Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Jakarta --- Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh melantik pejabat eselon II lingkup Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (28/12). Pelantikan pejabat ini merupakan penataan struktur organisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lingkup kementrian ini.

Para pejabat yang dilantik antara lain adalah Abdul Apip sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemdiknas, Nugaan Yulia Wardhani Siregar sebagai Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdiknas, Bambang Indriyanto sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemdiknas, Mustaghfirin Amin sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdiknas.

Selanjutnya, Giri Suryatmana dilantik sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdiknas, Hari Setiadi sebagai Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas, Murtoyo sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata, dan Dedy Hermanto Karwan sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri.

Dalam sambutannya Mendiknas menyampaikan, Kemdiknas bertekad untuk melakukan reformasi birokrasi. Menteri Nuh mengingatkan, Presiden dalam berbagai kesempatan menyampaikan, kesuksesan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas sistem birokrasi. "Reformasi birokrasi bisa dilakukan dengan sukses kalau sistem birokrasi kita sudah baik," ujarnya.

Kepada para pejabat yang dilantik, Mendiknas meminta agar meningkatkan kualitas layanan kepada publik. Layanan yang diberikan tidak lagi berorientasi kepada birokrasi, tetapi berorientasi kepada publik. "Baik dan tidaknya bukan diukur dari kepuasan kita dalam memberikan layanan kepada publik tidak, tetapi lebih ditentukan oleh kepuasan publik terhadap layanan yang kita berikan," katanya.

Reformasi yang dilakukan di Kemdiknas meliputi penataan struktur organisasi dan pengisian jabatan, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembenahan tata laksana sistem birokrasi, dan pemanfaatan teknologi untuk efektivitas dan efisiensi. "Tidak kalah penting dan memerlukan perubahan luar biasa yaitu kultur atau budaya kerja," kata Menteri Nuh.



Mendiknas juga berpesan kepada para pejabat yang dilantik. Pertama, menata niat. "Kalau niat sudah pas, maka langkah berikutnya semakin terbuka." Kedua perkuat pembentukan kepribadian. Ketiga, perkuat kerja sama dan sinergitas antarunit. Keempat dedikasikan sepenuh hati kemampuan, kecerdasan kerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik. "Cintailah tugas dan pekerjaan ," ucapnya. (agung/ali) Read More......

*Tiga tipe kemiskinan : kemiskinan ekonomikal, kemiskinan intelektual dan
kemiskinan personal*.

*Kemiskinan ekonomikal: angka-angka yang dikomunikasi oleh Biro Pusat
Statistik (BPS)mengenai sekitar 27 Juta penduduk Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan, masih adanya sejumlah desa tertinggal,dsb,
menunjukkan masih adanya kemiskinan ekonomikal yang melanda masyarakat kita.
*
*
*
*Bagaimana dengan kemiskinan intelektual? Ternyata hal ini pun masih melanda
sebagian masyarakat kita, ter-utama pada masyarakat pedesaan (dan terpencil)
yang jauh dari kesertaan terhadap kemajuan alam dan jaman.Tentunya hal ini
bukan berarti bahwa masyarakat kota bebas dari kemiskinan intelektual ini.*
*Apabila kita mau berbicara dengan jujur sebagian kaum terpelajar dan
masyarakat akademik pun "dijangkiti" kemiskinan tipe ini. Ambil
misal,mahasiswa baru PTN yang masih harus dimatrikulasi untuk bisa menempuh
program S1 termasuk dalam kelompok mahasiswa yang miskin intelektual. Para
calon mahasiswa program S2 atau pasca sarjana yang gagal melewati paket
"prapasca" pun sebenarnya juga termasuk dalam kelompok miskin intelektual
ini.*
*
*
*Kemiskinan personal : ditandai dengan makin banyaknya kasus-kasus kejahatan
yang terungkap, perkosaan, pembunuhan,dsb, menandakan bahwa sebagian
masyarakat kita masih "terjangkiti" kemiskinan personal.*
*Kemiskinan personal tersebut di samping dialami oleh masyarakat umum
ternyata juga dialami oleh masyara-kat terdidik, termasuk generasi muda
terpelajar yang se-cara sistematis disiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa
di masa depan.*
*Anak-anak sekolah yang dengan bangganya melibatkan diri di dalam berbagai
kasus kenakalan remaja (jouvenile delinquency) ataupun pelanggaran seks
(sexual crime) dapat dikategorisasi sebagai kelompok siswa yang mengalami
kemiskinan personal.*
*
*
Peran guru ?
*Meski peran guru terhadap upaya mengentas kemiskinan ekonomikal boleh
dikatakan tidak signifikan tetapi tidak perlu berkecil hati karena di dalam
upaya mengetas kemiskinan intelektual dan personal justru bersifat lang sung
dan berarti.*
*Berkaitan dengan tugas guru untuk me-ngembangkan kemampuan beranalisis dan
menanamkan nilai-nilai kepribadian pada anak didik maka peran guru dalam
upaya mengentas kemiskinan intelektual serta kemiskinan personal bersifat
langsung melalui hubungan yang bertipe kan "asymmetrical relationship".*
*
*
*Siswa yang selesai dididik oleh guru secara langsung intelektualitasnya
dapat berkembang dan personalitasnya dapat pula menjadi makin mantap. Ini
berarti bahwa peran guru di dalam upaya mengentas kemiskinan intelektual dan
kemiskinan personal bersifat langsung*.

sumber Read More......

BEIJING--MICOM: China menutup lebih dari 60 ribu situs internet porno tahun
ini dengan 5.000 di antaranya sedang dalam proses hukum.

Kepala Kantor Badan Penerangan Pemerintah Wang Chen, berjanji untuk tidak
akan menghentikan operasi melawan muatan yang dianggap cabul itu.

Beijing melancarkan tindakan perlawanan atas apa yang disebut sebagai
banyaknya muatan internet dan telepon seluler yang tidak senonoh dan kotor
di negara itu dan mengancam kesehatan emosional anak-anak.

Kritik yang menuduh pemerintah China melakukan tindakan keras dan
memperketat keseluruhan sensor yang dilancarkan pada Desember tahun lalu
itu, menyebutkan bahwa operasi tersebut menjaring banyak situs berisi muatan
politik yang sensitif atau bahkan situs yang sederhana dan umum.

Wang Chen yang juga juru bicara kabinet tersebut mengatakan bahwa operasi
itu merupakan hal yang penting.

"Operasi kami mendapat keberhasilan besar dan hal ini tidak dicapai dengan
mudah," katanya dalam konferensi pers, Kamis (30/12). Pemerintah ini
berupaya menjadikan lingkungan internet lebih bersih, yang tadinya banyak
menyediakan situs porno.

"Kami telah mengubah situasi dan hal ini telah cukup diterima banyak pihak
di masyarakat. Tapi operasi kami tidak akan berhenti, ini akan menjadi
perjuangan panjang," kata Wang.

Selama masih ada orang yang mempunyai motivasi buruk yang ingin menyebarkan
kekerasan atau informasi pornografi, pemerintah akan melanjutkan operasi
untuk menindak tegas penyebaran informasi semacam itu.

Dari 4.965 tersangka, 1.332 orang mendapatkan hukuman kriminal dengan 58
dipenjara lebih dari lima tahun. Pemerintah memeriksa 1,79 juta situs
internet dan menghapus 350 juta artikel, foto, dan cuplikan video porno dan
cabul.

China memiliki lebih banyak populasi dalam jaringan (online) dibanding
negara lain dengan perkiraan 450 juta pengguna internet hingga akhir
November.

Pemerintah kemudian khawatir kalau internet dapat menjadi kanal yang
berbahaya yang mengancam citra dan pemikiran di China.

China memblokir beberapa situs dan layanan internet populer seperti Google,
YouTuber, Twitter, Flickr dan Facebook dan juga situs China lainnya.

Pemerintah menuduh mereka mengandung muatan berbahaya untuk keamanan China
dan melanggar Undang-undang China termasuk gambar yang memperlihatkan protes
di wilayah sensitif seperti Tibet.

Wang mengatakan ia sudah membaca berita media mengenai direktur Facebook
Mark Zuckerberg yang mengunjungi China baru-baru ini namun menyebut bahwa
Zuckerberg tidak berkunjung ke departemennya yang berwenang untuk mengawasi
internet di China.

"Kami membaca berita bahwa ia bertemu dengan tokoh-tokoh terkenal di
industri internet China. Kami juga masih mencoba untuk mempelajari lebih
jauh mengenai kunjungannya ke China," tambahnya.

Google Inc, mesin pencari internet terbesar di dunia menutup layanan
pencariannya di China pada Maret, dua bulan setelah pihak Google mengatakan
akan menghentikan sensor pencarian terhadap apa yang disebut sebagai
serangan dunia maya yang rumit yang terlacak ke China dan ditambah
meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi di sana.

Perselisihan yang diselesaikan pada Juli setelah Google mengubah
mekanismenya dengan memandu pengguna ke mesin pencari tanpa filter. Kasus
tersebut memicu ketegangan diplomatik antara China dan Amerika Serikat
mengenai kebebasan situs internet. (Ant/Reuters/OL-11)
Read More......

Di akhir tulisan sebelumnya aku menyinggung masalah "pleasure reading" -- membaca karena kita cinta atau suka, lepas dari adanya pertimbangan "untung-rugi." Pleasure reading ini hanya bisa ditumbuhkan sejak anak masih kecil, menggunakan "bakat" mereka yang innate (dari sononya) plus lingkungan yang kondusif untuk membaca (encouragement & availability of books).

Lingkungan yang "kondusif" itu bisa dimulai dari keluarga (sejak usia dini), atau diwajibkan di sekolah (tugas membaca) atau digalakkan masyarakat umum (public reading, lending library dan acara yang berkaitan dengan membaca). Ketiganya sangat penting dalam terbentuknya masyarakat yang membaca, yang otomatis merupakan masyarakat yang lebih cerdas, relatip terhadap masayarakat yang kurang atau tidak membaca.

A.A. Navis, sastrawan Minang yang tekenal dengan cerpennya yang menghebohkan "Robohnya Surau Kami" (dimuat dalam majalah Kisah, 1955), merisaukan anak sekolah dari SD sampai perguruan tinggi hanya boleh menerima, tetapi tidak diajari mengemukakan pikiran, bahkan membacapun seolah dihambat. [Buat yang belum pernah baca cerpen ini, aku punya pdf yang siap dikirim].

Navis berpendapat bahwa ini karena pembodohan yang sengaja dibuat supaya orang/rakyat tidak kritis, tidak banyak bertanya-tanya, apapun yang dilakukan oleh pemerintahnya. Dalam sebuah wawancara dia mengatakan:

"... Pelajaran sastra adalah pelajaran orang berpikir kritis. Orang berpikir kritis dan orang memahami konsep-konsep hidup. Kita baca, karya mana saja yang baik, itu berarti menyuruh orang berpikir berbuat betul. Lalu karya-karya itu konsepnya yang jahat lawan yang buruk. Dalam karya sastra bisa terjadi yang jahat itu yang dimenangkan, tapi bukan artinya sastra memuja yang jahat. Banyak karya-karya sastra di Indonesia menceritakan hal-hal orang-orang munafik. Diajarkan itu ke anak-anak tentang orang munafik di tengah masyarakat kita yang banyak munafik. Anak-anak kan jadi tajam. Oleh karena itu pemerintah tampaknya tidak mengajarkan sastra supaya orang tidak melihat orang-orang yang munafik ..."

Pertanyaanku "Apakah anda pernah membaca Siti Nurbaya" kepada orang dibawah 50 tahun itu berdasarkan ingatan bahwa sejak awal 70-an --bahkan mungkin lebih awal lagi, pertengahan 60-an-- buku sastra Indonesia TIDAK lagi menjadi bahan bacaan, rujukan, maupun secara fisik ada di sekolah. Waktu jaman SMA-ku dulu (akhir 60-an) buku-buku sastra tersebut (koleksi Balai Pustaka: Pujangga Lama, Pujangga Baru, Angkatan 45, dst) sudah tidak ada di sekolah lagi. Aku beruntung menemukan tumpukan buku-buku yang tidak pernah terbaca ini di sebuah gudang berdebu, dan terkunci. Waktu itu aku diberi tugas membersihkan gudang ini (dari pada idle karena tidak ikut pelajaran agama) -- dan sejak saat itu kalau kapas saja ada waktu kosong aku selalu pinjam kunci ke tata-usaha untuk "membersihkan" gudang ini.

Kebanyakan yang kutanya dalam survey "datuk meringgih" diatas ganti bertanya, "Kalau mau baca [Siti Nurbaya] carinya dimana, Pak?" Tentu saja aku tidak bisa menunjukkan gudang berdebu di SMA lebih dari 40 yang lalu, tetapi aku sendiri juga bertanya, dimana buku-buku sastra kita ini bisa didapat atau dipinjam, seandainya ada yang ingin membacanya? Di perpustakaan umum (public library)? Hmmmm ... waktu menginjakkan kaki kembali di Bandung tahun lalu itu pertanyaan pertama yang kuajukan, "apa sudah ada public library disini?" ... jawabannya sama seperti 40 tahun sebelumnya: mboten wonten, juragan!

Jadi, apakah sebetulnya perlu heran kalau tingkat kompetensi anak sekolah kita dalam "reading" mennurut PISA/OECD tahun 2009 adalah nomor 57 dari 65 negara. Untuk Mathematics dan Science, nomor 61 dan 60 (dari 65 negara), karena kompetensi dalam ilmu apapun tidak pernah lepas dari kompetensi membaca (ilmu itu dari buku!). Dalam 4 tahun sebelumnya posisi tersebut tidak banyak berbeda, reading competency nomor 51 dari 57 negara.

***

Salah satu syarat yang perlu (tetapi belum cukup) untuk mengangkat tingkat kompetensi bangsa ini adalah membuat buku-buku aksesibel ke anak usia sekolah dan masyarakat. Buku-buku lama (klasik) maupun buku baru. Buku baru bisa dibeli dan ditaruh di library (dapat diakses banyak orang sehingga relatip murah), buku lama bisa dicetak kembali (reprint) atau dikonversi kedalam bentuk digital -- digital library (tentu saja urusan hak-cipta harus diselesaikan dulu).

Sebetulnya konsep "digital library" dengan segala kelebihan dan kekurangannya sudah bukan barang baru lagi. Dari Project Gutenberg yang digarap oleh para volunteers, menyediakan text gratis sejak tahun 1971, dimulai oleh pendirinya, Michael Hart, dengan mengetik "Declaration of Independece" di terminal Teletype (tty), sampai dengan upaya besar-besaran (mass book digitization) yang disponsori oleh Google sejak 2004 (Google Books and Open Content Alliance) dengan menggunakan scanner modern dan proses dan software yang jauh lebih canggih.

Aku sendiri, dengan melakukan scanning dari buku-buku milik pribadi dan juga memanfaatkan hasil scanning pihak lain (google, microsoft, universities, libraries, dan private organisations or individuals) selama beberapa tahun belakangan sudah mulai membangun semacam "digital library" pribadi -- as a part of "The Lingua Project" -- khusus akan dipakai untuk mengajar bahasa Inggris dan menumbuhkan dan memelihara budaya membaca di kalangan usia dini sampai remaja (sampai akhir tahun ini, koleksinya alhamdulilah sudah mencapai angka seribu judul).

Untuk buku-buku berbahasa Indonesia (misalnya buku-buku sastra yang kubicarakan diatas), aku tidak punya resource (waktu, peralatan dan dana) dan akses kepada materialnya, tetapi kalau ada pihak yang berminat pada digitisasi "indonesian lit" ini aku bersedia bagi-bagi tips dari pengalaman melakukan hal serupa beberapa tahun belakangan ini. [Kalau mau merasakan sendiri bagaimana "involve"nya pekerjaan ini, ambil sebuah buku, scan, clean-up, edit, format ... sampai ke produk yang cukup presentable.]

Happy scanning!

\KM/ Read More......

Oleh Ki Supriyoko

KESEPAKATAN penting pemerintah –dalam hal ini menteri pendidikan nasional– dengan Komisi X DPR sangat menarik untuk disimak. Khususnya oleh para insan pendidikan yang tersebar di negeri ini.

Inti kesepakatan adalah hasil ujian nasional (unas) tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Kelulusan siswa di samping ditentukan hasil unas juga dari proses pembelajaran yang dilakukan selama menempuh studi di sekolah. Proses pembelajaran tersebut dapat dicerminkan dari nilai rapor, nilai ujian sekolah, dan sebagainya.

Di luar kesepakatan tersebut, DPR berharap agar supaya proses pembelajaran pada mata-mata pelajaran di luar yang diunaskan pun ikut diperhitungkan dalam penentuan kelulusan siswa. Sementara, pemerintah berkeinginan agar hasil unas tetap diberi bobot yang tinggi dalam penentuan kelulusan siswa.

Kesepakatan pemerintah dengan DPR tersebut akan dimulai pada tahun ajaran 2010/2011 ini dan berlaku bagi satuan pendidikan yang menjalankan unas. Artinya, penentuan kelulusan siswa SMP, SMA, dan SMK yang rencana unasnya dilaksanakan pada Mei 2011 sudah harus menggunakan formula baru. Formula baru nanti memperhatikan nilai rapor dan nilai ujian sekolah sebagaimana yang diharapkan oleh DPR.



Kembali ke Ebtanas

Penentuan kelulusan siswa dengan memperhatikan proses sudah tentu bagus, bahkan menjadi kewajiban kita. Logikanya sederhana, seorang siswa layak diluluskan kalau mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Meluluskan siswa yang proses belajarnya jelek justru akan menjadi preseden buruk.

Menentukan kelulusan dengan memperhatikan nilai rapor, nilai ujian sekolah, dan hasil ujian nasional sebenarnya pernah dilakukan selama bertahun-tahun. Dahulu cara itu kita sebut dengan evaluasi belajar tahap akhir tingkat nasional atau yang dikenal dengan sebutan ebtanas.

Pada waktu itu, pemerintah menciptakan formula (asli) kelulusan siswa, yaitu N = P + Q + 3 R. N adalah nilai kelulusan, P nilai rapor semester 5, Q adalah nilai rata-rata ulangan semester 6, dan R adalah nilai ebtanas murni (NEM).

Dari formula ini dapat disimpulkan bahwa penentuan nilai kelulusan siswa dalam ebtanas sudah memperhatikan proses pembelajaran. Itu diwujudkan dalam P dan Q, di samping juga ada hasil ujian nasional, yakni R.

Penentuan kelulusan dalam unas pun sebenarnya juga (seharusnya) memperhatikan proses pembelajaran. Artinya, meskipun hasil unas seorang siswa baik, misalnya nilai ujian nasional (NUN) adalah 7,00, pihak sekolah tetap diberi hak untuk tidak meluluskan kalau siswa yang bersangkutan tidak mengikuti proses pembelajaran secara baik. Misalnya, sering tidak masuk sekolah, menjadi troublemaker di sekolah, atau tidak menghargai dan menghormati guru.

Itu teori. Praktiknya, hampir semua sekolah di Indonesia dalam menentukan kelulusan siswa cenderung mutlak pada hasil unas. Kalau hasilnya memenuhi syarat kelulusan, diluluskanlah siswa yang bersangkutan, tanpa memperhatikan lagi proses yang dijalani siswa selama mengikuti pembelajaran.

Bedanya, kalau dalam ebtanas persentase proses pembelajaran ketika penentuan kelulusan siswa diformulasikan secara jelas (nilai P sebesar 20 persen dan nilai Q sebesar 20 persen), dalam unas tidak pernah ada formulasi yang jelas. Ketidakjelasan itulah yang sering tidak diperhatikan para praktisi pendidikan di lapangan.

Bedanya lagi, kalau dalam ebtanas tidak pernah dibatasi pencapaian nilai ebtanas murni (NEM)-nya, dalam unas pencapaian minimal nilai ujian nasional (NUN)-nya sangat dibatasi. Dalam ebtanas, berapa pun rendahnya pencapaian NEM, siswa dapat diluluskan sepanjang hasil N (nilai kelulusan) memadai. Sebaliknya, dalam unas, karena pencapaian NUN dibatasi –terakhir NUN harus 5,50– siswa tidak mungkin lulus kalau NUN-nya kurang dari 5,50.



Hilangkan Kecurangan

Meskipun terdapat aneka perbedaan, ebtanas dan unas sebenarnya sama baik dan sama buruknya. Sama baiknya karena masing-masing memiliki kelebihan dan sama buruknya karena masing-masing memiliki kekurangan.

Sistem unas banyak ditentang oleh masyarakat meskipun banyak pula yang menerimanya. Ditentang karena terdapat berbagai kecurangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, siswa yang saat ujian membawa contekan, membawa HP, menerima jawaban dari tim sukses sekolah, dan diizinkan ke kamar mandi (hanya untuk membuka catatan). Banyak pengawas yang sebenarnya tahu itu, tetapi sengaja membiarkannya karena semua pihak berkepentingan agar sekolah mencapai kelulusan yang setinggi-tingginya.

Apakah dalam ebtanas tidak ada kecurangan? Sama saja! Cara berbuat curang yang dilakukan oleh pihak sekolah pada umumnya adalah mengatrol nilai sekolah, dalam hal ini nilai P dan Q. Pengatrolan nilai P dan Q digunakan mengantisipasi kemungkinnan nilai R rendah.

Terkadang kita temui hal yang tidak masuk akal. Siswa yang bodoh justru diberi nilai P dan Q yang lebih tinggi daripada siswa yang pintar karena pencapaian nilai R siswa yang bodoh diantisipasi lebih rendah daripada siswa yang pintar. Aneh bin ajaib!

Jadi, kalau mulai tahun ini kita akan kembali ke ebtanas atau apa pun namanya, itu sah-sah saja. Tetapi, itu semua tidak akan berarti apa-apa kalau kecurangan dalam pelaksanaannya tidak dapat dihilangkan! (*) Read More......