Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Satgas Mafia Hukum ke Polda SP3 Kasus Lapindo Disinyalir Permainan Makelar Kasus

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Kamis (18/2), turun langsung ke Polda Jatim. Satgas bentukan Presiden SBY ini menyelidiki dugaan adanya makelar kasus (Markus) dalam penyidikan sengketa kepemilikan tanah di Tambaklangon, Surabaya. Sementara Pusat Pembelaan Korban Lapindo juga mensinyalir adanya mafia hukum di balik terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Lumpur Lapindo.

Turunnya Satgas PMH untuk mengikuti langsung gelar perkara kasus dugaan penipuan dan pemalsuan kepemilikan tanah di Tambaklangon, yang digelar Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) Polda Jatim. Gelar perkara dimulai sekitar pukul 13.00 hingga 17.00 WIB, Kamis (18/2). Gelar ini dihadiri pihak-pihak terkait, baik pelapor, terlapor, Wadir Reskrim Polda Jatim dan penyidiknya, ahli hukum pidana serta petugas BPN Kota Surabaya dan Kab Gresik.

Semua undangan yang hadir dimintai paparannya. Terlapor yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Wilhemus Suprapto, Dr Noto Palguna, Anis Pasaribu (eks pegawai PT Pelita Indonesia Djaja Corporation/ PIDC) tidak hadir. Mereka diwakili kuasa hukumnya, Fuad, SH. Sedang dari PT PIDC diwakili kuasa hukumnya, Hariyanto SH didampingi Purwanto, SH.

Sedangkan pihak pelapor dihadiri Aditya Sugiarto Prayitno didampingi kuasa hukumnya Imam Mukhlis, SH dan Ari Waluyo, SH. Mereka melakukan pemaran di hadapan petugas Satgas PMH, Kombes Pol Saragih.

Setelah pihak terlapor dan pelapor dimintai paparan, Satgas PMH bersama ahli pidana dan petugas dari BPN Kota Surabaya dan Kab Gresik saling beradu argumen dalam menilai kasus tersebut. "Saya sudah empat kali diajak gelar perkara. Dan baru ini saya puas, karena cukup obyektif. Pimpinan gelar obyektif menilai perkara ini secara jernih dan memintai pendapat semua undangan," ujar ahli hukum pidana dari Universitas Bhayangkara (Ubhara), Dr M Solehudin.

Namun, dirinya menyayangkan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tidak hadir dalam gelar perkara tersebut. "Sebagai ahli saya sangat menyesalkan, mengapa pihak Kejati tidak hadir. Karena di Kejaksaan ada konflik interen,"jelasnya. Solehudin menambahkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kombes Pol Saragih akan menyampaikan hasil gelar perkara itu daalam rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (19/2) ini.

Sementara itu, kuasa hukum Aditya, Imam Mukhlis menilai, dalam perkara kliennya itu ada dugaan mafia hukum. "Bisa penyidik yang tidak profesional, bisa juga Kejaksaan. Atau ada konspirasi antara kedua lembaga itu untuk tidak mem-P21 perkara ini," kata Mukhlis. Untuk itu, Mukhlis menegaskan kasus ini harus diselesaikan dengan lembaga independen karena banyak lembaga terlibat.

Ia mengakui, keterlibatan Satgas PMH ini setelah pihaknya melaporkan dugaan adanaya mafia hukum dalam kasus sengketa tanah ini. Sebab, surat yang dia sampaikan ke Irwasum, Kapolri, KPK, Kompolnas, hingga Presiden, tidak ada tanggapan. “Ketika Presiden membentuk Satgas Mafia Hukum, menurut kami ini ada peluang,” tuturnya.

Pokok Masalah
Aditia Sugiarto Prayitno melaporkan PT PIDC ke Polda Jatim tertanggal 14 November 2008. Dalam laporan polisi No Pol: LP/680/XI/2009/ Biro Operasi Polda Jatim, PT PIDC diduga melakukan memberikan keterangan palsu dan melakukan penyerobotan tanah milik pelapor seluas sekitar 32.250 meter persegi di Tambaklangon, Asemrowo.

Tanah itu dibeli dari pemilik tanah dan ahli waris pada tahun 1997. Pelapor juga tidak pernah terjerat kasus pidana atau perdata atas tanah. Sedangkan PT PIDC mengklaim tanah tersebut miliknya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 322 K/Pid/1983 tanggal 9 Agustus 1983 telah dilaksanakan eksekusi yakni tanah Tambak Perikanan/Penggaram an seluas 5 ha yang terletak di Desa Tambaklangon, Kabupaten Gresik. Padahal tanah pelapor terletak di kawasan Asemrowo seluas 32.250 meter persegi. Meski telah dilaporkan, berkas masih bolak balik Polda-Kejati dan belum sampai ke persidangan.

Kasus SP3 Lapindo
Kemarin, pengunjuk rasa dari Pusat Pembelaan Korban Lapindo melakukan aksi teatrikal saat unjuk rasa kasus lumpur Lapindo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (18/2). Mereka mendesak KPK untuk membongkar dugaan KKN di balik terbitnya SP3 kasus lumpur oleh Polda Jatim.

Pada hari yang sama, DPP Laksi (Lembaga Konsultasi & Advokasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia) mendaftarkan gugatan terhadap Polda Jatim ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Ini terkait SP3 kasus semburan Lumpur Lapindo yang dikeluarkan Polda Jatim, 5 Agustus 2009 silam.

Tak tanggung-tanggung, untuk melakukan gugatan tersebut, DPP Laksi menunjuk 10
pengacara, di antaranya H Suhardi Somomoeljono, H Umar Tuasikal, Hendrik Fasco Siregar, Jeanette R, Sunarno Edy Wibowo, dan Dorma Haulian Sinaga. “Ini adalah tugas dan tanggungjawab kami untuk melakukan upaya penegakan hukum. Karena kami menilai, dalam kasus ini telah terjadi ketidakadilan. Terutama masyarakat yang terkena imbas semburan lumpur Lapindo,” kata Sunarno Edy Wibowo di PN Sidoarjo.

Ia mengungkapkan, SP3 yang dikeluarkan Polda Jatim sangat lemah. Di antaranya, berkas kasus tersebut sudah empat kali dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. “Padahal, pemberkasan kasus itu dilakukan sejak tahun 2006 dan Polda Jatim sudah menetapkan 13 orang tersangka,” tandasnya.

Alasan pengembalian berkas tersebut, lantaran penyidik Polda Jatim tidak dapat memenuhi permintaan pihak kejaksaan, terkait korelasi dan sebab akibat semburan lumpur dengan aktivitas pengeboran di Sumur Banjarpanji (BJP) I. “Pihak tergugat (pihak Polda Jatim, red) mengaku sulit melakukan pembuktian, karena tidak ada saksi pada saat kejadian. Selain itu, belum ada saksi ahli yang bisa membuktikan korelasi antara semburan lumpur dengan keberadaan sumur BJP-I, yang berjarak
sekitar 150 meter,” jelasnya.

Alasan tidak adanya saksi ahli itulah yang dipersoalkan. Sebab menurut Sunarno, keberadaan saksi ahli tidak diperlukan di tingkat penyidikan, terkait proporsionalitas dan keahliannya. “Yang dapat menilai apakah seorang saksi ahli berkompeten di bidangnya adalah hakim. Bukan penyidik. Karena itu kami menilai alasan yang digunakan untuk mengeluarkan SP3 tersebut sangat lemah, baik ditinjau dari sisi filosofis maupun teknis hukumnya,” tegas dia.

Sebaliknya, pihaknya justru memiliki data-data kuat, bahwa peristiwa itu memang disebabkan proses pengeboran pihak Lapindo Brantas Inc. Salah satunya, adalah hasil analisa pengeboran yang dilakukan Drilling Independen Pri Tech + Neil Adam
Services. Lembaga ini menyebutkan, Lapindo mengabaikan pemakaian casing saat melakukan pengeboran di kedalaman 3.000-6.000 meter.

“Dr Rudi Rubiandini, ahli geologi ITB dan beberapa ahli geologi dari luar negeri juga menyatakan bahwa penyebab semburan lumpur disebabkan kelalaian manusia atau human error,” paparnya. n

http://www.surabaya pagi.com/ index.php? p=detilberita& id=43633

Ilmuwan: Lumpur Lapindo Disebabkan Keteledoran Manusia

PARIS - Ilmuwan merilis bukti baru yang menyebutkan jika lumpur Lapindo disebabkan oleh kesalahan saat pengeboran yang dilakukan oleh pihak Lapindo Brantas. Akibat kecerobohan ini, lumpur Lapindo telah menyebabkan ribuan warga di beberapa desa di Sidoarjo kehilangan rumah.

Dalam keterangan yang dirilis oleh The Journal Marine and Petroleum Geology, sekelompok ahli yang berasal dari Universitas Durham di Inggris menyatakan, jika bukti baru yang mereka temukan adalah kecurigaan lubernya lumpur panas tersebut disebabkan oleh kesalahan manusia.

Sebelumnya, Lapindo Brantas yang dianggap pihak yang paling bertanggung jawab atas bencana ini menanggap, semburan lumpur panas dari perut bumi disebabkan oleh gempa yang terjadi di Yogyakarta, yang letaknya sekira 280 kilomter dari Sidoarjo.

Profesor Richard Davies dari Universitas Durham menyatakan, pekerja yang saat itu menggali lahan untuk mencari sumber gas, telah membuat kesalahan fatal. Menurut Profesor Davies, pekerja meremehkan tekanan yang dialami oleh sumur saat dilakukan penggalian. Davies juga menemukan, ternyata para pekerja tidak menggunakan pengamaan di sekitar sumur saat proses penggalian.

Profesor Davies menambahkan, setelah gagal menemukan sumber gas, pekerja menarik bor keluar saat lubang hasil pengeboran dalam kondisi sangat tidak stabil.

"Dengan menarik bor, sumur tersebut tidak terlindungi dari tekanan air dan gas dari formasi batuan di sekitar sumur. Hasilnya lumpur keluar seperti sebuah letusan gunung berapi, meskipun pengebor mencoba mati-matian untuk menghentikannya, " ungkap Profesor Davies seperti dikutip AFP, Jumat (12/2/2010).

Hingga kini bencana lumpur Lapindo masih menjadi polemik. Sebagian warga yang rumahnya menjadi korban, memang sudah ada yang menerima ganti rugi. Namun lumpur tersebut berimbas luas kepada kelangsungan ekonomi masyarakat di Sidoarjo.

Keengganan pihak Lapindo Brantas untuk mengungkap penyebab sebenarnya dari lumpur ini, patut dicurigai. Dengan adanya pendapat dari ilmuwan, pemerintah seharusnya bisa bertindak lebih berani mengingat lumpur panas tersebut telah menyebabkan kerusakan hebat pada lingkungan sekitar Sidoarjo. (faj)(rhs)

(c) Fajar Nugraha - Okezone

Read More......

Klub Guru Indonesia (KGI) saat ini sudah diakui keberadaaannya melalui izin Kementerian Hukum dan HAM melalui induk organisasi Ikatan Guru Indonesia (IGI). Diharapkan, pengakuan itu menjadikan KGI semakin berkembang untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme para guru.

Demikian dikatakan oleh Ketua KGI Pusat Satria Darma menanggapi penandatanganan kerja sama antara KGI dan PT Telkom Tbk dalam penyediaan ponsel Flexi-Klub Guru Indonesia. "Sehingga kini para guru sejajar dengan profesi lain seperti ikatan dokter maupun profesi lainnya," kata Satria kepada Kompas.com, Selasa (16/2/2010).

Untuk itu, kata Satria, KGI merasa penting menjalin kerja sama dengan PT Telkom terkait penyediaan ponsel Flexi-Klub Guru Indonesia tersebut. Di era teknologi saat ini, kebutuhan informasi bagi guru dalam meningkatkan profesionalitasnya semakin tak terbatas hanya di sekolah.

Ponsel tersebut, kata Satria, menyediakan fitur-fitur yang mendidik, di antaranya Info KGI yang berisi info terbaru KGI, kegiatan seminar atau worskhop. Adapun konten lainnya berupa ragam informasi lengkap tentang karya tulis ilmiah (KTI), mulai daftar KTI Pilihan yang bisa dijadikan sumber inspirasi, tema-tema KTI, serta status KTI para guru. Selain itu, ada juga Kios Buku dan Kios Digital yang akan diisi berbagai novel digital yang bisa diakses dengan mudah di mana dan kapan saja.

"Indikator yang gampang dikenali tentang ciri-ciri negara-negara maju adalah melalui maju tidaknya dunia pendidikan dan para pendidiknya alias guru. Untuk itulah kalau Indonesia ingin maju, tidak ada pilihan lain selain harus memajukan dunia pendidikan," ujar Satria.

Sumber
Selasa, 16 Februari 2010 | 15:41 WIB

M.LATIEF/KOMPAS IMAGES

JAKARTA, KOMPAS.com —
Read More......

Setelah bulan lalu membidik pelanggan baru dari komunitas pekerja melalui kerja sama dengan komunitas Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Telkom Flexi kini membidik komunitas pengajar atau guru dengan menggandeng Klub Guru Indonesia.

"Kami menggarap konten-konten yang disesuaikan dengan para guru ini. Hingga akhir tahun nanti diharapkan ada satu juta guru yang menggunakan Flexi Klub Guru Indonesia," kata Executive General Manager Telkom Flexi Triana Mulyatsa dalam peluncuran Flexi Klub Guru Indonesia di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia mengatakan para guru yang secara nasional berjuml;ah sekitar 2,7 juta memiliki potensi yang luar biasa digarap sarana berkomunikasinya.

Deputy Commerce Executive General Manager Telkom Flexi Judi Achmadi menjelaskan Flexi Klub Guru merupakan layanan yang berbasis On Device Portal dimana konten di dalamnya didesain sesuai kebutuhan para guru saat ini. "Di dalam Flexi Klub Guru terdapat konten antara lain Info Klub Guru yang berisikan Aturan Kebijakan, Hot News, Kompetensi dan Kurikulum Pendidikan, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Kios Musik, Kios Buku, Kios Digital, Discount Klub dan Siraman Rohani," tutur Judi.

Dikatakannya, Paket bundling Flexi Klub Guru Indonesia ditawarkan dalam tiga tipe Hape yang menyasar segmen high-end, mid-end, dan low-end. Untuk high-end dibanderol Rp 999 ribu, mid-end Rp 649 ribu, dan low-end Rp 325 ribu.

Hingga akhir tahun 2009, Telkom Flexi memiliki 15,7 juta pelanggan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Menyongsong tahun 2010, Telkom Flexi yang diberi dana belanja capital expenditure 200 juta dollar AS memasang target pertumbuhan sedikitnya menjadi 18 juta pelanggan di penghujung tahun.

Salam Sukses

Abah Rama


Sumber
Senin, 15 Februari 2010 | 08:47 WIB

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/02/15/0846459p.jpg

TELKOM

Peluncuran Flexi Klub Guru Indonesia di Jakarta, Sabtu (13/2/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com -
Read More......

Kegiatan jiplak-menjiplak karya ilmiah merupakan puncak gunung es ketidakjujuran dalam jagat pendidikan. Skripsi mahasiswa yang sebagian merupakan jiplakan dengan cara copy/cut and paste, serta contek-mencontek dalam ujian, sudah dianggap lumrah.

Dengan demikian, ketidakjujuran itu sudah merambah hampir ke semua jenjang pendidikan. "Ketidakjujuran ini sudah holistik, mengakar, merambah keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, dan pemerintahan. Ini cermin dekadensi moral," ujar Dr William Chang, pakar etika sosial, alumnus Universitas Gregoriana dan Universitas Lateran (Roma), saat dihubungi Kompas, Kamis (18/2).

Pepatah mengatakan, Non scholae sed viate discimus (Seneca, Epist. 106.11), manusia belajar bukan untuk sekadar memperoleh nilai berupa angka-angka yang kadang bersifat relatif dan subyektif, tetapi manusia belajar untuk hidup. Yang utama adalah nilai-nilai untuk mendukung hidup manusia.

Dia menambahkan, plagiat adalah tindak kebohongan dan akan cepat diketahui. Maka, pendidikan formal perlu mengambil langkah edukatif bagi para plagiator. Komersialisasi di bidang karya ilmiah sudah semarak. Akhirnya, lahir sarjana-sarjana bertitel panjang, tetapi bobot ilmiahnya rendah. Plagiat termasuk tamparan tragis dunia pendidikan formal kita jika kasus ini dibiarkan.

Masyarakat sering bertanya, kapan pejabat itu kuliah dan membuat tesis, kok, mendadak bergelar doktor.

Sanksi

Menanggapi kasus penjiplakan, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menegaskan perlunya pengetatan aturan dan penjatuhan sanksi lebih serius di perguruan tinggi hingga pemerintah. "Penjatuhan sanksi tergantung tingkat kesalahan dan sudah dilakukan tiap perguruan tinggi. Kementerian hanya bisa menunda atau tidak memproses kenaikan pangkat atau permohonan guru besar," ujarnya.

Fasli mengakui, kasus-kasus penjiplakan dengan mengutip jurnal luar negeri sudah berlangsung lama. Saat diketahui, Kementerian Pendidikan Nasional otomatis menolak permohonan pengangkatan guru besar atau kenaikan pangkat dosen.

Sementara itu, pendiri dan Direktur Eksekutif Yayasan Warisan Luhur Indonesia (Indonesia Heritage Foundation) Ratna Megawangi menyatakan, maraknya plagiat adalah bukti kegagalan sistem pendidikan dan pola asuh dalam keluarga, terutama karena belum adanya pendidikan karakter.

Pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan moral yang dituangkan dalam pelajaran dan harus dihafal. "Kita tahu bohong dan mencontek itu salah, tetapi dibiarkan. Pemahaman atas benar-salah tidak dipraktikkan dalam perbuatan," tuturnya.

Batasan penjiplakan

Guna mencegah berkembangnya penjiplakan, Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri mengusulkan agar perguruan tinggi lebih gencar menyosialisasikan pengertian dan batasan penjiplakan.

"Selama ini banyak anggapan mencontek karya ilmiah sebagai hal lumrah. Maka, sosialisasi harus terus dilakukan karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang penjiplakan, " papar Gumilar.

Untuk mencegahnya, mahasiswa dan dosen UI harus memublikasikan karya ilmiahnya di kalangan internal dan umum agar diketahui jika terjadi plagiat.

Cenderung ditutupi

Guru besar ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bambang Purwanto, menambahkan, selama ini penjiplakan karya ilmiah cenderung ditutup-tutupi, berlangsung terus tanpa sanksi. Kondisi ini mendorong kian merebaknya penjiplakan dan akan menjadi budaya buruk pendidikan kita. Padahal, menjiplak karya ilmiah merupakan pelanggaran kode etik utama seorang ilmuwan.

"Selama ini, pengaduan atas penjiplakan karya ilmiah belum pernah ditanggapi. Ada banyak alasan, mulai dari ewuh-pakewuh, tenggang rasa antarkolega, sampai takut diancam," kata Bambang menambahkan.

Selama beberapa tahun ini, Bambang menemukan dua karya ilmiahnya dijiplak dosen dari perguruan tinggi lain. Meski telah disertai bukti-bukti kuat, laporan kepada perguruan tinggi asal dosen yang menjiplak tidak pernah diproses dan ditanggapi.

Kata Bambang, ada banyak teknik dalam menjiplak dan mudah dilakukan dengan komputer.

"Seharusnya penjiplak dikenai sanksi tegas tanpa toleransi karena menyangkut mental dan moral bangsa. Apa jadinya bangsa ini jika para calon pemimpin bangsa ini dididik oleh pencuri?" ujar Bambang.

Terkait dugaan penjiplakan karya ilmiah dua calon guru besar perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DI Yogyakarta Budi Santosa Wignyosukarto mengatakan, berkas pengajuan guru besar dikembalikan ke perguruan tinggi masing-masing untuk klarifikasi.

Hasil analisis terakhir, karya dosen IPA dicurigai menjiplak skripsi mahasiswa S-1 sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Kemiripan terlihat mulai dari tabel data, analisis, hingga gambar grafik. Analisis setebal 12 halaman itu dikirim reviewer yang kebetulan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang karyanya dijiplak.

Untuk antisipasi, Budi berharap perguruan tinggi meningkatkan kontrol sosial antardosen. "Akibat perbuatan satu dosen, seluruh PTS itu akan malu."

Gagal

Maraknya penjiplakan karya ilmiah merupakan cermin kegagalan sistem pendidikan nasional. Kini, pendidikan lebih berorientasi pada produk, kurang menghargai proses, dan rasa malu pada kode etik kian terkikis. "Demi tunjangan profesi, gelar kehormatan di lingkungan pendidikan diraih dengan cara curang," tutur Wuryadi, Ketua Dewan Pendidikan DI Yogyakarta.

Sejak tunjangan profesi dosen dan guru besar ditetapkan, pengajuan gelar guru besar memang meningkat. Dalam setahun, ada delapan pengajuan guru besar di Kopertis V DI Yogyakarta. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum tunjangan profesi dosen dan guru besar diberlakukan.

Sementara itu, Prof Dr Moh Mahfud MD, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, menilai penjiplakan berpotensi melakukan korupsi.

"Penjiplak karya orang lain berpotensi melakukan korupsi. Diri sendiri saja dibohongi, apalagi orang lain. Orang-orang seperti ini berbahaya jika kelak menjadi pemimpin," kata Mahfud. (WHY/IRE/LUK/ TON)

Sumber
Jumat, 19 Februari 2010 | 03:49 WIB

Jakarta, Kompas -

Read More......

Di sebuah kafe di Jalan Ir H Juanda, Bandung, Jawa Barat, seorang mahasiswi terlihat serius menyimak teman bicaranya, seorang lelaki berumur sekitar 45 tahun. Siang itu, ia sedang mendapat "kursus" mengenai isi skripsi yang sudah selesai dibuat atas nama dirinya.

Bab demi bab dijelaskan secara detail. Begitu pun tabel dan grafik, diterangkan secara rinci. Sesekali, mahasiswi fakultas ekonomi salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung itu mengajukan pertanyaan. Terkadang ia mengangguk-angguk.

"Saya memang minta bantuan orang untuk membuatkan skripsi," kata mahasiswi itu berterus terang. Untuk jasa pembuatan skripsinya itu, ia menyediakan uang jasa Rp 7 juta dan skripsi selesai tak sampai dua bulan.

Masa pembuatan dilakukan setelah draf skripsi yang diajukan sang mahasiswi disetujui dosen pembimbing. Draf skripsi hanya berisi bab I yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan metodologi penelitian. "Draf juga kami yang membuat setelah dikonsultasikan dengan pemesan," kata Shr (45), yang sudah 12 tahun menerima pesanan pembuatan karya akhir mahasiswa, mulai dari skripsi hingga disertasi.

Biaya pembuatan bergantung pada tingkat kesulitan, tetapi umumnya satu paket lengkap berharga Rp 4,5 juta hingga Rp 10 juta. Artinya, mulai dari pemilihan judul, pembuatan draf, penulisan, hingga pencetakan lima buah skripsi hard cover, semua dilakukan pembuat. Hanya pada kasus-kasus tertentu, terutama kasus yang spesifik, mahasiswa pemesan diminta menyerahkan data lapangan.

"Pangsa pasar pembuatan skripsi tidak pernah habis, apalagi sekarang guru harus sarjana dan pegawai pemerintah daerah juga banyak yang mengambil pascasarjana, " kata Shr.

Dalam mencari pelanggan, sarjana ilmu sosial lulusan perguruan tinggi di Bandung ini bekerja sama dengan pegawai fotokopi di sekitar kampus perguruan tinggi.

Terang-terangan

Di Yogyakarta, jasa pembuatan karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, bahkan disertasi, lebih terang-terangan. Iklan jasa layanan pembuatan skripsi dan disertasi menghiasi media massa, dalam bentuk selebaran pun banyak yang ditempel di pinggir jalan. Delapan hingga sepuluh iklan bisa ditemukan di koran setiap harinya. Iklan ini umumnya menyebut sebagai penjual jasa konsultasi atau bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi.

Dibandingkan dengan di Bandung, biaya pembuatan di Yogyakarta relatif lebih murah. Biayanya berkisar Rp 2,5 juta untuk skripsi yang tidak memerlukan perancangan software atau alat, Rp 3 juta untuk skripsi yang membutuhkan pembuatan software atau alat, dan Rp 4,5 juta hingga Rp 6 juta untuk pembuatan disertasi. Harga itu masih bisa berubah, bergantung pada tingkat kesulitannya.

Menurut Rht, salah seorang penyedia jasa pembuatan skripsi, biaya itu sudah mencakup pemilihan topik, penyusunan karya ilmiah, hingga pembuatan software ataupun alat. Para penjaja jasa menjamin keamanan skripsi, tesis, dan disertasi yang mereka buatkan. Mahasiswa yang telah membayar juga akan dibekali melalui les atau pembelajaran tentang materi yang dipesan untuk skripsinya agar lulus ujian.

"Jadi, nanti kalau proses pengujian tidak akan ketahuan. Sudah 10 tahun saya membuatkan skripsi, belum ada yang tidak lolos," katanya.

Untuk jasa ini, Rht membuka kantor di kawasan Gedong Kuning, Yogyakarta. Sebelum transaksi, penyedia jasa biasanya bertanya jurusan calon pemesan skripsi dan jenis penelitian yang diinginkan. Rata-rata karya ilmiah dijamin selesai dua bulan.

Hmw, penyedia jasa pembuatan disertasi di kawasan Maguwo, Sleman, mengatakan, sejumlah pengguna jasa pembuatan disertasi adalah pegawai pemerintah daerah yang tengah menyelesaikan kuliah pascasarjana. Para pengguna jasa diharuskan menyuplai data yang diperlukan untuk disertasinya.

"Kalau data sudah ada, soal penyusunan nanti beres. Dari bab I sampai halaman akhir kami yang mengerjakan, " ujarnya.

Berlangsung lama

Jasa pembuatan karya ilmiah merupakan praktik yang telah lama berlangsung. Rata-rata penyedia jasa telah menggeluti usaha lebih dari 10 tahun. Mereka pun tak ragu mencantumkan diri sebagai alumnus perguruan tinggi negeri di Yogyakarta.

Praktik ini membuat sejumlah perguruan tinggi memasang kewaspadaan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) mewajibkan keterangan orisinalitas untuk karya ilmiah atau disertai yang akan diuji. Mahasiswa juga harus menyertakan data dengan bukti keaslian data. "Di tingkat dosen, kami juga punya koordinator jurnal dan tim khusus untuk memeriksa karya ilmiah dosen asli karya sendiri," ujar Rektor UAJY A Koesmargono.

Menurut Koesmargono, jasa pembuatan karya ilmiah tergolong tindakan penipuan dan pemalsuan yang melanggar etika pendidikan. Akan tetapi, seperti halnya tindak penjiplakan, praktik-praktik sejenis sulit dibuktikan karena membutuhkan kecermatan tinggi.

Bagi Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta Wuryadi, fenomena ini menandakan pendidikan telah dianggap sebagai komoditas yang punya harga dan bisa diperdagangkan. Pemalsuan skripsi disebutnya sebagai bagian dari budaya instan pendidikan yang lebih mengutamakan kemudahan dibandingkan dengan moral dan proses. Mereka berambisi meraih gelar meski dengan skripsi pesanan. (THY)


Sumber
Meraih Gelar dengan Skripsi Pesanan
KOMPAS - Jumat, 19 Februari 2010 | 03:56 WIB
Oleh Irene Sarwindaningrum

Read More......

Hingga tadi malam (17/2), keberadaan Johan Tedja Surya, satu dari enam tersangka korupsi proyek pintu gerbang (tollgate) Bandara Juanda Rp 4,1 miliar, masih tidak jelas. Demikian pula kasus yang ditangani penyidik Polwiltabes sejak 2007, masih belum jelas juntrungan pemberkasan. Hal ini membuat Kejari Sidoarjo bertanya-tanya. Kabar terbaru, Johan yang gagal jadi anggota DPR-RI dari Partai Golkar, dikabarkan sembunyi di Singapura.

Dua hari ini Surabaya Pagi yang mencoba menemui Johan Tedja di kantornya di Perumahan Bumi Citra Fajar (BCF), tidak berhasil. Johan yang memiliki perusahaan real estate ini tidak ngantor. “Wah, tidak tahu kapan baliknya,” tukas Satpam di sana, Rabu (17/2).

Saat dihubungi melalui ponselnya (0811158xxx) dan flexinya (O31-72253xxx) juga tidak diangkat, meski terdengar nada masuk. Bahkan Surabaya Pagi mencoba konfirmasi melalui SMS, juga tidak dibalas.

Menurut seorang sumber dari salah satu rekan bisnis Johan di Surabaya, bahwa Johan pergi ke Singapura. "Pak Johan sejak Sabtu lalu ke Singapura, ya biasanya dia ada bisnis juga di sana, bisnisnya kan banyak," tutur sumber tersebut. Rencananya, Johan baru balik lagi ke Surabaya pada Minggu (21/2) lusa.

Ia juga mengaku sempat mendengar terkait masalah proyek di Juanda yang menimpa Johan. Namun, terakhir komunikasi, Johan mengatakan sudah tidak ada masalah. "Setelah itu, dia langsung pergi (ke Singapura)," tandasnya. Ditambahkan sumber itu, Johan mengaku tenang karena sudah melakukan klarifikasi ke pejebat di Polwiltabes Surabaya. "Kalau sekarang ramai lagi saya kurang tahu," sahutnya.

Apa yang diungkapkan rekan bisnis Johan ini ada benarnya. Sebab, menurut sumber di lingkungan perusahaan Johan, bahwa bosnya itu berupaya menyetop kasus tersebut melalui makelar kasus (Markus). “Yang saya dengar Pak Johan siapkan dana Rp 1 miliar,” tuturnya.

Sayangnya, Polwiltabes Surabaya hingga kini masih bungkam. Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Ike Edwin saat dikonfirmasi enggan menjelaskan. “Ke Kasat saja ya,” cetus Kapolwil.

Sementara Kasat Reskrim AKBP Anom Wibowo juga belum bisa menjelaskan. “Saya sekarang masih berada di Yogja, besok (hari ini, red) sajalah kita ngobrol-ngobrol soal kasus tersebut di kantor. Lagian berkas-berkasnya kan ada di Surabaya,” elak Anom ketika dihubungi via ponselnya, kemarin.

Ada Markus
Tentu saja ini memantik kecurigaan. Selain penyidikan lambat, tersangka kasus ini termasuk Johan Tedja, belum juga ditahan. Inilah yang menjadi perhatian Malang Coruption Watch (MCW)—jaringan Indonesia Corruption Watch di Jatim. Lembaga penggiat anti-korupsi ini mencurigai pengananan kasus tollgate Bandara Juanda ini telah diintervensi Markus. “Memang, peluang itu sangat besar, meskipun telah ada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum,” kata Luthfi Kurniawan, koordinator MCW kepada Surabaya Pagi, kemarin.

“Seharusnya Polwil segera menahan tersangka. Jangan kemudian beralasan tidak akan lari,” tutur Luthfi. Penahanan perlu segera dilakukan, jelasnya, sebab kasus korupsi merupakan kasus luar biasa. Karenanya harus ditangani secara luar biasa. “Harus segera ditangkap,” pinta Luthfi.

Dia menyatakan, digerakkannya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum sejak bebarapa pekan lalu hanya berpengaruh di pusat (Jakarta). “Tidak ngefek di daerah,” ujarnya. Karenanya, ia menilai, praktek mafia hukum di daerah masih ramai dilakukan oleh orang berprofesi makelar kasus. “ini termasuk salah satu dari criminal justice system,”ujarnya.

Menurut Luthfi, ada beberapa ciri sebuah kasus telah dimasuki Markus. Di antaranya, proses penyidikan lambat, alat bukti selalu sumir, diusahakan sekuat mungkin tidak dipublikasikan ke masyarakat, dan aparat hokum selalu memberi keterangan berubah-ubah. “Ciri kasus seperti ini biasanya telah ada intervensi markus,” ungkapnya.

Luthfi mengaku berani memaparkan ciri tersebut, dari beberapa informasi yang sering diberikan warga dan dari hasil risetnya. Dengan beberapa ciri di atas, jelas Luthfi, bisa diberikan penilaian akan indikasi adanya Markus yang bermain. Pada kasus ini, Luthfi menyarankan agar kejaksaan bersikap tegas dan jangan pandang bulu. “Segera tahan, agar bisa memenuhi kepercayaan masyarakat. Biar masyarakat tidak mengira penegak hukum bagian dari criminal justice system,” terangnya.

Pokok Perkara
Seperti diberitakan, Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I Y.A.Y. Supardji, dan Direktur PT Sidomakmur Maju Industrial Estate Johan Teja S dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU NO. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di pasal tersebut ancaman hukumannya pidana penjara 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Ada dua hal yang dianggap melanggar dalam proyek lahan reklame seluas lebih 1.000 meter persegi tersebut. Pertama, secara tertulis dan nonprosedural, direktur komersial dan pengembangan usaha PT Angkasa Pura I menunjuk langsung rekanan untuk proyek pembangunan tollgate tersebut. Tidak melalui tender/lelang.

Perusahaan yang ditunjuk adalah PT Sidomakmur Maju. Sebagai kompensasi,
perusahaan itu meminta space iklan di tollgate tersebut. Kemudian, pada tahun 2007, perusahaan ini menjual space iklan itu dan laku Rp 14,05 miliar untuk iklan rokok.

Selain itu, penyidik menemukan adanya markup anggaran pembangunan tollgate. Dari yang seharusnya Rp 4,1 miliar menjadi Rp 4,3 miliar. Tollgate tersebut juga ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dan rancang anggaran bangunan (RAB) yang ada.

Atas pelanggaran itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. Hasilnya, ditemukan kerugian negara senilai Rp 4.174.000.000. Kerugian ini dari adanya sejumlah mekanisme pemanfaatan lahan untuk reklame yang tidak prosedural (seperti beauty contest) dan pembangunan tollgate itu sendiri. n

http://www.surabaya pagi.com/ index.php? p=detilberita& id=43571


Read More......

Profesi guru sejak dulu dianggap sebagai profesi mulia, hingga muncul di tengah masyarakat pemberian gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Ketika marak kenakalan remaja dan membuat masyarakat terganggu semua orang menyalahkan sekolah, menyalahkan guru yang tidak becus mendidik.

Di sisi lain, seringkali ketika guru memberikan suatu sanksi atau hukuman pada siswa
karena berbagai kesalahan yang dibuatnya banyak orang yang tidak menerima dan juga menyalahkan guru. Karena hal tersebut banyak guru yang menghadapinya dengan tuduhan penganiayaan padahal kesalahan tersebut dilakukan ketika dia sebagai seorang guru yang sedang menjalankan profesinya dan saya yakin tidak ada dalam benak seorang guru untuk menelantarkan bahkan menghancurkan masa depan anak didiknya.

Yang muncul di benak saya, mengapa seorang guru yang melakukan kesalahan di sekolah ketika dia sedang melaksanakan tugas profesi guru langsung akan berhadapan dengan hukum pidana ?, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang diperlakukan bagaikan maling ayam yang ketangkap basah, tidak ada penghargaan bagi seorang guru.

Kondisi ini jauh berbeda dengan yang terjadi di profesi lain tidak, semua kesalahan profesi yang dilakukan oleh anggotanya akan diselesaikan terlebih dahulu di majelis profesi sebelum ke ranah pidana.

Bagi saya adalah suatu keharusan jika PGRI dan organisasi guru lainnya bersatu padu untuk mengusulkan suatu perundangan yang dapat melindungi profesi guru, sehingga ketika melaksanakan tugas mereka tidak merasa gamang dan penuh ketakutan, termasuk dari tekanan-tekanan berbagai kepentingan diluar pendidikan.

"Guru perlu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan itu suatu keharusan", jadi bukan untuk melegalkan kejahatan guru berkedok pendidikan seperti yang sering dikemukakan para pengamat.

Terimakasih,

Iwan H

Balai Arkeologi Bandung

Read More......

Rangkasbitung, 11/2 (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lebak, Banten, menargetkan tingkat kelulusan ujian nasional (UN) 2010 mencapai 100 persen pada jenjang SMP dan SMA/SMK. "Saya targetkan UN tahun ini lulus semua karena tahun sebelumnya tingkat kelulusan cukup memuaskan," kata Kepala Bidang SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak H Asep Komar di Rangkasbitung, Kamis.

Dia mengatakan, pihaknya optimistis peserta UN lulus 100 persen karena seluruh sekolah sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi UN. Persiapan tersebut diantaranya mengoptimalkan bimbingan belajar, mengadakan "try out" dan penambahan jam belajar di sekolah.

Selain itu, pengawasan orang tua siswa untuk belajar juga cukup tinggi. "Saya kira kami sudah mempersiapkan UN enam bulan lalu dan dipastikan lulus 100 persen," katanya.

Dia menyebutkan, pada tahun ajaran 2008-2009 tingkat kelulusan UN SMP mencapai 96,99 persen dan SMA/SMK sekitar 98,08 persen.

"Dengan mempersiapkan diri diharapkan bisa mendongkrak kelulusan UN menjadi 100 persen," katanya.

Kepala SMKN 1 Malingping Wawan mengatakan, pihaknya terus memacu siswa untuk mempersiapkan diri lebih matang dalam menghadapi UN dengan mengintensifkan pembelajaran, baik bimbel, try out maupun penambahan jam belajar mata pelajaran yang masuk UN.

Selama ini, kata dia, pihaknya yakin tingkat kelulusan UN di sekolahnya akan mencapai 100 persen karena hasil try out mencapai 90,80 persen dari jumlah siswa sebanyak 73 orang.

Sementara itu, sejumlah kepala SMA di Kabupaten Lebak mengatakan optimistis pencapaian kelulusan UN tahun ini mencapai 100 persen karena mereka jauh-jauh hari sudah memaksimalkan kegiatan belajar.

"Saya sudah mempersiapkan siswa sejak lima bulan lalu dan kini siswa siap menghadapi UN," kata Kepala SMAN 1 Wanasalam, Kabupaten Lebak.
PK-MSR

Read More......

Peluncuran Perdana HP Flexi-Klub Guru Indonesia – Bertempat di Aula Pangeran Kuningan Telkom, Gedung Telkom Jl. Gatot Subroto Jakarta dilakukan memorandum of understanding (MoU) antara PT Telkom Tbk dengan Klub Guru Indonesia (KGI) untuk pengadaan handphone Flexi-Klub Guru Indonesia berisi konten pendidikan yang sesuai dengan profesi guru. Tampak Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian kependudukan dan Permukiman Margani M.Mustar (sebelah kanan prototipe handphone) didampingi Satria Dharma, Ketua KGI, Ign B Budisuranto, EGM Flexi Businesss Development PT Telkom Tbk, dan Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (13/2)

Jakarta, 14 Februari 2010
Suasana Aula Pangeran Kuningan Telkom, Gedung Telkom di Jl. Gatot Subroto Jakarta dari mulai pukul 07.00 pagi tampak mulai dipadati oleh para guru-guru yang berdatangan dari segala penjuru wilayah DKI Jakarta. Lebih dari 840 guru memenuhi ruangan Aula untuk mengikuti Sarasehan Guru Se-DKI Jakarta dan Soft Launching Flexi-Klub Guru Indonesia, Sabtu (13/2). Tampak hadir dalam acara tersebut masing-masing Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian kependudukan dan Permukiman Margani M.Mustar, DR. Baedhowi M.Si, Dirjen PMTK, Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Satria Darma, Ketua Klub Guru Indonesia (KGI) Pusat didampingi Rama Royani, Ketua KGI-DKI Jakarta serta beberapa pejabat dari PT Telkom Tbk.

Selain acara sarasehan, juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara PT Telkom Tbk yang diwakili Ign B Budisuranto, EGM Flexi Businesss Development dan Klub Guru Indonesia oleh Satria Darma dalam penyediaan handphone Flexi-Klub Guru Indonesia. Inovasi terbaru dari anak negeri Flexi ini menjadi salah satu solusi komunikasi bagi para guru di Indonesia. Di dalam handphone akan tertanam fitur-fitur yang mendidik diantaranya Info KGI berupa update info terbaru tentang Klub Guru, maupun penyelenggaraan seminar dan workshop yang bisa diikuti para guru.

Konten lainya adalah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berisi informasi lengkap tentang karya tulis ilmiah, berupa daftar KTI Pilihan yang bisa dijadikan sumber isnpirasi, tema-tema KTI dan status KTI para guru. Masih ditambahkan pula klub diskon berupa potongan harga dari para merchant yang sudah bekerjasama dengan KGI. Sebakin lengkap fiturnya karena masih ada konten kios musik, kios buku, dan kios digital yang akan diisi berbagai novel digital yang bisa diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja.

Dalam pengantarnya, Satria Darma, Ketua KGI Pusat, memberikan wawasan bahwa ciri-ciri negara-negara maju indikator yang gampang dikenali adalah melalui maju tidaknya dunia pendidikan dan para pendidiknya alias guru. Untuk itulah kalau Indonesia ingin maju, tidak ada pilihan lain selain harus memajukan duni pendidikan. Satria juga memberikan kabar gembira bahwa KGI sendiri sebagai organisasi profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme para guru sudah diakui keberadaaannya melalui ijin Departemen Hukum dan HAM melalui induk Ikatan Guru Indonesia (IGI). “Sehingga kini para guru sejajar dengan profesi lain semisal ikatan dokter maupun profesi lainnya,” kata Satria mantap.

Mewakili pemerintah daerah DKI Jakarta, Margani, Deputy Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Fauzi Bowo, Gubernur DKI yang berhalangan hadir, menyampaikan pembangunan daerah di Ibukota tidak memungkinkan kalau harus mengandalkan potensi dari sumber daya alam. “Karena DKI Jakarta tidak memiliki potensi sumber daya alam seperti di daerah lain, maka pemerintah daerah sangat memahami bahwa kelebihan kami terletak di eilayah sumber daya manusia.”

Menyadari pentingnya sumber daya manusia ini, lanjut Margani, Pemda serius memperhatikan kualitas di sektor SDM. “Misalnya kami adalah pemerintah daerah yang pertama kali menerapkan alokasi 20% dana APBD untuk pendidikan. Di samping itu kami terus-menerus memperhatikan kesejahteraan para guru melalui tunjangan kerja daerah yang menjadikan profesi guru kini memiliki total packace salary di atas rata-rata pegawai negeri sipil lainnya,” imbuhnya.

Acara sarasehan yang seharusnya dihadiri oleh Mendiknas, M. Nuh, akhirnya diwakili oleh Dirjen PMTK, DR. Baidhowi. Dalam sambutannya Baidhowi menyampaikan pesan Mendiknas kepada para peserta sarasehan guru. “Pesan dari Pak Menteri sejatinya yang pertama ditujukan buat saya sendiri karena saya juga seorang guru. Ada tiga pesan yang dititipkan,” ujar Baidhowi.

Pesan pertama, guru harus mempunyai cita-cita yang jelas sebagai seorang pendidik. Karena dengan cita-cita yang jelas, guru akan lebih pasti dalam melangkah. Pesan kedua, guru harus terus memperkaya ilmu sehingga bisa memberikan bekal yang cukup kepada anak didiknya. “Dan pesan yang ketiga adalah guru harus memiliki karakter yang kuat. Guru adalah suri tauladan sehingga ia harus menjadi role model yang baik bagi murid-muridnya.”

Sarasehan guru yang telah diagendakan oleh kepengurusan KGI-DKI untuk bisa berinteraksi langsung dengan para anggotanya juga menghadirkan DR. Indra Jati Sidi didampingi Rama Royani selaku Ketua KGI-DKI dalam diskusi panel dengan topik “Peran Pendidikan dalam Membangun Karkater Bangsa”. Dalam paparannya, Abah Rama –panggilan akrab Ketua KGI-DKI ini- memberikan materi yang saat ini sangat relevan yakni tentang karakter.

Abah Rama menyebut ada dua dimensi karakter yang ada dalam setiap pribadi, yakni performance character dan moral character. Performance character adalah kualitas sesorang yang dibutuhkan untuk memetik hasil melalui sikap kerja keras, disiplin diri, banyak akal, pantang menyerah, bertanggungjawab serta memiliki integritas. Sedangkan moral character adalah kualitas untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan melalui cara berbagi, memiliki kepedulian, membantu orang lain, menjaga lingkungan maupun sedekah.

Abah Rama menekankan, kedua karakter tersebut akan muncul ketika seseorang berada pada lingkungan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. “Karena kalau orang bekerja di area yang disenangi dan sesuai maka performance character itu akan muncul melalui cerminan sikap rajin, tepat waktu, kerja keras dan disiplin.” Demikian juga dengan guru, lanjut Abah Rama, kalau sudah menemukan area yang tepat maka tugas guru yang sejatinya adalah memandu anak muridnya agar menemukan bakat dan potensi kekuatan mereka akan bisa dikerjakan dengan mudah. “Tentu saja setelah para guru itu sendiri mengetahui bakat dan minatnya masing-masing.”

Untuk itulah, masih menurut Abah Rama, KGI-DKI memiliki program kerja yang salah satunya adalah memetakan kekuatan guru-guru di wilayah DKI Jakarta. “Saat ini kami telah memiliki database 800 guru dan akhir bulan Februari ini akan bertambah menjadi 2.000 guru.” KGI-DKI, sebut Abah, malah bermimpi seluruh guru yang ada di wilayah ibukota sebanyak 100.000 guru bisa dipetakan bakat dan potensinya semua.

“Peta kekuatan guru sebagai database akan sangat berguna bagi para kepala sekolah untuk mengetahui kekuatan para guru yang ada di lingkungan sekolahnya dan memberikan tugas-tugas yang sesuai. Di samping itu dengan peta guru juga bisa dijadikan sebagai acuan pengembangan kualitas SDM yang efektif,” tutur Abah sembari menambahkan bahwa peta kekuatan guru di tingkat nasional juga sangat diperlukan sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan pendidikan.

Dalam kesempatan sarasehan ini, Abah Rama menyampaikan dua buah buku kepada Mendiknas yang diwakili oleh DR. Baidhowi. Buku pertama adalah hasil Talents Mapping 800 guru di wilayah Jakarta, dan bukua kedua ‘Report to The Nations Smart & Good School’, yakni hasil penelitian para profesor luar negeri berisi laporan tentang langkah-langkah membangun karakter di sekolah. Report ini hasil penelitian tentang sekolah-sekolah di luar negeri berikut best practices yang bisa dijadikan inspirasi untuk diterapkan di sekolah-sekolah dalam negeri.

Menambahkan peran penting karakter di kalangan pendidik, DR. Indra Jati Sidi yang tampil sebagai pembicara kedua juga menekankan pentingnya karakter bagi para guru-guru. Dengan gayanya yang enerjik, Indra yang juga sebagai Dewan Pembina KGI, memberikan wawasan pengalamannya mengajar di Kampus ITB maupun pengalaman tak terlupakan selama mengenyam pendidikan di Amerika Serikat.

“Karakter di Amerika itu sangat dijunjung tinggi. Sebagai misal kalau teman kita tidak masuk seminggu, biasanya kita akan dengan senang hati memberikan catatan agar dia tidak tertinggal. Namun buat mereka ini justru sebuah penghinaan karena baginya itu merupakan bagian dari konsekuensi dan tanggungjawab pribadi selama dia sakit, bukan menjadi tanggungjawab orang lain,” ujar dosen yang gemar berolahraga ini.

Indra menambahkan sejak dulu para pendiri bangsa sudah menekankan pentingnya pembangunan karakter. “Kita bisa melihat bagaimana Indonesia dulu pernah dikenal sebagai negara yang disegani melalui sosok pemimpin Bung Karno dengan karakternya yang kuat. Tugas kita sekarang adalah mengembalikan kebanggaan kita dalam berbangsa dan bernegara melalui moral dan karakter yang tinggi,” tukas Indra lagi. [rudi-kgi-dki]

Untuk keterangan lebih lanjut:
Rudi K
Media Relations KGI-DKI
0817-9138-669
Email: erkoes@yahoo. com


Read More......

Rama Royani (Abah)
Ketua KGI DKI

DEFINISI MENURUT PSIKOLOGI
Personality can be thought of as comprised mainly of temperament and character.
• Temperament is “how a person feels”, and
• Character is “how a person makes other people feel”
Our temperament is a set of in-built dispositions we are born with. It is mostly unalterable. In other words, our temperament is our nature.
Our character is largely the outcome of the process of socialization, the acts and imprints of our environment and nurture on our psyche during the formative years (0-6 years and in adolescence).

PENGERTIAN TENTANG KARAKTER YANG UMUM YANG DISEBUT SEBUT DALAM “MEMBANGUN KARAKTER”

“Jangan memanjat pohon yang salah”
Untuk memetik hasil buah kita harus memanjat, masalahnya adalah bahwa setiap manusia sebagai utusan Allah memiliki tugas yang berbeda-beda yang berarti bahwa buah yang harus dipetiknya berbeda-beda. Apabila dengan susah payah memanjat pohon untuk memetik buahnya ternyata buah yang salah maka kita hanya akan membuang waktu, energi dan biaya. Dengan begitu kita harus tahu pohon yang mana yang harus dipanjat. Setelah berhasil memanjat pohon yang benar dan memetik buahnya, maka tugas berikutnya adalah memberikan buah tersebut kepada yang memerlukannya.
Jadi disini ada tiga tahapan dan pengertian yang penting:
Pertama : Memilih pohon yang benar yang berarti memilih karir yang benar
Kedua : Memetik Buah yang berarti meraih hasil
Ketiga : Membagikan buah yang berarti memberikan kontribusi kepada yang membutuhkannya

1. Untuk dapat memilih karir yang benar, gali dan temukan kegiatan yang anda suka, mudah melakukannya, hasilnya maksimal dan bermanfaat [dapat dilakukan dengan test minat/bakat seperti Talents Mapping].
a. Usaha mengenali Bakat dan Potensi ini sangatlah penting, karena mereka yang bekerja sesuai dengan Bakat dan Kekuatannya, sebagian besar performance character akan muncul dengan sendirinya..
b. Orang yang beraktivitas sesuai Bakat & Potensi Kekuatannya, biasanya lebih disiplin, lebih bersemangat, lebih tekun, lebih kreatif, lebih bertanggungjawab.
2. Untuk dapat meraih hasil maka anda harus tekun,kerja keras, disiplin pribadi,rajin, aktif mencari jalan keluar,memiliki etika kerja, penuh tasa tanggung jawab dan ini semua dinamakan Performance Character [karakter kinerja] yang merupakan kwalitas kwalitas untuk mencapai hasil.
3. Untuk dapat memberikan kontribusi kepada orang lain dan lingkungan,maka ybs harus seorang yang baik hati, ramah, berjiwa sosial,memiliki keperdulian terhadap orang lain, jujur,bertanggung jawab, dermawan, berempati, senang mendahulukan orang lain yang dinamakan Moral Character [karakter moral] yang merupakan kwalitas-kwalitas untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan

Memiliki Performance Charater tanpa Moral Character akan menghasilkan orang hebat yang bisa merugikan orang lain.
Memiliki Moral Character tanpa Performance Character akan menghasilkan orang baik yang tidak produktif.

APA YANGTELAH DAN AKAN DILAKUKAN OLEH KGI-DKI.

Dalam rangka menggali dan menemukan bakat dan potensi kekuatan Guru, KGI-DKI telah memiliki peta kekuatan dari sekitar 800 Guru DKI dan insyaallah akhir bulan Pebruari 2010 akan mencapai 2000 Guru.
Bakat dan Potensi Kekuatan Guru diatas akan disajikan didepan Mendiknas pada tanggal 13 Pebruari 2010 dalam tampilan flash yang menarik dan informatif.
Kegiatan diatas merupakan langkah awal dari mimpi KGI-DKI yang ingin memetakan seluruh guru di DKI yang berjumlah 100.000 orang dimana dengan informasinya ini Dinas Pendidikan DKI dapat memanfaatkannya untuk berbagai keputusan strategis dalam usaha membangun Performance Character Guru sebelum dapat ditularkan kemasing-masing anak didiknya

USAHA SEKUAT SEPENUH HATI DAN TENAGA UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG SESUAI DENGAN POTENSI MASING MASING AGAR BISA MEMBERIKAN KONTRIBUSI SEBESAR-BESARNYA BAGI DUNJA

Catatan : Makalah ini disampaikan dalam acara Sarasehan Guru KGI DKI pada hari Sabtu, 13 Februari kemarin yang dhadiri sekitar 840 guru di aula Telkom jl Gatot Subroto, Jakarta.

Read More......

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan memberikan tunjangan profesi guru yang belum bersertifikasi sebesar Rp250 ribu per bulan.

"Pemberian tunjangan profesi tersebut akan diberlakukan mulai Januari 2009," kata Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru, H Rairajuni, MM, di Kotabaru, Selasa.

Rairajuni menjelaskan, tunjangan profesi pada 2009 tersebut akan dirapel dengan total Rp3 juta per orang dipotong pajak sebesar 15 persen.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kotabaru H Fatusysyar'i, MSi, menambahkan, sebelum tunjangan tersebut dibagikan, Kepala Dinas Pendidikan masih akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Karena jumlah dana tunjangan profesi yang dibutuhkan dinas pendidikan sebesar Rp5,8 miliar, sementara dana yang tersedia hanya sekitar Rp5,3 miliar," jelas Fatusy.

Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan, saat ini jumlah guru di Kotabaru yang bersertifikasi dan belum bersertifikasi sekitar 3.000 orang.

"Sedangkan guru yang telah bersertifikasi baru 317 orang, sehingga masih ada 2.683 orang guru yang belum bersertifikasi, " kata dia.

Menurut Rairajuni, pemberian tunjangan profesi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan sosial antara guru yang bersertifikasi dengan guru nonsertifikasi.

"Khususnya masalah pendapatan, untuk guru yang bersertifikasi memperoleh gaji dua kali lipat, sementara guru yang belum bersertifikasi masih menerima gaji normal," katanya.

Ke depan, kata dia, pendapatan semua guru akan sama seperti guru yang telah bersertifikasi. Namun pemerintah perlu waktu untuk mengalokasikan anggaran tersebut.

"Penganggarannya akan dilakukan secara bertahap, perlu waktu beberapa tahun untuk menyamakan pendapatan guru antara yang bersertifikasi dan yang belum," jelasnya.


Kotabaru, 16/2 (ANTARA) -
Read More......

Pamekasan, 16/2 (ANTARA) - Guru-guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa, melakukan razia telepon seluler (HP) para siswanya untuk mengantisipasi adanya siswa di sekolah itu yang menjadi korban media jejaring sosial "facebook".

Razia di lembaga pendidikan agama ini dilakukan dengan melibatkan semua guru. Satu persatu tas para siswa diperiksa. Siswa laki-laki dirazia oleh guru laki-laki, sedang yang perempuan oleh guru perempuan.

"Ini kami lakukan untuk mencegah adanya siswa yang menjadi korban facebook sebagaimana pernah terjadi di daerah lain," kata Kepala MAN Pamekasan, Drs. Moh. Syarif, di sela-sela kegiatan razia HP siswanya.

Razia HP siswa yang digunakan untuk mengakses jejaring sosial facebook itu dilakukan secara bergilir, mulai dari kelas I hingga kelas III. Namun dari jumlah total 653 siswa yang dirazia itu tidak satupun diantara mereka yang membawa HP.

Di akhir kegiatan, para guru selanjutnya memberikan penjelasan kepada para siswa tentang maksud dan tujuan melakukan razia HP yang digunakan untuk mengakses jejaring sosial facebook tersebut, bahwa semua itu dilakukan agar para siswa selamat dari korban "facebook".

"Saya minta anda tidak mudah percaya terhadap teman anda di facebook yang baru anda kenal," kata Kepala MAN Pamekasan, Moh Syarif.

Salah satu kasus korban facebook yang menjadi perhatian serius para guru dan orangtua siswa MAN Pamekasan hingga akhirnya dilakukan razia pada Selasa (16/2) itu ialah kasus yang menimpa Marietta Nova Triano (14), siswi SMP Surabaya yang menghilang dari rumah tantenya di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu, karena diculik temannya yang kenal di facebook.


Read More......