Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Koalisi Pendidikan menolak jabatan wakil menteri
di Departemen Pendidikan Nasional.

"Kami menolak, karena departemen tidak sesuai kriteria untuk wakil menteri,"
tegas Koordinator Monitoring Publik Indonesian Corruption Watch Ade Irawan di
kantornya, Selasa (26/10)

Indonesian Corruption Watch bersama Sekolah Tanpa Batas dan Lembaga Advokasi
Pendidikan Anak Marginal (LAPAM) menyatakan Departemen pendidikan tak perlu
posisi wakil menteri. Alasannya, kata Ade, selama ini kewenangan kebijakan di
pusat hanya sedikit. "Menteri yang sebelumnya selalu menyatakan masalah
pendidikan sudah masuk otonomi, jadi bebannya tidak terlalu berat,"imbuhnya.

Lagipula, struktur departemen yang terdiri dari empat Direktorat Jendral, 17
Direktur dan sejumlah staf ahli, dinilai Koalisi sudah banyak. "Posisi wakil
menteri hanya akan memboroskan biaya," tegasnya. Meski hak prerogatif
Presiden, tapi akan sangat aneh, menurut Ade, kalau posisi wakil menteri
diberikan pada departemen yang tidak membutuhkan. "Kalau tidak butuh kenapa
harus dipaksa?"

Kekhawatiran lain, ia menambahkan, jika wakil menteri pendidikan diangkat,
maka otomatis sang wakil juga mengangkat beberapa staf dibawahnya. "Pos
anggaran akan tersedot lebih besar untuk birokrasi," ulasnya.

Padahal masalah sekolah gratis, infrastruktur gedung masih banyak yang
terbengkalai. Ia menyarankan Departemen lebih fokus pada keterbukaan
informasi terhadap publik karena mendapatkan pos anggaran terbesar dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sumber Tempo
Read More......

Wuik, ingat kemarin daku. Dua hari sebelum peringatan
SOEMPAH PEMOEDA 28 Oktober, aku diundang hadir di
Panel Diskusi BUDAYA BANGSA BAHARI. Diantara
penceramah kunci, adalah Pak Sis (Siswono Judohusodo).

Seperti biasa, bicaranya yang keras, cerkas dan tegas mengemu-
kakan sisi-sisi negatip negeri saat ini dan beberapa butir-butir
positip masa lampau yang kebetulan 'luput' dari perhatian
sehingga tak diindahkan dan akhirnya bangsa ini menjadi
cibiran bangsa lain...:-). Hal menarik yang dinyatakan Pak Sis
adalah TIGA TONGGAK INDONESIA yang seharusnya kita
RECOGNISI dan IMPLEMENTASIKAN dalam wujud nyata,
penuh kesungguhan.

Tonggak pertama adalah SUMPAH PEMUDA 28 Oktober 1928,
yang kala itu Pemuda-pemudi Hindia Belanda mengikrarkan
LAHIRNYA TANAH AIR INDONESIA, LAHIRNYA BANGSA
INDONESIA dan DIJUNJUNGNYA Bahasa Nasional BAHASA
INDONESIA. Sebuah tonggak nan spektakuler. Dulu sebelum
ikrar itu tidak ada INDONESIA, yang ada kerajaan-kerajaan.
Baik yang kecil-kecil seperti ratusan kerajaan di Maluku,
beberapa kerajaan mozaik di Kawa, Timor, Bali, dll, atau
yang pernah ada kerajaan besar SRIWIJAYA dan MAJAPAHIT.
Kesemuanya BUKAN INDONESIA. Nah sejak 28-10-1928 itu
secara sadar PEMUDA-PEMUDI mengakui berbangsa dan
bertanah air INDONESIA serta menjunjung BAHASA KEBANGSAAN
BAHASA INDONESIA. Menunjukkan suatu sikap egalitarian
super. Wong bahasa dari sekelompok kecil suku Melayu,
lho diangkat menjadi BAHASA KEBANGSAAN. Bahasanya
sekitar 50 juta orang saat itu. APA NDAK HEBAT? Cuma sekarang
kok ya luntur ya... BAHASA INDONESIA bahasa yang dilecehkan
BANGSA..:-).

TONGGAK KEDUA adalah PROKLAMASI (dan Deklarasi)
INDONESIA. Suatu kejadian monumental di perdaban dunia.
Ya, sejak diproklamasikan INDONESIA dan dideklarasikan
sebagai NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, maka
mulai putuslah rantai IMPERIALISME. Seperti pernah diramalkan
oleh Bung Karno di persidangan INDONESIA MENGGUGAT... .
yang intinya berisi: "Yang akan memutus rantai Imperialisme adalah
setelah terjadinya perang besar, perang PASIFIK RAYA...." eee
kok ya tak lebih dari 20 tahun kemudian, TERJADI dan INDONESIA
lah yang menjadi PEMUTUS RANTAI IMPERIALISME KLASIK....
[sayang sekarang memasuki IMPERIALISME MENTAL... ehek-ehek]

Apakah mungkin ada janji proklamasi yang belum sempat dilakukan?
Misalnya tentang Hal-hal mengenai pemidahan kekuasaan dan lain-lain
yang harusnya diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo
sesingkat-singkatny a, jadi tidak terselenggara, karena kesibukan
masing-masing beradu 'kekuatan imperialisme mental' masing-masing,
ya?

LALU TONGGAK KETIGA adalah DEKLARASI DJUANDA 13/12-1957
yang dengan perjuangan gigih para diplomat dan perunding Indonesia,
tahun 1982 membuahkan hasil dengan diakuinya ZEE Indonesia oleh
PBB. Maka dengan tonggak itulah Republik Indonesia menjadi utuh
dengan 1.9 juta km2 daratan + 3.1 juta km2 lautan dan 2.7 juta km2
Zona Ekonomi Eksklusif... . Indonesia utuh memiliki wilayah seluas
7.7 juta kilometer persegi, syah menjadi negara BENUA MARITIM
terbesar di dunia.

Kelihatannya Deklarasi Djuanda ini disemangati oleh pendahulu negeri
besar, Majapahit dengan KONSEP NUSANTARA yang disumpahkan
oleh Gajahmada... . Ya, negeri bernama Majapahit dulu itu berusaha
keras mencapai negeri BENUA MARITIM negeri dari pulau ke pulau,
dengan konsep NUSANTARA. Maka pada pucuk pimpinan negaranya
selain maha patih, Majapahit memiliki dua patih, satu yang ber-
urusan dengan urusan dalam negeri satu lagi urusan luar negeri dengan
kekuatan utama menguasai ARMADA LAUT (kalau tak salah jaman
Gajahmada, patih Luar ini dijabat oleh Laksamana Nala)...

Ah, tapi sayang... sebagai Indonesia, sekarang ini sangat memprihatinkan.
Pemanfaatan sumberdaya kelautan katanya baru 8% dari potensi kelestariannya.
Sebagai negara lautan terbesar, negeri ini adalah konsumen ikan paling
sedikit di sesama negara berpantai luas....:-(.

Armada pertahanan laut yang minimal harusnya punya 300 kapal perang,
katanya Indonesia baru punya 100an kapal perang berbagai merek, berbagai
umur dan hampir semua LUNGSURAN.. PT PAL iddle.. lebih baik beli
bekas to dari pada bikin sendiri....: -). Negeri ini memiliki kapal selam
yang jauuh lebih sedikit dibanding Malaysia bahkan Singapura...

[kecuali orang Palembang, kapal selam malah disantap harian...:-) ]

So? Mari kita (kalau mau nih) kembali menghidup-hidupkan TIGA
TONGGAK INDONESIA dengan KONSEP NUSANTARA itu se
hebat-hebatnya. Termasuk galang kesatuan DIRGANTARANYA
dengan pesawat-pesawat terbang tempur dan komersial... agar
semakin erat kita GALAKKAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA
kita...

Sumber http://www.propbiya ng.net/
http://www.propbiya ng.com/

Read More......

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik metode pendidikan nasional yang tidak mendorong siswa untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas sehingga sulit memunculkan para wirausaha maju.
"Saya ingatkan Mendiknas, coba sejak TK, SD, SMP, SMA itu metodologinya jangan guru aktif siswa pasif, dan hanya sekadar mengejar ujian, rapor. Kalau itu yang dipilih maka anak-anak bersekolah tidak berkembang kreativitasnya, inovasi dan jiwa wirausahanya, " kata Presiden saat membuka Temu Nasional 2009 di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, jiwa wirausaha atau enterpreneur penting untuk dipupuk sejak kecil, sehingga pendidikan nasional tidak hanya melahirkan para pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja.

"Ini perlu reformasi di bidang pendidikan nasional. Guru dan dosen harus diajak untuk bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi dan kreativitas, " katanya.
Dikatakan Presiden, jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di Amerika dan Singapura.
Presiden dalam kesempatan itu juga menegaskan mengenai target pembangunan nasional yang harus 'pro growth', 'pro job' dan 'pro poor', yang bisa dicapai dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kewirausahaan dan inovasi teknologi.
Dalam pidatonya yang diberi judul "Siapa Bilang Indonesia Tidak Bisa" itu, Presiden juga meminta semua pihak untuk bekerja lebih keras mengerahkan dan menyatukan potensi serta sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan lima tahun ke depan.
"Kita kerahkan dan satukan semua potensi dan sumber daya agar
betul-betul menjadi modal untuk mencapai sasaran lima tahun
mendatang. Jangan ada yang dilewatkan dan disia-siakan, berpikir lebih cerdas, bekerja lebih keras," katanya.
Presiden menjelaskan misi pemerintah untuk periode 2009-2014 adalah melanjutkan semua program dan kebijakan yang baik dan memperbaiki serta meningkatkan yang belum benar.
Presiden juga mengakui ada beberapa kebijakan dalam lima tahun lalu yang belum tercapai karena adanya hambatan yang disebutnya
"bottlenecking" .
"Debottlenecking perlu dilakukan untuk percepatan dan peningkatan sasaran. Ini penyakit yang saya kenali, banyak capaian meleset karena ada kemacetan, izin pabalieut, tata ruang gak beres, undang-undangnya ada yang gak klop. Banyak sekali listrik gak ada, izin PLN sulit sekali," katanya.
Hadir dalam pertemuan yang diikuti sekitar 1.400 peserta itu, Wapres Boediono, para menteri kabinet dan seluruh gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia.

Sumber antara.com

Read More......

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan reformasi bidang pendidikan di Indonesia dimulai dengan membenahi manajemen pengelolaan urusan pendidikan, infrastruktur, serta perbaikan metodologi.
Menurut Mendiknas di Jakarta, Kamis, manajemen pengelolaan urusan pendidikan ini harus diperbarui, misalnya tentang tunjangan guru dan izin pendirian sekolah atau universitas baru.

Selanjutnya yakni perbaikan infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah. Ia berharap pada 2010, masalah yang menyangkut pemenuhan infrastruktur pendidikan sudah dapat diselesaikan.
"Sebisa mungkin pada 2010 sudah rampung semua, tidak ada lagi sekolah yang bocor atau roboh. Kita ajak pejabat daerah bupati dan wali kota untuk membereskan itu," katanya yang ditemui setelah pembukaan National Summit 2009 yang diisi dengan pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut M. Nuh, susah membayangkan munculnya inovasi dari penerus bangsa jika tempat belajar saja belum memenuhi standar.
Perbaikan infrastruktur ini akan dilaksanakan paralel dengan program-program lain yang akan dijalankan.
Kemudian, reformasi pendidikan juga dilakukan dengan memetakan metodologi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Para siswa harus didorong untuk memiliki kebebasan ruang berpikir.
"Karena fleksibilitas berpikir akan mengantar pada kreatifitas, kreatifitas berpikir ini menghasilkan inovasi. Inovasi jika dimasuki bisnis, marketing, maka masuklah enterpreneurship (kewirausahaan) ," jelasnya.
Sementara itu, dalam pengarahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar para pelajar harus didorong untuk menjadi pencetak lapangan kerja, bukan pencari kerja.
Pada National Summit 2009, salah satu agenda yang akan dibahas oleh Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah reformasi pendidikan.
Isu pokok reformasi pendidikan ini meliputi peningkatan pelayanan pendidikan sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau, peningkatan profesionalitas dan pemerataan distribusi guru serta reformasi metodologi.
Selanjutnya yakni membangun karakter dan kreatifitas, penguatan relevansi antara pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan keterampilan dengan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung ekonomi kreatif.
Dalam sidang komisi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/10) juga dibahas isu pokok tentang peningkatan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan peradaban yang mulia melalui pendidikan budi pekerti dan jati diri bangsa serta pemberdayaan kepemudaan dan kesetaraan jender.

Sumber Antara.com

Read More......