan dalam proses belajar dengan menggunakan teknik SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique), seperti:

a. Gangguan konsentrasi belajar

b. Tidak menyukai mata pelajaran tertentu

c. Kesulitan memahami, menghapal, atau menyerap pelajaran

d. Malas belajar

e. Tidak menyukai/takut guru

f. Cemas menghadapi ujian

g. Hiperaktif

h. Kesulitan mempelajari angka

i. Psikosomatis ketika menghadapi ujian (sakit panas, perut sakit, sakit kepala, mual, dsb yang disebabkan masalah emosi)

The Facilities

Fasilitas yang akan didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Partisipant Guidebook

Berisi contoh dan latihan bagaimana meningkatkan prestasi belajar, yang bisa digunakan siswa pasca-workshop untuk mengasah kemampuan.

2. Handout

Berisi garis besar materi yang disajikan dalam workshop, serta tools yang bisa membantu siswa mulai penetapan tujuan sampai pelaksanaan, seperti: evaluation worksheets, WIG forms, dan scorecards.

3. Learning Compass Cards

Untuk mengontrol dan mengevaluasi pencapaian target siswa.

4. Certificate

Program Packages

Total Focus Workshop: Boosting Student's Performance With SEFT ini dikembangkan tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru dan orang tua siswa.

Program yang ditawarkan dikemas dalam bentuk workshop sebagai berikut:

1. Total Focus Complete Workhop

Workshop selama 2 hari, dari jam 8 – 17 WIB, berisi materi lengkap dari workshop.

2. Total Focus Workshop

Workshop selama 1 hari, dari jam 8 – 17 WIB, berisi materi esensial dari workshop.

3. Total Focus Pre-Workshop

Pengenalan awal workshop, antara 2 – 4 jam, berisi materi basic dari workshop.



Contact

Tari Agustini 081 7029 2662

Adita Kurnia Rahman 0812 1351 4595



PT LoGOS Institute

Jln. Delima Raya No. 16, Durensawit, Jakarta Timur, 13460

Telp. (021) 8661 3801, Fax. (021) 8611 729

http://www.LOGOS. co.id

Read More......

Keinginan Presiden SBY untuk membentuk Komite Inovasi Nasional merupakan
terobosan yang cukup brilian. Kita harus mendukungnya agar bangsa dan
Negara Indonesia mampu bangkit dan sejajar dengan Negara maju. Kalau
kita mau mempelajari sejarah bagaimana bangsa Jepang bisa menjadi bangsa
dan Negara maju seperti sekarang ini. Ingat, masa Restorasi Meiji yang
dilakukan oleh Kaisar Mutsuhito yang dikenal dengan gelar Tenno Meiji.
Di mana pada awal masa itu bangsa Jepang jauh ketinggalan dari AS dan
bangsa Eropa. Namun dengan inovasi berbagai bidang (lini) dalam waktu
cukup singkat Jepang menjadi Negara maju dan dapat mengangkat dirinya
sejajar dengan negara-negara barat. Bangsa Jepang mampu, mengapa bangsa
Indonesia yang jauh lebih besar dari Jepang ini tidak?!

Komite Inovasi Nasional yang dimaksud harus menjadi wadah para
innovator, merumuskan bagaimana kerangka berpikir, bersikap dan berbuat
menjadi pelaku innovator, memikirkan, mengarahkan dan menyediakan
sarana/prasarana para innovator, maupun menghimpun dan mengembangkan
penemuan para innovator untuk membangun kemajuan Negara Indonesia.

Mari kita dukung keinginan Presiden SBY untuk membentuk Komite Inovasi
Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan nasional kita pun
perlu inovasi agar mutu pendidikan nasional dapat ditingkatkan dan
melahirkan para innovator muda yang diharapkan mampu mengangkat kemajuan
Negara Indonesia.

Salah satu aspek yang perlu inovasi dalam kerangka peningkatan mutu
pendidikan nasional adalah mendobrak tradisi belajar peserta didik kita.
Kalau kita perhatikan, peserta didik kita masih menjadi objek belajar.
Bagaimana kita harus mengarahkan peserta didik kita menjadi subjek
belajar. Untuk itu, perlu inovasi yang dapat dipergunakan peserta didik
agar dirinya mampu menjadi subjek belajar, walau pendidikan melalui
system klasikal.

Sebagai konstribusi yang perlu diperhitungkan dan harus ada adalah
sebuah panduan metodologi belajar bagi peserta didik. Selama ini
dirasakan belum adanya panduan yang riil untuk membantu peserta didik
untuk mengetahui bagaimana belajar itu harus dilakukan. Bagaimana cara
merespon stimulus yang dihadapkan padanya, merencanakan belajar dan
sistematis belajar, baik belajar dalam bimbingan guru maupun belajar
mandiri. Bagaimana peserta didik membangun proses penalaran, sikap dan
psikomotornya.

Untuk dapat mengorganisir jalan pikiran, mengendalikan pikiran dan
mengarahkan pikiran, sikap dan psikomotor dengan baik dalam belajar,
peserta didik mutlak membutuhkan metodologi belajar yang efektif.
Metodologi belajar tersebut menjadi "alat" atau "kail"
yang mengatur dan mengorganisir step by step jalan pikiran yang
digunakan untuk menangkap, mengamati, mencerna, menginterpretasikan ,
menafsirkan, merangkai dan menyimpulkan ilmu pengetahuan dengan baik.
Dengan perkataan lain anak dengan alat tersebut dapat mengerti apa yang
dipelajarinya, mengetahui bagaimana mempelajarinya dan mampu
mengoperasionalkan ilmu yang diperolehnya.

Tentu diharapkan peserta didik memiliki metode belajar yang efektif
sebagai panduan cara berpikir, sikap dan psycho motornya dalam belajar
untuk mengurai atas objek yang dipelajari. Peserta didik mampu memahami
bentuk operasional yang menghubungkan antarunsur yang dipelajari secara
menyeluruh membentuk sebuah pengertian. Juga, membantu menjembatani
komunikasi timbal-balik dengan pemberi stimulus belajar (guru). Pada
diri peserta didik pun terus terpacu untuk membangun jalan pikirannya
untuk menjadi atau menguasai sesuatu hingga tuntas. Dan yang lebih
essensial lagi pada siswa sadar akan dirinya yang belajar, sehingga
belajar dilakukan dengan penuh larutan kegembiraan untuk belajar.

Demikianlah saya sampaikan saran ini dengan maksud sebagai bahan masukan
pemikiran begitu "urgen"nya sebuah panduan metodologi belajar
bagi peserta didik dalam meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan di
Indonesia. Saya berharap pihak yang terkait mau memikirkan, menyusun,
memperkenankan dan menggerakkan pengembangan metodologi belajar bagi
peserta didik sekolah di Indonesia.

Wasalam,

Hendra Surya


Read More......

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak puas terhadap jawaban
Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan mulai membahas kajian sistem
pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pendidikan. Menurut Koordinator
Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan, seharusnya KPK langsung
bertindak, karena indikasi korupsinya kuat.

Alasannya, penerima dana bukan hanya daerah miskin tapi juga daerah kaya yang
sekolahnya tidak rusak. "Ini jelas indikasi korupsi yang kuat. Kalau hanya
satu-dua daerah kaya saja, masih bisa dimaklumi," kata Ade kepada Trmpo
kemarin.

Dana Alokasi Khusus, kata Ade, seharusnya hanya diberikan kepada daerah
miskin, dan dananya diberikan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang msak.
Namun, dia menuding, pemerintah justru membagikan dana untuk IBO kabupaten dan
kota yang tidak memiliki sekolah rusak dengan jumlah dana mencapai Rp 2,2
triliun.

Ihwal Kementerian Pendidikan Nasional, Ade menilai seharusnya lembaga itu
telah memiliki data daerah dan sekolah yang layak mendapat DAK. Data tersebut
menjadi dasar penentuan daerah yang layak menerima dana. Apabila Kementerian
menyatakan datanya tak lengkap, patut dicurigai keterlibatannya.

Jumlah daerah yang tidak seharusnya menerima dana itu terlalu banyak sehingga
patut diduga terjadi tindak korupsi. Berdasarkan temuan ICW, modus korupsi yang
digunakan antara lain penyimpangan anggaran, markup, pemotongan, kegiatan
fiktif, penggelapan, manipulasi data, subkontrak proyek pendidikan, dan
pemungutan liar. Modus yang paling banyak adalah pemotongan anggaran pendidikan
dari Institusi pendidikan lebih tinggi dan markup.

Sebelumnya, KPK mulai membahas kajian sistem pengelolaan DAK bidang
pendidikan. Kajian tersebut mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
serta pengawasan yang dilakukan di tingkat pusat sejak Agustus hingga Desember
2009 yang dinilai memiliki kelemahan.

"Ini dinilai penting, mengingat tx-sarnya DAK bidang pendidikan yang
disalurkan dan kecenderung annya yang dari tahun ke tahun tenis mengalami
peningkatan, " ujar Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Mochamad Jasin, Jumat pekan
lalu.

Menurut Jasin, dari hasil kajian bersama Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, serta Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasional, ditemukan kelemahan dalam sistem pengelolaan
DAK.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Mardiyasmo,
mengakui adanya anggaran yang tidak digunakan untuk memperbaiki atau
merehabilitasi geclung sekolah. Permasalahan utama dalam pelaksanaan proyek DAK
adalah masih menggunakan database sekolah pada tahun sebelumnya. (Koran Tempo,
16 Januari 2008).

Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan
Nasional, M. Muhadjir, berjanji akan menindaklanjuti kajian KPK. "Kami terima
kasih kalau ada laporan, tentu kami tindaklanjuti, " kata Muhadjir.


Read More......

Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan penyimpangan dalam sistem
pengelolaan Dana Aiokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,2 triliun di bidang
pendidikan. Temuan itu berdasarkan hasil kajian KPK saat melakukan pembahasan
bersama jajaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu). Dari hasil kajian, KPK mene­mukan ada tiga kelemahan dalam
sistem pengelolaan DAK itu. "KPK menemukan beberapa kelemahan dalam sisitem
pengelolaan DAK yang dialokasikan mencapai Rp 9,3 triliun untuk 451 kabupaten
dan kota pada 2009," ungkap Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin dalam
jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/1).

Dalam jumpa pers ini, hadir pula Dirjen
Perimbangan Keuangan Kemenkeu Mardiyasmo, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Kemendiknas Suryanto, serta wakil Inspektorat Jenderal Kemendiknas
Slamet Purnomo.

Ketiga kelemahan terkait pelaksanaan teknis DAK di
lapangan, yakni pertama terkait adanya ketidaksesuaian pengalokasian dana.
Sebenarnya, kata dia, DAK pada 2009 diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas
serta pembangunan ruang perpustakaan be serta kelengkapan perangkatnya bagi 160
kabupaten dan kota senilai total Rp 2,2 triliun. '"Tetapi, sebagian besar
ternyata digunakan untuk perbaikan sarana fisik sekolah lainnya," ujar Jasin.

Kelemahan kedua, penyim­pangan pemanfaatan dana da­lam pelaksanaannya
seperti pembayaran jasa konsultan dan izin mendirikan banguhan (1MB). KPK
mencatat, misalnya di Kabupaten Serang, Banten, ada pungutan jasa konsul­tan
untuk sekolah berkisar Rp 3,3 juta. "Bila dikalikan dengan 138 sekolah yang
mendapatkan DAK dikabupaten tersebut, diperkirakan ada kebocoran sekitar Rp 445
juta," jelas Jasin.

Kelemahan ketiga, yaitu sulitnya monitoring dalam
bidang pengawasan, karena tidak semua pemerintah daerah mau menyampaikan laporan
kepada Departemen Pendidikan Nasional. "Maka, KPK meminta agar bidang pengawasan
DAK ditingkatkan. Kajian KPK terhadap DAK ini sangat penting, karena terkait
kepentingan pemenuhan kebutuhan publik," tambah Jasin.

Pencatatan
Aset
Selain itu, ada temuan lain, yakni kurang tertibnya pencatatan aset yang
berpotensi menimbulkan kerugian negara dan berbagai potensi konflik kepentingan
yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
KPK merekomendasikan Kemendiknas dan Kemenkeu untuk memperbarui ba­seline data
teknis secara berkala dan menyempurnakan petunjuk teknis DAK. "Saat ini kami
masih mengedepankan pencegahan. Namun, kalau terus menyimpang, tidak menutup
kemungkinan proses hukum akan berjalan," ujar Jasin.

Dirjen Perimbangan
Ke­uangan Kemenkeu Mardiyas­mo menambahkan, telah diupayakan perbaikan-perbaikan
terkait DAK ini. Misalnya, pada penggelontoran dana periode 2010, Kemenkeu akan
mereview kriteria khusus dan tek­nis pelaksanaan DAK. "Dengan review itu akan
diketahui daerah-daerah mana saja yang berhak mendapatkan DAK," jelas
Mardiyasmo.

la pun menyarankan agar daerah yang mempunyai pendapatan
sektor fiskal yang besar tak perlu menerimanya, seperti DKI Jakarta. Sementara
itu, Suryanto juga menerangkan, DAK untuk pendidikan pada 2010 akan diperluas
lagi untuk tingkat SMP. la pun berjanji segera memperbarui database penerima
DAK. "Sebab, titik celah DAK terkait data prasarana sekolah yang tidak diup to
date," ujar dia.

Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian sam­pling
terhadap pengelolaan DAK bidang pendidikan di De­partemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas). Hasilnya cukup memprihatinkan, terdapat po­tensi penyimpangan dana
hingga Rp 2,2 triliun. DAK adalah program khusus dari Depdiknas untuk membantu
proses rehabilitasi dan per­baikan bangunan di sekolah. Namun, dalam praktiknya,
ada sekolah yang masih dalam kondisi baik, tetapi memperoleh bantuan. "Terdapat
160 kabupaten atau kota yang tetap mendapat dana meski data teknis Depdik­nas
menyebutkan kabupaten atau kota tersebut tidak memiliki ruang kelas rusak. Jika
dijumlahkan, total alokasi menca­pai Rp 2,2 triliun," kata Jasin.

Hal
tersebut disampaikan Ja­sin dalam jumpa pers bersama sejumlah pejabat Depdiknas
di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (15/ 1). Temuan
penyimpangan berikutnya adalah dalam peman­faatan dana DAK. Sejumlah daerah
seperti Kabupaten Se­rang, Kabupaten Tomohon, dan daerah lainnya melakukan
pembayaran jasa untuk konsul­tan dan 1MB dari dana terse­but. Padahal, hal itu
tidak diperbolehkan. "Sebagai contoh, di suatu ka­bupaten, setiap sekolah
penerima DAK diharuskan membayar Rp 3,3 juta, Bila dikalikan 138 sekolah di
kabupaten terse­but, jumlahnya mencapai Rp 455,4 juta," paparnya.

Beberapa kajian lain yang ditemukan KPK adalah keterlambatan dalam
proses pencairan dana, kurang tertibnya pencatatan aset, dan berbagai po­tensi
konflik kepentingan yang mengarah pada tindak pidana korupsi pengadaan. "Proses
monitoring juga sulit, karena tidak semua pemda melaporkan Depdiknas," tegasnya.
Jasin menginibau agar dilakukan perbaikan menyeluruh da­lam proses penganggaran
proyek tahun 2010. Kriteria penerima dana harus lebih diperjelas agar tidak ada
penyimpangan lebih besar yang berujung pada tindak pidana korupsi. "Kalau ada
penyimpangan padahal sudah kita beri war­ning, bisa ditindak," ancamnya.



Sumber
http://www.kpk. go.id/modules/ news/article. php?storyid= 1154

Read More......