UNNES IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KECURANGAN UN

Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang menjadi perguruan tinggi koordinator Ujian Nasional (UN) 2010 tingkat Jateng telah mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan tindak kecurangan saat pelaksanaan UN.

"Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jateng untuk mengidentifikasi daerah-daerah di Jateng yang rawan tindak kecurangan, berdasarkan data UN tahun lalu," kata Rektor Unnes, Prof Sudijono Sastroatmodjo di Semarang, Kamis.

Menurut dia, dalam pelaksanaan UN 2009 lalu, Jateng termasuk provinsi "putih", yakni daerah yang tingkat kecurangannya termasuk kecil, bersama dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, sehingga prestasi itu harus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Daerah-daerah yang dianggap rawan kecurangan akan diberikan perhatian khusus dalam pengawasan, termasuk kemungkinan penambahan jumlah pengawas yang ditempatkan di sekolah-sekolah di daerah tersebut," katanya.

Ia mengatakan, daerah-daerah di Jateng yang dianggap rawan kecurangan memang tidak banyak, mengingat penetapan Jateng sebagai provinsi "putih", namun pihaknya tetap mengotimalkan pengawasan di daerah-daerah tersebut.

Penanggung Jawab Pengawasan UN, Prof Fathur Rokhman juga mengatakan hal senada, pihaknya telah mendapatkan data daerah di Jateng yang rawan kecurangan UN dan akan mengintensifkan pengawasan di daerah-daerah tersebut.

"Tidak baik jika saya menyebutkan nama daerahnya, namun memang tidak banyak. Yang jelas kami akan memberikan perlakuan khusus untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan," kata Fathur yang juga Pembantu Rektor (PR) IV Unnes.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan UN 2009, kata dia, pihaknya mencurigai berbagai tindak kecurangan, seperti lembar jawab UN yang kurang saat pengiriman ke panitia tingkat kabupaten/kota, setelah ditelusuri ternyata tertinggal di sekolah.
"Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak sekolah, namun kami telah menerjunkan tim untuk menelusurinya dan ternyata ketertinggalan itu diakibatkan kecerobohan guru pengawas," katanya.
Akan tetapi, kata dia, pihaknya tidak akan memberikan toleransi keterlambatan pengiriman lembar jawab dalam UN 2010, baik pengiriman ke panitia kabupaten/kota maupun pengiriman ke Unnes untuk "scanning" (pemindaian) .

"Permasalahan itu sebenarnya dilematis, sebab bisa jadi itu memang kesengajaan, namun bisa juga itu memang benar-benar karena ketelodoran, sehingga kalau lembar jawab itu tidak diterima akan merugikan peserta UN," katanya.

Unnes, kata Fathur, memang dipercaya mengemban tiga tugas dalam pelaksanaan UN 2010, yakni pengawasan UN tingkat SMA dan MA, pengawasan tingkat SMP melalui tim pemantau independen (TPI), dan pemindaian lembar jawab.


Sumber
Semarang, 4/3 (ANTARA)

Read More......

NARKOBA DAN HIV/AIDS AKAN MASUK KURIKULUM

Guna mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja, Badan Narkotika Provinsi (BNP) Bengkulu tengah menggagas untuk memasukkan narkoba dan HIV/Aids ke dalam kurikulum pendidikan.

"Kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Direktorat Narkoba Polda sudah menggagas pendidikan tentang bahaya narkoba dan HIV/Aids ke dalam kurikulum pendidikan untuk mencegah sejak dini penyalahgunaan barang terlarang itu,"kata Kepala BNP Bengkulu, Syamsu Ridwan, Kamis.

Pendidikan tentang penyalahgunaan narkoba tersebut dipaketkan dengan HIV/Aids karena data menunjukkan penyebaran virus mematikan itu sebagian besar dari penggunaan jarum suntik narkoba secara bergantian.

Untuk tahap awal, pendidikan tersebut akan diintegralkan dengan pelajaran PPKN dengan memberikan pelatihan kepada guru mata pelajaran tersebut sehingga siap mendidik pelajar.

"Kalau dimasukkan dalam muatan lokal, kita butuh guru khusus, jadi tahap awal ini dimasukkan dalam pelajaran PPKN tinggal melatih gurunya dan sudah bisa ditransfer ke siswa,"tambahnya.

Hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Direktorat Narkoba Polda Bengkulu, pengetahuan bahaya narkoba dan HIV/Aids tersebut akan dimulai pada tahun ajaran 2010/2011 untuk semua tingkatan yaitu SD, SMP dan SMA.
Ia mengatakan selain Provinsi Bengkulu, daerah lain yang menginisiasi hal serupa yakni Pemprov Jawa Barat.

"Jawa Barat juga baru memulai pada tahun ajaran 2010/2011 ini jadi sama-sama mulai,"tambahnya.

Program ini juga untuk mendukung dan mewujudkan program nasional cegah dan berantas narkoba dimana Provinsi Bengkulu menduduki peringkat 16 dalam peredaran narkoba dan peringkat 14 dalam kasus penyalahgunaannya di Tanah Air.
"Saat ini terdapat 146 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah pengguna mencapai 246 orang, dan ini baru yang terdata karena kita tahu narkoba ini adalah fenomena gunung es dimana yang tidak terdata masih lebih banyak,"katanya.
Sementara data Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Bengkulu menunjukkan 75 persen penderita HIV/Aids tertular melalui penggunaan jarum suntik narkoba secara bergantian.

"Penggunaan jarum suntik narkoba secara bergantian menjadi penyebab terbesar penularan HIV/Aids dan ini menunjukkan penggunaan narkoba masih tinggi,"kata Sekretaris KPA Arna Maretha.


Sumber
Bengkulu, 4/3 (ANTARA)
Read More......