Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Kompas, Metode berhitung secara terstruktur yang telah lama kita kenal adalah metode hitung secara vertikal. Sesuai namanya, proses hitungnya adalah dari atas ke bawah. Karena telah digunakan dalam dunia pendidikan selama berabad-abad, metode hitung ini dapat juga disebut metode hitung tradisional. Stephanus Ivan Goenawan

Pengajaran berhitung dasar yang diajarkan di sekolah meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian; dilihat dari proses hitung, semuanya dilakukan secara vertikal dari atas ke bawah.

Sesuai fakta, cara berhitung tradisional ini telah sangat berjasa dalam memberikan kontribusi pengetahuan kepada siswa guna memahami perhitungan dasar serta sebagai pintu gerbang dalam memahami ilmu aljabar dan matematika tingkat lanjut.

Namun, saat ini terdapat pengajaran berhitung terstruktur secara horizontal yang merupakan cara berhitung baru serta merupakan penyempurnaan dari cara hitung vertikal atau tradisional.

Tiga alasan

Mengapa cara berhitung horizontal merupakan penyempurnaan dari proses hitung secara vertikal?

Di bawah ini akan dijelaskan tiga alasan yang mendasari argumentasi tersebut berdasarkan proses hitung penjumlahan/ pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Pertama, konsep asosiasi tempat satuan, ratusan, ribuan, dan seterusnya dalam metode tradisional untuk menyelesaikan proses hitung penjumlahan atau pengurangan tentu saja sudah ada, namun penekanannya kurang karena pemisahan nilai antara satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya tidak ditandai secara tegas menggunakan suatu notasi pemisah.

Sedangkan pada metode horizontal, konsep asosiasi nilai secara tegas dipisahkan dengan menggunakan notasi pagar. Dengan adanya notasi pagar, maka nilai tempat sebagai satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya menjadi lebih mudah dipahami dan dibayangkan oleh siswa.

Kedua, proses hitung perkalian melalui cara horizontal ternyata dapat menciptakan pola-pola khusus yang disebut sebagai portal atau pola horizontal. Melalui portal tersebut, proses perkalian dapat lebih dipersingkat dibandingkan dengan cara tradisional sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal perkalian menjadi lebih cepat.

Selain alasan itu, ternyata perhitungan dengan cara horizontal merupakan pengajaran perantara yang baik bagi siswa dari belajar berhitung dasar secara tradisional masuk ke bidang aljabar.

Hal ini bisa terjadi karena dengan cara horizontal, khususnya penyelesaian perkalian menggunakan portal, siswa akan dituntun untuk mengetahui arti dari nilai variabel, di mana pengetahuan ini merupakan fondasi dasar guna memahami sebuah persamaan atau fungsi dalam ilmu aljabar.

Kemampuan siswa dalam pengenalan keteraturan pola angka juga dapat dikembangkan melalui portal-portal yang proses eksekusinya dilakukan secara horizontal.

Melalui kemampuan inilah metris atau metode horizontal mampu menciptakan creative human calculator (kalkulator manusia kreatif), di mana siswa mampu melakukan perhitungan perkalian hingga melebihi kemampuan kalkulator 12 digit.

Kemampuan ini akhirnya bukan lagi merupakan bakat sejak lahir, melainkan dapat juga dipelajari melalui metris sehingga potensi kreativitas siswa dalam berhitung dapat makin terasah.

Sebagai orangtua atau guru, kita dapat melihat kemampuan mereka dalam Olimpiade Kreativitas Angka III yang akan diselenggarakan pada 13 November 2010 di Universitas Atma Jaya Jakarta.

Dalam proses perhitungan pembagian menggunakan cara tradisional, untuk mencari hasil akhir dilakukan dengan serial melalui pencarian hasil sementara secara bertahap.

Hasil sementara tersebut bila dikalikan dengan bilangan pembagi harus lebih kecil atau sama dengan pembilangnya. Apabila perhitungan pembagian menggunakan cara horizontal, aturannya lebih umum sehingga menjadi lebih fleksibel dan lebih cepat dalam mendapatkan hasil akhir.

Ketiga, alasan ini menyebabkan pembagian cara horizontal merupakan penyempurnaan dari cara tradisional.

Hasil sementara dalam proses pembagian menggunakan metris ternyata bila dikalikan dengan bilangan pembagi boleh lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan pembilangnya. Ini karena yang mendasari dalam pemilihan hasil sementara adalah selisih terkecil antara pembilang dikurangi dengan perkalian antara hasil sementara dengan bilangan pembaginya. Tentu saja hasil selisih tersebut dapat bernilai positif atau negatif.

Karena konsepnya menggunakan selisih terkecil, cara horizontal tentu saja bila dibandingkan dengan cara tradisional dalam memperoleh hasil akhir akan lebih cepat konvergen (Metris: Pembagian Ajaib, Grasindo).

Sebelum tulisan ini diakhiri, kita semua sepakat bahwa berhitung merupakan ilmu dasar dan pintu gerbang dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, agar pendidik di Indonesia dapat mengatasi ketertinggalan, bahkan menjadi lebih unggul daripada bangsa lain, bangsa Indonesia mesti mengembangkan metode pengajaran yang kreatif dan inovatif dalam ilmu berhitung secara mandiri.

Penulis: STEPHANUS IVAN GOENAWAN Penemu Metris

Read More......

Terbukti melakukan persekongkolan tender, Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) menghukum denda Rp500 juta kepada panitia pengadaan
pekerjaan di Kementerian Pendidikan Nasional. Persekongkolan itu
terjadi dalam pengadaan penggandaan dan pengiriman modul Sekolah
Menengah Pertama (SMP) terbuka di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009.

"Bahwa dengan demikian majelis Komisi menyimpulkan terlapor XIII
(Panitia tender Kemendiknas) sebagai pelaku usaha telah melakukan
persekongkolan vertikal untuk memenangkan terlapor I (PT Prata Sejati
Mandiri) dalam tender paket I, terlapor II (PT Nusantaralestari
Ceriapratama) dalam tender Paket II, Terlapor III (CV Standar Grafika)
dalam paket III dan terlapor IV (PT Surya Usaha Ningtias) dalam tender
paket IV," kata Ketua Majelis Komisi Benny Pasaribu, saat membacakan
putusannya, di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (13/4).

Tender yang dimaksud adalah pengadaan dan pengiriman modul mata
pelajaran matematika, ilmu pengtahuan alam, ilmu pengetahuan sosial
kelas VII semester 1 dan 2, lalu mata pelajaran ilmu pengetehuan alam
kelas VIII Semester 1 dan 2.

Menurutnya, berdasarkan bukti-bukti, pengumuman lelang dilakukan dengan
tidak terbuka, biaya pendaftaran yang tinggi, serta tanpa memperhatikan
dokumen penawaran para peserta tender. "Memberikan kesempatan para
terlapor yang bersekongkol dapat melakukan pengaturan pemenang tender
dimasing-masing paket," ujar dia.

Selain panitia tender Kemendiknas, peserta tender yang menjadi terlapor
dalam perkara ini ada 14. PT Pratasejati Mandiri, PT Nusantaralestari
ceriaprtama, CV Standar grafika, PT Surya Usaha Ningtias, PT Dadi
Kayana Abadi, PT Gemawindu Pancaperkasa, CV Mulyatindo Cakramas, PT
Geranusa Jaya, PT Ananto Jempeiter, PT Buana Gemilang Indah, CV Hikmah
Al Lathif, PT sarasukma Pratama, serta CV Tarsar jaya.

Atas putusan ini, KPPU mewajibkan PT Pratasejati, PT Nusantaralestari
Ceriapratama, CV Standar Grafik dan PT Surya Usaha Ningtias untuk
membayar denda senilai Rp25 juta lantaran terbukti dimenangkan atas
kegiatan persekongkolan.

Sementara itu, perusahaan lainnya, ditetapkan denda senilai Rp10 juta.
Meskipun bersalah, mereka tidak diuntungkan dalam kegiatan ini.

"Menyatakan para terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," ujarnya. Menurut dia, melalui putusan perkara Nomor 27/KPPU-L/2009 ini, KPPU
merekomendasikan Kemendiknas untuk memberikan sanksi administratif
terhadap pejabat yang bertanggungjawab dalam persekongkolan ini.

"Memberikan rekomendasi kepada menteri untuk mengeluarkan instruksi
kepada (jajaran) Kementerian Pendidikan Nasional agar melaksanakan
tender sesuai Keppres 80 Tahun 2003 sesuai dengan prinsip persaingan
usaha yang sehat," ujarnya. pri

http://www.surabaya pagi.com/ index.php? p=detilberita& id=46925

Read More......

PURWAKARTA-- Komite Perjuangan Guru (KPG) Kabupaten Purwakarta mendesak penghapusan sekolah berlabel Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN). Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan ketentuan Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Bentuk dari ketentuan BHP tersebut adalah sekolah berlabel RSBI dan RSSN. "Sekolah dengan label RSBI dan RSSN secara langsung telah mengubah fungsi sosial sekolah ke fungsi ekonomi (bisnis)," ujar Kepala Bidang Advokasi KPG Purwakarta, Nurul Cholis, Selasa (13/4).

Diakui Nurul, organisasinya yang selama ini terus mengawal proses hukum BHP merasa lega dengan adanya keberpihakan MK terhadap dunia pendidikan. Namun, di sisi lain perlu adanya jaminan dari pemerintah untuk secara konsisten dalam melaksanakan amanat tersebut.

Menurut Nurul, saat ini pemerintah membentuk sekolah RSBI dan RSSN mengatasnamakan efektivitas dan kemandirian. Sehingga, pola manejemennya berbasis otonomi. Artinya, semua anggaran dibebankan kepada sekolah sesuai dengan ketentuan BHP.

Implikasinya adalah adanya pungutan luar biasa kepada masyarakat. Dengan tingginya biaya pendidikan, tentu hanya berlaku bagi masyarakat menengah ke atas. Sementara masyarakat luas yang terkategori miskin tetap tidak mampu mengikuti pendidikan formal.

Pada dasarnya, kata Nurul, mahalnya biaya tergantung siapa yang bayar. ''Kalau memang yang bertanggungjawab pemerintah untuk menanggung biaya tadi, tidaklah menjadi soal,'' jelasnya.

Menurut Nurul, dengan pembatalan UU BHP, berarti konsistensi atas amanat konstitusi tentang alokasi pendidikan 20 persen, harus terwujud.'' Jumlah alokasi anggaran sebanyak itu, bukan kategori inklud dengan belanja pegawai, tapi murni dalam rangka peningkatan mutu pendidikan,' ' tegasnya.


Berita dikutip dari Republika, juga dimuat di website KGI:
http://klubguru. com/2-view. php?subaction= showfull&id=1271286410&archive=&start_from=&ucat=1&


Read More......

Retorika Membangun Pendidikan Aceh
Tabrani Yunis -
Opini
PROGRAM vibrasi pagi di salah satu stasiun radio swasta di Banda Aceh, Jumat
1 Januari 2010 lalu, merefleksi kondisi Aceh tahun 2009 dan prospeknya di
tahun 2010. Tema tersebut cukup menarik dibahas, sebab banyak fakta yang
diangkat untuk memaparkan persoalan sosial yang terjadi sebelum tahun 2010.

Hal paling menarik bagi penulis dari perbincangan di vibrasi pagi tersebut
adalah ketika disebutkan realitas pendidikan di Aceh dalam masa-masa sebelum
tahun 2010. Banyak cerita sedih melanda dunia pendidikan di Aceh dalam kurun
waktu sebelum memasuki tahun baru 2010. Dalam perjalanan waktu, sejak
sebelum bencana tsunami hingga selesai rehabilitasi dan rekonstruksi pun,
cerita-cerita sedih dunia pendidikan Aceh masih terus disenandungkan. Sangat
dinamis dan complicated.

Aceh yang mengistimewakan bidang pendidikan, dalam parkteknya dirasakan
biasa-biasa saja. Tidak ada yang lebih dibandingkan dengan daerah lain yang
tidak memiliki status istimewa dan otonomi khusus. Malahan sebaliknya kita
masih tertinggal. Bukan saja pada level pendidikan dasar, tetapi juga pada
level Universitas Negeri yang kita banggakan, Unsyiah yang berangking C. Ini
membuktikan bahwa pendidikan di Aceh malah berjalan terseok-seok, walau saat
ini secara finansial budget pendidikan cukup tinggi dan terus meningkat
setiap tahunnya, mulai dari ratusan juta, ratusan milyar hingga triliunan.
Realitas secara finansial, Aceh memiliki jumlah dana pendidikan yang cukup
besar dan significant untuk memajukan pendidikan di Aceh. Untuk tahun 2009
saja, Aceh memiliki 1.3 triliun rupiah. Sebuah jumlah uang yang cukup besar
mencapai angka Rp1,3 triliun.

Selain memiliki anggaran pendidikan yang besar, Aceh yang luluh lantak
akibat konflik dan bencana tsunami, telah banyak mendapatkan bantuan
pembangunan termasuk pembangaunan sekolah-sekolah. Bukan hanya yang dihantam
tsunami, tetapi juga yang tidak, telah dibangun oleh para donatur di tingkat
nasional, maupun internasional dengan standar internasional. Dengan nilai
dana pendidikan tersebut bertambah besar dengan adanya bantuan dari berbagai
pihak dalam membangu pendidikan di tanah rencong ini. Maka, seharusnya
proses pendidikan di negeri yang sedang menerapkan syariat Islam secara
kaffah bisa berjalan dengan ideal, apalagi dikaitkan dengan sitem
pengelolaan yang barbasis syariat Islam. Tentu saja proses pembangunan
pendidikan harus berjalan secara islami nan kaffah. Artinya, tidak ada
setan-setan atau penyamun yang menggeranyangi dana pendidikan itu.

Namun, uang yang cukup besar, belum memberikan hasil yang signifikan bagi
perbaikan pendidikan di Aceh. Berbagai macam fakta mengenaskan melanda dunia
pendidikan kita terkait dengan penggunaan anggaran pendidikan. Mulai dari
sistem pengelolaan yang tidak terpadu, sampai pada berbagai tindakan
penyelewengan dana. Serambi Indonesia, (21 September 2007) memaparkan fakta
bahwa sejumlah Rp 813,8 miliar lebih dana pendidikan yang bersumber dari
dana bagi hasil minyak dan gas (migas) sebesar 30 persen ternyata belum
disalurkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan bidang pendidikan. Kondisi ini
bertentangan dengan semangat dan amanat UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Demikian,
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan terhadap
penggunaan dana perimbangan yang kopiannya diperoleh Serambi di Jakarta,
Kamis (20/9).

Begitu banyak fakta dan berita tentang buruknya pengelolaan dana pendidikan
di Serambi Makkah ini. Namun, kalau kita bertanya apa penyebabnya, pasti
akan teridentifikasi bahwa kesalahan itu lebih banyak pada faktor eksternal.
Sangat sedikit yang bersumber dari faktor internal. Padahal, tidak mampunya
pihak pengelola mengelola dana pendidikan serta buruknya mentalitas para
pengelola adalah faktor penyebab utama yang terjadi secara internal.
Mentalitas para pengelola atau penyelenggara dana pendidikan tersebut
terlihat semakin menjadi-jadi, bak pelacur yang sedang menjual diri.
Buktinya, selama ini berbagai kasus penyelewengan dana pendidikan terjadi di
negeri yang sedang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Celakanya, bukan hanya pada pos-pos yang proyek pembangunan fisik, malahan
dana untuk anak yatim saja dipermainkan atau malah disunat. Celaka benar itu
bukan? Para pembaca pasti ingat dengan berbagai berita kasus penyelewengan
dana anak yatim di surat kabar daerah kita. Ada berita tentang dugaan
penyelewengan dana beasiswa anak yatim batuan Arab Saudi.

Sudah terlalu banyak kritik dan pendapat serta berita tentang penyelewengan
dana pendidikan Aceh yang ditulis di berbagai media. Namun, semuanya hanya
menjadi komoditas berita dan politik saja. Perbaikan masih belum membawakan
hasil. Padahal, Aceh telah memiliki piranti dan payung hukum yang jelas
dalam pengelolaan dana tersebut.

Melihat banyaknya kasus penyimpangan dana pendidikan di Aceh, sangatlah
menyakitkan hati rakyat. Tindakan itu sangat merugikan dunia pendidikan kita
yang hingga kini masih amburadul ini. Bayangkan saja, hingga saat ini masih
banyak persoalan pendidikan yang tidak pernah teratasi atau terselesaikan.
Masih ribuan guru yang tidak mendapatkan hak atas gaji atau honor yang
seharusnya mereka terima. Masih banyak sekolah yang disegel pihak tertentu
karena tanah tempat dibangunnya sekolah, adalah tanah bermasalah. Hingga
kini masih ada sekolah yang tidak memiliki fasiltas belajar yang memadai.
Para pembaca pasti pernah membaca cerita murid SD Negeri Nyong, Lueng Putu,
Kecamatan Bandar baru Pidie jaya yang belajar di Kios.

Mengamati carut marut dunia pendidikan di Aceh dari dulu hingga kini, tidak
terlepas dari buruknya sikap kita terhadap pendidikan yang sedang kita
bangun. Pemerintah baik pusat maupun daerah, secara kasat mata memang
membangun pendidikan ke arah yang lebih baik. Namun dalam realitas tidak
sedikit yang berperilaku munafik. Katanya membangun pendidikan, tetapi di
sisi lain dia menjadi predator pendidikan. Caranya adalah dengan menggunakan
kekuasaan yang mereka miliki. Ketika kepentingan primordial itu muncul,
semua aturan bisa diubah dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan
maupun terselubung. Jadi sering tidak nyambung antara kata dan perbuatan.
Kita hanya terjebak dalam statement normatif dan tidak memberikan solusi
yang dapat mendorong pada upaya mengefektif dan mengefisiensikan penggunaaan
dana yang tepat untuk membangun pendidikan kita.

Tidak sedikit pejabat kita yang hanya beretorika dan omong doang (odong).
Para pembaca mungkin sudah muak membaca pernyataan-pernyataan pejabat kita
yang sangat normatif. Misalnya mengatakan Aceh harus menjadi pusat
pendidikan. Atau mungkin pembaca membaca salah satu contoh pernyataan Wagub
Aceh dalam banyak beritanya.

Salah satunya adalah apa yang menjadi judul berita di harian Serambi Minggu,
11 April 2010. Wagub Aceh mengatakan, hanya melalui strategi pendidikan
kebudayaan yang dapat mengubah Aceh ke arah yang lebih baik pascakonflik dan
tsunami. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Aceh mengambil berbagai
langkah, antara lain menyediakan anggaran besar bagi pendidikan”. Pernyataan
retoris ini menjadi ulasan dalam Serambi, Senin (12/4/2010).

Yang diperlukan saat ini bukanlah beretorika. Kita sudah capek dengan semua
itu. Tindakan nyata untuk menggunakan anggaran pendidikan dengan benar,
sesuai dengan renstra yang sudah dibuat dengan biaya besar. Pemda beserta
jajarannya, sebagai eksekutor harus berlaku jujur dalam menggunakan dana
pendidikan. Pemda dan jajarannya hendaklah mengontrol penggunaan uang rakyat
itu untuk kepentingan pendidikan rakyat. Pemda harus mampu mendorong
jajarannya sebagai eksekutor menjaga amanah rakyat dalam menggunakan
anggaran pendidikan, tidak dikemplang dan dikorupsi oleh pihak eksekutor
yang menjadi pelaksana proyek pendidikan. Pemda Aceh, seperti halnya Wakil
Gubernur tidak cukup hanya beretorika. Sudah cukuplah retorika itu.

* Penulis adalah Direktur Center for Community Development and Education
(CCDE).
--
============================
Center for Community Development and Education (CCDE)
Jl. Tgk.Chik Lr. E.No.18 Beurawe
PO. Box 141 Banda Aceh 23001
Indonesia
Telp. +62 651 7428446
Email. ccde.aceh@gmail.com
Web : www.ccde.or.id

Read More......

Jumlah sekolah inklusi di Kota Solo bertambah seiring dengan disetujuinya SDN Kartodipuran No 21 Solo untuk menampung siswa yang berkebutuhan khusus (ABK) mulai tahun ajaran 2010.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Rakhmat Sutomo melalui Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini, Hasto Daryanto, ada beberapa ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi bagi sekolah inklusi yakni pihak sekolah, murid dan komite sekolah harus memiliki komitmen dan kesepakatan untuk menerapkan pendidikan secara inklusi.

Disamping itu, sambung dia, pihak sekolah harus memiliki tenaga pendidik secara khusus untuk memberikan pembelajaran terhadap ABK. “Yang penting adalah kesepakatan bersama di lingkungan sekolah untuk memberikan perlakuan yang sama bagi ABK,” jelasnya ketika dijumpai Espos, Kamis (7/4).

Dia mengungkapkan, tidak ada batasan berapa jumlah siswa ABK yang akan ditampung sekolah tersebut, dengan demikian jumlah tenaga pendidik khusus akan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Menurutnya, di setiap sekolah jumlah siswa ABK bervariatif dengan adanya sekolah inklusi tersebut kesempatan siswa untuk mendapatkan pembelajaran formal menjadi tidak terbatas.

“Untuk pelajaran tertentu siswa ABK mendapatkan guru khusus sehingga pembelajaran akan lebih efektif,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, rencananya tahun ini SDN Kartodipuran No 21 akan menerapkan pendidikan secara inklusi. Menurutnya, sekolah yang menerapkan pendidikan secara inklusi harus memiliki sarana, prasarana dan aksesbilitas bagi siswa berkebutuhan khusus.

Menurutnya, dengan membuka program inklusi pemerintah akan mengucurkan dana bagi pengembangan sekolah serta peningkatan SDM tenaga pendidik.



Sumber
Solopos
Read More......

Ratusan eksemplar buku pegangan bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk siswa Sekolah Dasar terbitan ‘Lentera Ilmu’ yang beredar di Lumajang dipermasalahkan. Isi sebagian materi dalam buku terbitan Surabaya itu dianggap menyesatkan.

Padahal buku tersebut digunakan sebagai acuan untuk membuat soal-soal latihan untuk siswa SD di Gugus Sekolah (Guslah) IV di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Lumajang Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. hari ini,

Berdasarkan informasi yang dihimpun Senin (12/4), hal itu berawal dari pembuatan soal Uji Kompetensi Tengah Semester II Tahun pelajaran 2009/2010 Kelas IV Sekolah Dasar oleh kelompok Kerja Guru Guslah IV. Soal nomer 4 terkait dengan jumlah anggota DPR. Namun pilihan jawaban dalam soal pilihan ganda tersebut tidak ada.

Empat pilihan jawaban hanya menyebutkan 700, 600, 500 dan 400. Padahal, jumlah anggota DPR sekarang adalah 560. Tidak hanya soal dalam Uji Kompetensi saja yang salah menyebutkan jawaban.
Latihan soal dalam buku terbitan ‘Lentera Ilmu’ itu juga salah dalam menyediakan pilihan jawaban terkait jumlah anggota DPR dan MPR.

Belakangan kemudian diketahui kalau, materi dalam buku tersebut ternyata yang salah dan tidak mengikuti perkembangan politik dan peraturan. Dalam materi di halaman 5 menyebutkan kalau jumlah anggota DPR adalah 500 orang, 462 dipilih langsung oleh rakyat dan 38 orang berasal dari anggota TNI/Polri. Sedangkan jumlah anggota MPR 700 orang terdiri dari 500 DPR, 135 Utusan Daerah dan 65 Utusan Golongan.

Padahal dalam UU RI Nomer 10/Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, di Bab V tentang Jumlah Kursi Anggota DPR adalah 560 orang. Persoalan ini disorot oleh Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Lumajang. Bupati LIRa Lumajang, Zainal Abidin mengatakan buku itu telah menyesatkan.

“Bagaimana sekumpulan guru kok tidak mengikuti perkembangan. Bagaimana kalau kemudian soal ini disajikan dalam ulangan umum bersama. Apa tidak menyesatkan,” katanya. Karena itu, pihaknya meminta untuk segera ditarik dari peredaran. ”Buku itu harus segera ditarik dari peredaran,” kata Zainal. Bahkan, dia menduga kalau guru tidak meneliti dulu sebelum membeli buku tersebut. “Terburu-buru memikirkan fee penjualan buku, sehingga mengorbankan siswa,” kata Zainal.

Sementara itu, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lumajang Kusdarto saat dikonfirmasi pagi ini mengatakan, pihaknya akan turun untuk mengecek kebenarannya. “Kami akan kroscek dan teliti dulu. Saya butuh bukti dulu,” katanya.

Kalaupun benar, pihaknya akan meneruskan hal ini kepada Dinas Pendidikan. “Saya kan punya atasan. Saya harus lapor dulu,” katanya. Kusdarto mengatakan, kalaupun benar ada kesalahan materi, maka penerbit harus bertanggungjawab. Kusdarto belum bisa memastikan apakah nantinya akan ada penarikan buku PPKn tersebut dari peredaran.


Sumber
Solopos

Read More......

Ratusan perguruan tinggi swasta (PTS) tidak memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dinilai penting untuk menunjang kualitas peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut diungkapkan, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Bambang Sumardjoko, MPd. Dia mengungkapkan dari 218 PTS yang berada di wilayah Jawa Tengah, hanya empat perguruan tinggi yang memiliki lembaga penjaminan mutu diantaranya UMS, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan Universitas Sugiyopranoto. Sementara sejumlah perguruan tinggi lainnya belum memiliki lembaga yang bergerak di bidang penjaminan mutu.

Padahal menurutnya, peran lembaga tersebut penting untuk memantau dan pengawasan kegiatan secara akademik. “Seharusnya PTS tersebut memiliki sistem kepengurusan yang mengawasi terkait dengan penjaminan mutu di bidang pendidikan,” jelas dia ketika dijumpai Espos di Rumah Makan Rasa Mirasa, Senin (12/4).

Dalam ringkasan disertasinya yang berjudul Peran Dosen Dalam Penjaminan Mutu Di Perguruan Tinggi, dia mengatakan peran dosen dalam melakukan Tri Dharma dinilai belum optimal.Dia mengatakan, seorang dosen yang melakukan penelitian minimal satu kali dalam setahun dinilai belum seimbang dengan tugasnya memberikan perkulihan di kelas.

Sumber
Solopos

Read More......

Dewan Pendidikan Lumajang, Jawa Timur, mendesak penarikan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) PPKn terbitan Lentera Ilmu yang dinilai menyesatkan dari peredaran. Penarikan ini harus dilakukan karena buku tersebut tidak memenuhi standar kelayakan untuk diedarkan.

“Buku yang sudah diedarkan itu harus ditarik dari peredaran,” tegas Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang Samsul Huda saat dihubungi melalui telepon, Selasa (13/4).

Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, kata Samsul, juga harus memberikan pembinaan kepada para guru sehingga dalam membuat soal ujian tidak mengacu pada buku yang materinya salah. Samsul juga menambahkan, Dinas Pendidikan harus membawa persoalan ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Lantaran penerbitnya dari Surabaya, bisa jadi, kata Samsul, LKS tersebut tidak hanya beredar di Kabupaten Lumajang saja. “Bisa jadi LKS tersebut beredar di seluruh Jawa Timur.”

Samsul juga menduga kalau LKS tersebut tidak memiliki izin edar dari Direktorat. Terdapat sejumlah kesalahan dalam pembuatan soal Uji Kompetensi Tengah Semester II Tahun Pelajaran 2009/2010 Kelas IV Sekolah Dasar oleh Kelompok Kerja Guru Guslah IV. Soal-soal didasarkan pada buku PPKn terbitan Lentera Ilmu.

Kesalahannya antara lain, tentang jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Pada pilihan jawaban dicantumkan angka 700 orang, 600 orang, 500 orang, dan 400 orang. Padahal jumlah yang sebenarnya 560 orang. Pada bagian lain disebutkan bahwa 500 orang anggota DPR tersebut, 462 orang dipilih secara langsung oleh rakyat dan 38 orang dari unsur TNI dan Polri. Padahal seluruh anggota DPR adalah dipilih langsung.


Sumber
Solopos

Read More......

Puluhan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Boedi Utomo, Cilacap, Jawa Tengah, terkena sabetan tangkai pohon oleh guru Olahraga akibat menunggak pembayaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).

Seorang siswa kelas X jurusan Mesin Perkakas 4 SMK Boedi Utomo, Cilacap, Aditya Saputra (17), Rabu (14/4) mengaku perutnya disabet oleh gurunya karena menunggak pembayaran sumbangan SPP selama sebulan sehingga belum memiliki kartu tes.

“Kemarin semua siswa yang belum memiliki kartu tes disuruh berkumpul di lapangan sekolah. Karena jalannya sempit, saya terlambat sampai lapangan sehingga perut terkena sabetan tangkai pohon oleh guru Olahraga, Pak Sunanto,” katanya.

Meskipun sabetan tersebut tidak meninggalkan bekas, dia merasa nyeri pada bagian perut yang tersabet. Menurut dia, puluhan temannya yang tidak memiliki kartu tes karena belum melunasi SPP juga terkena sabetan.

Ia mengatakan, teman satu kelasnya ada lima orang yang terkena sabetan guru Olahraga. “Bahkan, ada juga teman saya yang terkena sabetan pada lehernya hingga memar,” katanya.

Siswa kelas X jurusan Mesin Perkakas 1, Oki (17), mengaku turut dikumpulkan di lapangan sekolah bersama ratusan temannya yang belum melunasi SPP. Kendati demikian, Oki tidak terkena sabetan gurunya karena saat peristiwa itu terjadi dia langsung lari ketakutan.

“Saya lari hingga sepatu terlepas. Namun, saya melihat puluhan siswa terkena sabetan. Ada yang tersabet di tangan, leher, dan perut,” katanya.

Orangtua Aditya, Hadi Purwanto (43), menyayangkan tindakan yang dilakukan oknum guru tersebut. “Sebaiknya sekolah memanggil orangtua siswa jika SPP-nya belum lunas. Jangan main pukul seperti itu,” katanya.

Meskipun anaknya tersabet, dia mengaku tidak ingin menempuh jalur hukum terkait kasus tersebut. Ia mengatakan, peristiwa itu diharapkan tidak terulang lagi karena akan mencoreng dunia pendidikan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Boedi Utomo, Cilacap, Tuslan Asep saat hendak dikonfirmasi sedang mengikuti kegiatan di Surakarta sejak Senin (12/4). Adapun Kepala Tata Usaha Sugiarti mengatakan, peristiwa tersebut bukan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh guru Olahraga, Sunanto, kepada para siswa.

Menurut dia, sebelum peristiwa tersebut terjadi, sekolah menginformasikan kepada para siswa yang belum memiliki kartu tes untuk segera berkumpul di Ruang Tata Usaha.

“Karena saking banyaknya siswa, ada sekitar 300-an orang, kami yang dibantu para guru meminta sebagian dari mereka untuk menuju lapangan. Kebetulan jalan menuju lapangan tersebut disesaki para siswa sehingga Pak Sunanto berusaha menertibkan mereka,” katanya.

Lebih lanjut mengenai kronologi peristiwa itu, Ketua Komite Sekolah SMK Boedi Utomo, Cilacap, Himam mengatakan, guru Olahraga tersebut mengambil tangkai pohon yang masih ada dahannya.

“Pak Sunanto menggoyang-goyangkan tangkai tersebut sembari meminta siswa segera menuju lapangan sehingga tidak terlalu lama membuang waktu karena sudah memasuki jam mengerjakan tes. Jadi, sama sekali tidak ada pemukulan,” katanya.

Menurut dia, SMK Boedi Utomo sangat fleksibel terhadap siswa yang masih menunggak pembayaran SPP. “Yang penting orangtua siswa datang ke sekolah, mereka tetap akan kami beri kartu tes,” katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Kader Penerus Teknologi (lembaga yang menaungi SMK Boedi Utomo, Cilacap) Sudarno mengatakan, pihaknya akan mengklarifikasi kasus tersebut.

“Saya atas nama sekolah meminta maaf atas peristiwa tersebut. Saya akan klarifikasi kasus ini dan jika guru tersebut terbukti bersalah, akan ditindak,” katanya.


Sumber
Solopos

Read More......

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Kota Solo menggagas jurnal pendidikan untuk menunjang sarana publikasi karya tulis ilmiah dan penelitian bagi tenaga pendidik.

Menurut Ketua PGRI Kota Solo, Sugiaryo, jurnal tersebut merupakan wadah bagi tenaga pendidik untuk menampilkan karya ilmiah berupa tulisan penelitian maupun non penelitian. Dia mengatakan, karya tulis yang telah dipublikasikan akan menjadi pertimbangan dan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi maupun peningkatan golongan.

“Tema yang diangkat bebas tetapi masih dalam lingkup dunia pendidikan dan naskah tulisan tersebut akan diedit oleh tim PGRI,” jelas dia ketika dijumpai Espos di Kantor Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS), Rabu (14/4).

Dia mengatakan, rencananya jurnal di-launching pada awal Juni mendatang dengan konsep penerbitan setiap triwulan. Menurutnya, jurnal tersebut tidak hanya dapat diakses melalui hard copy tetapi pihaknya akan mengembangkan jurnal via website PGRI. Sebagai editor naskah tersebut, pihaknya akan melibatkan tim perguruan tinggi selain anggota PGRI yang akan menyunting tulisan ilmiah peserta. “Guru dapat mengirimkan hasil karya penelitian maupun tulisan yang bersumber dari sejumlah referensi,” papar dia.



Sumber
Solopos

Read More......

Jumlah peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun 2010 Jawa Tengah yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di provinsi itu sebanyak 571.020 siswa, kata Ketua Panitia Penyelenggara UASBN Jateng, Nur Hadi Amiyanto.

“Jumlah peserta UASBN itu terdiri atas SD 498.632 siswa, SD Luar Biasa 382 siswa, SD Terbuka 31 siswa, dan sisanya siswa madrasah ibtidaiyah (MI),” katanya di Semarang, Rabu (14/4).

Ia mengatakan, pelajaran yang diujikan pada UASBN 2010 yang berlangsung 4-6 Mei 2010 tersebut yakni bahasa Indonesia (4/5), matematika (5/5), dan ilmu pengetahuan alam (6/5).

“Soal-soal yang diujikan dalam UASBN tidak akan memberatkan siswa, sebab soal tersebut telah dirancang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Apalagi mayoritas soal berasal dari guru-guru SD di Jateng,” katanya.

Ia mengatakan, komposisi soal UASBN terdiri atas 25 persen berasal dari pusat dan 75 persen berasal dari penyelenggara UASBN tingkat provinsi, berdasarkan kisi-kisi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

“Kami mengumpulkan guru seluruh Jateng untuk setiap mata pelajaran untuk menyusun soal sesuai kisi-kisi yang ditetapkan BSNP, setelah itu kami acak dan seleksi soal mana yang terbaik menjadi soal UASBN,” katanya.

Pelaksanaan UASBN, kata Nur Hadi yang juga Ketua Panitia Ujian Nasional (UN) Jateng itu, sebenarnya tidak berbeda secara signifikan dengan UN, meskipun ada beberapa beberapa perbedaan antara lain tidak adanya UASBN ulangan seperti halnya UN.

“Pengawasan UASBN juga dilakukan oleh dua guru untuk setiap ruang ujian dan ditempatkan berdasarkan sistem silang murni, sehingga suatu sekolah tidak mungkin diawasi guru sekolah yang bersangkutan,” katanya.
Selain itu, katanya, perbedaan UASBN dengan UN adalah masalah penentuan kelulusan.

Kelulusan UASBN ditentukan setiap sekolah melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan nilai minimum dan nilai rata-rata ketiga pelajaran itu.

“Berkaitan dengan pengumuman kelulusan UASBN, dijadwalkan selambat-lambatnya pada minggu ketiga Bulan Juni 2010,” kata Nur Hadi yang juga Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jateng tersebut.

Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang mencatat jumlah peserta UASBN sebanyak 23.426 siswa yang terdiri atas 21.581 siswa SD, delapan siswa SDLB, dan 1.837 siswa MI.

“Jumlah peserta UASBN tersebut berasal dari 614 SD, dua SDLB, dan 78 MI yang tersebar di seluruh Kota Semarang,” kata Ketua Panitia Penyelenggara UN dan UASBN Pemkot Semarang, Bunyamin.

Bunyamin yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang itu mengatakan, pihaknya juga mendirikan posko UASBN di Dinas Pendidikan Pemkot Semarang untuk memantau pelaksanaan UASBN di kota itu.

“Kami mengimbau pihak sekolah untuk mempersiapkan siswanya menghadapi UASBN dan mengharapkan pelaksanaan UASBN nantinya tetap mengedepankan nilai-nilai kejujuran,” kata Bunyamin.


Sumber
Solopos

Read More......

Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) menilai pembayaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) seharusnya dilakukan pada awal Triwulan, sehingga tidak merepotkan pihak sekolah untuk menutup biaya operasional.

Menurut Ketua DPKS, Ichwan Dardiri, pemerintah Kota Solo seharusnya memberikan tanggungan dana BPMKS pada awal Triwulan sehingga pihak sekolah dapat mengalokasikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dia mengatakan, pembayaran yang dilakukan setiap triwulan dinilai relevan sehingga berkas klaim BPMKS tidak menumpuk. “Jika dana tersebut diberikan pada akhir bulan lantas bagaimana pihak sekolah dapat memenuhi kebutuhannya,” jelas dia ketika dijumpai Espos di kantornya, Rabu (14/4).

Dia mengatakan, meskipun pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) telah melakukan sosialisasi program BPMKS namun demikian sosialisasi terkait teknis pembayaran klaim program tersebut dinilai belum merata. Menurutnya, sejumlah masyarakat masih mempertanyakan apakah dana tersebut akan diberikan berupa fresh money atau tidak, padahal bantuan pendidikan itu akan diberikan pada pihak sekolah secara langsung.

“Teknis pembayaran klaim harus dijelaskan tidak hanya kepada pihak sekolah tetapi juga masyarakat sehingga tidak menimbulkan pertanyaan,” jelasnya.


Sumber
Solopos

Read More......

Pelajar Indonesia berhasil meraih medali emas dan perak dalam Olimpiade Penelitian Proyek-Euroasia ke-4 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, 7-11 April 2010. Para pelajar Indonesia itu menyisihkan peserta lain dari 36 negara.

Juru bicara Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association Demir Timurtas dalam siaran pers yang diterima Rabu (14/4) malam, melaporkan, medali emas diraih Amalul Auni dan Teuku Muhammad Farhan Dermawan dari SMA Fatih Bilingual Boarding School (Banda Aceh). Adapun M Khifzon Azwar dari SMA Kusuma Bangsa (Palembang) meraih medali perak.

Penelitian yang dilakukan Amalul Auni dan Teuku Muhammad Farhan Dermawan adalah tentang Penentuan Kadar Timbel dan Merkuri pada Rambut Manusia dan Tanaman Kangkung di Tanah Tsunami Provinsi Aceh.

Mereka menyampaikan penelitiannya bahwa tanah merupakan tempat yang penting untuk tempat hidupnya tumbuhan. Polusi tanah mengakibatkan tanah menjadi tidak subur dan tidak dapat dijadikan tempat hidup organisme. Logam berat, seperti timbel (Pb) dan merkuri (Hg), adalah polutan yang berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan organisme.

“Maka, tanah harus dijaga kestabilannya dari polutan-polutan berbahaya tersebut,” ujarnya.

Tanaman kangkung (Ipomoea reptans) dapat digunakan untuk mengurangi kadar logam berat yang terkandung di dalam tanah sehingga tanah menjadi lebih aman.

M Khifzon Azwar menyampaikan penelitian tentang Membuat Biodegradable Plastik dari Pati Singkong. Dalam penelitian tersebut, film plastik yang dapat terdegradasi secara alami (biodegradable plastic) yang telah dikondisikan dalam suhu kamar selama dua hari hasilnya berubah menjadi plastik bening.

Polimer adalah sesuatu yang utama pada semua plastik. Umumnya, plastik mempunyai rantai polimer yang panjang, yang membuatnya kuat dan fleksibel.

Teknologi biodegradable plastic ini adalah suatu upaya pengurangan penggunaan minyak untuk membuat plastik. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, terutama hasil pertanian, berpotensi menghasilkan berbagai bahan biopolimer yang mudah didapat.

Demir Timurtas mengatakan, kedua tim yang meraih medali emas dan perak itu merupakan para juara dari Indonesia Science Project Olympiad (ISPO) 2010. ISPO sendiri telah diadakan untuk kedua kalinya di Indonesia.

Dalam ISPO 2010, ada 543 proyek penelitian yang ikut berpartisipasi dengan melibatkan 543 pelajar. Menurut catatan, prestasi yang membanggakan Indonesia yang diraih Bilingual Boarding Schools untuk Indonesia bukan kali pertama di kompetisi internasional. Sebelumnya, tahun 2007, dari 16 pelajar Indonesia peraih medali emas dalam ajang olimpiade internasional, 13 di antaranya adalah pelajar Bilingual Boarding Schools.

“Ini bukan prestasi yang kondisinya tiba-tiba, melainkan hasil dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh sekolah. Melalui kegiatan pembelajarannya yang menempatkan siswa sebagai subyek, sekolah terus mendorong dan memfasilitasi para pelajarnya untuk belajar dan berprestasi,” ujar Demir Timurtas.


Sumber
Solopos

Read More......

Sejumlah pelajar SMA seKota Solo yang tergabung dalam Greget Pelajar Solo (GPrS) mengaku resah dengan aksi vandalisme pada fasilitas publik, terkait hal itu pemerintah seharusnya memberikan tempat khusus untuk aksi corat-coret tersebut.

Ketua GPrS, Stefanny Florencia mengatakan upaya dari pemerintah Kota Solo untuk melakukan penertiban aksi corat-coret yang cenderung merusak atau vandalisme dinilai belum optimal, sehingga harus ada kegiatan yang bersinambungan untuk mensukseskan misi tersebut. Dia mengungkapkan, kegiatan vandalisme tidak hanya meresahkan tetapi aksi tersebut dinilai merusak estetika kota.

“Vandalisme itu tidak bisa diberantas begitu saja, harus ada upaya yang berkelanjutan yang mampu meminimalisasi kegiatan tersebut,” jelas dia ketika dijumpai Espos di Pendopo Pasar Windhujenar, Ngarsopuro, Kamis (15/4).

Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu GPrS menyampaikan proposal ke Pemerintah Kota terkait kegiatan antivandalisme, selain itu pihaknya meminta pemerintah kota untuk menyediakan ruang terbuka untuk aksi kreatif yang berada di areal Manahan. Menurutnya, aksi vandalisme identik dilakukan oleh pelajar, padahal kegiatan merusak adalah kegaiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.
“Jika aksi corat-coret difasilitasi seperti halnya di Yogyakarta, maka hal tersebut justru menjadi aksi kreatif,” papar dia.

Read More......

DPRD Solo menetapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pendidikan dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Kamis (15/4).

Masyarakat Perduli Pendidikan Surakarta (MPPS) menegaskan, pihaknya berharap biaya operasional dan investasi tetap masuk dalam Perda sehingga ada pendidikan murah di Solo.

Ketua DPRD Solo YF Sukasno menjelaskan, setelah semua fraksi menyatakan pendapat akhirnya akhirnya Raperda Pendidikan ditetapkan. “Semua fraksi menerima dan untuk FPDIP minta ada tambahan ayat,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya.

Dia mengatakan, ayat tambahan yang diusulkan FPDIP adalah mengenai hak dan peran serta masyarakat yang ikut merencanakan, melaksanakan dan evaluasi pendidikan.

Sukasno mengatakan, setelah ditetapkan, Perda Pendidikan itu dikirim ke gubernur untuk dievaluasi. Setelah ada hasil evaluasi, kata dia, maka akan bisa dimasukkan dalam lembaran negara.

Koordinator MPPS Hastin Dirgantari menjelaskan, pembahasan Raperda Pendidikan memang sudah sangat lama. “Ini karena Raperda dulu hanya mencomot dari peraturan perundang-undangan di atasnya, tapi tidak berkaca pada realitas pendidikan di Solo,” terang dia.

Dia mengatakan, MPPS terus mengawal proses pembahasan Raperda itu agar Perda Pendidikan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan dunia pendidikan di Kota Bengawan. Hastin menegaskan, hal utama yang menjadi bahasan MPPS adalah menegnai biaya operasional dan investasi.
Hastin mengungkapkan, diberikannya biaya operasional dan investasi maka akan ada pendidikan murah yang tidak membeda-bedakan status sosial ekonomi masyarakat. Konsep itu berbeda dengan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang baru saja digulirkan Pemkot Solo.


Sumber
Solopos

Read More......

Wakil Presiden (Wapres) Boediono menegaskan ujian nasional (UN) masih sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. "Pemerintah menyadari ada sekolah yang sudah memiliki fasilitas memadai, tapi ada juga sekolah terutama di daerah yang fasiliasnya masih kurang. Karena itu ujian nasional masih sangat diperlukan," kata Wapres Boediono ketika berdialog dengan sekitar 200 siswa SMA di Ulelhue Banda Aceh, Sabtu.

Wapres Boediono melakukan kunjungan kerja satu hari ke Banda Aceh untuk memimpin upacara mengenang bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di sebagian Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) dan Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara, pada 26 desembesr 2004. Dalam dialog itu Boediono mengatakan, jika ujian nasional dihapuskan maka perbedaan di antara sekolah yang fasilitasnya memadai dan tidak memadai semakin sulit diatasi. "Dengan menyelenggaraan ujian nasional salah satu sasarannya untuk mempercepat peningkat fasilitas dan kualitas sekolah-sekolah di daerah yang masih kurang," kata Boediono ketika menjawab pertanyaan Murdiyah, seorang siswa SMA.

Saat itu Murdiyah bertanya, mengapa di perkotaan banyak sekolah yang sudah memiliki fasilitas lengkap serta guru berkulitas baik, sedangkan di daerah banyak sekolah yang fasilitasnya masih kurang? Menjawab pertanyaan tersebut, Wapres Boediono mengatakan, upaya mengatasi kesenjangan di antara sekolah yang fasilitasnya sudah lengkap dengan sekolah di daerah yang fasilitasnya masih kurang dilakukan dengan cara menyelenggarakan ujian nasional, bukannya malah menghilangkan ujian nasional.
Dalam dialog itu, Wapres Boediono beberapa kali menegaskan arti pentingnya karakter yang harus dimiliki para pelajar.
"Ilmu matematika dan fisika memang sangat penting, tapi karakter nasionalis yang kuat juga harus dimiliki para pelajar," kata Boediono.

Dengan karakter yang kuat, kata dia, maka generasi muda Indonesia bisa menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia pada persaingan antar-negara di era globaliosasi. Dengan memiliki karakter yang tinggi maka setiap orang diharapkan menempa dirinya sehingga mampu menjadi pemimpin pada tingkatannya masing-masing. "Kita harus memiliki karakter tinggi sehingga mampu menjadi pemimpin dan tidak sekedar menjadi pengikut," kata Wapres.

Dalam dialog itu hadir Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan Gubernur NAD Irwandi Yusuf.Usai berdilog dengan pelajar, Wapres Boediono kemudian meninjau Museum Tsunami Aceh.



Sumber
Banda Aceh, 26/12 (ANTARA)
Read More......

Saat ini di dalam pendidikan Indonesia, saya mencermati kondisinya cukup semrawut. Dalam setiap kelas dan pengajaran di Indonesia saat ini kondisi jumlah muridnya terlampau terlalu banyak dibanding untuk kapasitas seorang guru dalam mengajari anak-anak didiknya tersebut.

Idealnya seorang guru di dalam satu kelas cukup mengajari sebanyak 25-30 orang siswa/i saja menurut saya. Sedangkan kapasitas kelas yang ada sekarang ini jumlahnya bisa melampaui 50 bahkan sampai 60 orang siswa. Yang hal ini dapat mengakibatkan ketidakefisiensian, ketidakefektifan, dan kurang berkualitasnya pendidikan yang diberikan kepada para anak didik tersebut.

Padahal di dalam suatu proses belajar mengajar seorang guru berkewajiban tidak hanya kepada sekolah, tetapi juga kepada para orang tua anak didik tersebut dalam mengajarkan, mengevaluasi, memberikan pujian, memberikan koreksi, dan memotivasi setiap anak didik yang ada guna terciptanya proses belajar mengajar yang berkualitas demi kelansungan proses belajar mengajar yang ada.

Sebenarnya di dalam proses berpikir demi kemajuan bangsa kelas-kelas kecil adalah jauh lebih efektif di dalam penciptaan kualitas masyarakat yang berwawasan dan berkemajuan.

Sama halnya juga dengan di berbagai bidang yang ada termasuk di bidang birokrasi baik itu di pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, kepolisian, sektor kesehatan, juga di bidang korporasi

Dimana satu divisi atau biro atau bidang tertentu ternyata jumlahnya lebih daripada memadai untuk dapat dipantau kinerjanya, dievaluasi, diberikan pujian, diberikan koreksi, dan dimotivasi guna terciptanya penciptaan pelayanan publik yang lebih berkualitas, lebih efisien, lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.

Small class is more effective than large class. Even one to one "learning" is more effective than public conversation for the quality of knowledge and behaviour.
Tidak Efektif dan Efisiennya Pendidikan, Birokrasi dan Korporasi Indonesia
____________ _________ _________ __

Saat ini di dalam pendidikan Indonesia, saya mencermati kondisinya cukup semrawut. Dalam setiap kelas dan pengajaran di Indonesia saat ini kondisi jumlah muridnya terlampau terlalu banyak dibanding untuk kapasitas seorang guru dalam mengajari anak-anak didiknya tersebut.

Idealnya seorang guru di dalam satu kelas cukup mengajari sebanyak 25-30 orang siswa/i saja menurut saya. Sedangkan kapasitas kelas yang ada sekarang ini jumlahnya bisa melampaui 50 bahkan sampai 60 orang siswa. Yang hal ini dapat mengakibatkan ketidakefisiensian, ketidakefektifan, dan kurang berkualitasnya pendidikan yang diberikan kepada para anak didik tersebut.

Padahal di dalam suatu proses belajar mengajar seorang guru berkewajiban tidak hanya kepada sekolah, tetapi juga kepada para orang tua anak didik tersebut dalam mengajarkan, mengevaluasi, memberikan pujian, memberikan koreksi, dan memotivasi setiap anak didik yang ada guna terciptanya proses belajar mengajar yang berkualitas demi kelansungan proses belajar mengajar yang ada.

Sebenarnya di dalam proses berpikir demi kemajuan bangsa kelas-kelas kecil adalah jauh lebih efektif di dalam penciptaan kualitas masyarakat yang berwawasan dan berkemajuan.



Sumber
Forum Pendidikan

Read More......

Bakrieland Development saat ini sedang dalam kerja giat untuk membangun kawasan Super Block yang konon terbesar di Jakarta dengan wilayah seluas 53,5 ha (dan akan terus diperluas hingga 60 hektar). Disana sudah dan akan dibangun Gedung
konser multi fungsi berkapasitas 2.500 orang, studio TV, retail area,
perkantoran, hotel, apartemen dan lain-lain. Seluruhnya menyatu dalam
lingkungan perkotaan atau atmosfir perkotaan yang tertata rapi, memadukan
kegiatan bisnis komersial dengan gaya hidup dan hiburan yang dilengkapi fasilitas premium.

Bakrie Tower, Mal Epicentrum, Walk- Creative Entertainment Center dan Strata
Office Suites, The Grove Condominium dan The Grove Suites dan gedung konser
adalah fasilitas-fasilitas superior yang akan melengkapi Apartemen Taman Rasuna,
Pasar Festival, Aston Rasuna Residence, Rasuna Office Park dan Gold’s Gym Elite
Rasuna yang sudah beroperasi sebelumnya.

Hmm kenapa dipilih nama Epicentrum? Pusat (gempanya) keuntungannya ada di Jakarta, tapi pusat
(ledakan) buntungnya berpusat di Sidoarjo?

Tentang proyek Superblock ini Tempo Interaktif menulis judul berita "Meraup
Untung di Rasuna Epicentrum".

Tentunya megahnya, hijaunya (eco-friendly) dan manisnya proyek Bakrieland
Development di kawasan segitiga emas bisnis Jakarta ini tentunya bertolak belakang dengan
wajah bumi dan kehidupan korban yang meraup buntung karena tsunami Lumpur
Lapindo di Sidoarjo.

Dan bila kelak Rasuna Epicentrum menempatkan diri sebagai salah satu pusat
kreativitas anak negeri dan industri kreatif, maka di Sidoarjo tanggal 18-20
Desember lalu diadakan hajatan festival "Solidaritas Perjuangan Anak
Pinggiran: Mengais Dunia yang Hilang". Hajatan ini diikuti sekitar 750
peserta dari berbagi komunitas anak di Jawa Timur. Anak-anak se-Jawa Timur itu
hendak menunjukkan solidaritas mereka bagi anak korban lumpur Lapindo.

Selain menampilkan anak-anak korban Lapindo, pagelaran ini dimeriahkan pula
oleh aksi anak-anak pinggiran dari Malang,
Lumajang, Jombang, Probolinggo, Surabaya,
Mojokerto hingga Tulungagung. Mereka
menampilkan teater, tari, musik, dan berbagai pameran karya anak korban
Lapindo. Acara ini diadakan di Gelanggang Olah Raga Sidoarjo. Acara ini tidak
diadakan di Gedung Konser canggih seperti yang akan dibangun di Rasuna
Epicentrum, tapi cukup di Gedung Gelanggang Olahraga Sidoarjo



============ ====

"Pemerintah Tidak Peduli Penderitaan Anak
Korban Lapindo".

Pernyataan Romo Sandyawan saat membuka Festival yang mengambil topik
"Solidaritas Perjuangan Anak Pinggiran: Mengais Dunia yang Hilang". Festival ini diikuti sekitar 750 peserta
dari berbagi komunitas anak di Jawa Timur. Anak-anak se-Jawa Timur itu hendak
menunjukkan solidaritas mereka bagi anak korban lumpur Lapindo.

============ ====

selengkapnya,
berikut ironi dalam foto.......



http://lenteradiata sbukit.blogspot. com/2009/ 12/ironi- banjir-untung- di-jakarta- dan.html

Read More......

Jakarta - Beberapa hari lalu, berkumpul sekitar 300 delegasi dari berbagai penjuru negara ASEAN dan China CERT (Computer Emergency and Response Team) untuk menghadiri konferensi tahunan keamanan informasi dan penggulangannya.

Perwakilan dari Negara ASEAN adalah Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, Malaysia, Brunei dan Indonesia, sedangkan perwakilan dari China hampir seluruh pemerintahan daerah/propinsi di wilayah China, ISP, perusahaan keamanan dan akademisi.

Agenda yang paling krusial untuk dibicarakan dalam konferensi kali ini adalah pertumbuhan cybercrime yang semakin meningkat dan jumlah pengguna internet yang semakin menggila. Para peserta sadar bahwa dunia internet seperti menggarami laut, berapa pun bandwidth yang di penetrasi ke pasar habis tanpa sisa, para pengguna internet benar-benar haus informasi dari internet.

Hal yang sangat mencengangkan kali ini adalah pengguna internet China sudah mencapai angka 380 juta user, melebihi jumlah user manapun di dunia ini, jumlah penduduk China sekitar 1,5 miliar, dan pengguna internet ini tumbuh terus seperti gurita, dan pemerintah China sangat concern untuk melindungi rakyat dan generasi muda mereka.

Yang sangat tidak disukai pemerintah China adalah pornografi, mereka mempekerjakan sekitar 30.000 karyawan lepas untuk terus menerus mengupdate database filtering pornografi, situs jejaring Facebook, blogger dan beberapa account lain yang menurut mereka tidak perlu dikonsumsi rakyat China. Dan ini sudah dicoba oleh penulis untuk search berbagai situs yang biasa diakses di Indonesia, semuanya terblok.

Hal lain yang dibicarakan dalam konferensi ini adalah ceremony dan penyusunan CNVD (China Vulnerability Database) yang diwajibkan bagi pemilik situs-situs e-commerce China seperti penerbangan, perbankan, keuangan, pasar saham termasuk layanan pemerintah pusat dan daerah dan lainnya.

Hal ini dibuat sebagai standard keberadaan situs-situs e-commerce tersebut untuk dapat beroperasi dengan baik dan benar, tidak merugikan pelanggan dan dapat tumbuh dengan cepat dan berkesinambungan.

Bagi negara ASEAN, pemerintah China berharap dapat bekerja sama yang baik, saling membantu dan melindungi/proteksi masing-masing negara dari berbagai kejahatan cybercrime, pemerintah China menyadari masukan dari delegasi negara ASEAN bahwa serangan terbesar ke server-server internet berasal dari IP China dan USA.

Pertumbuhan user internet saat ini menggurita, hasil diskusi dengan delegasi negara-negara ASEAN, rata-rata mengatakan dipicu dengan keberadaan device dan handset yang dapat koneksi ke internet, seperti handphone, netbook, game player dan sebagainya, bahkan 1 orang dapat memiliki 2 sampai 5 device yang dapat digunakan untuk koneksi ke internet.

Bahkan pemerintah daerah Hongkong mengguyur dana sampai $HK 140 miliar untuk pengembangan e-learning dan internet content bagi pendidikan dasar dan menengah, anak-anak SD diberikan 1 device/anak sebesar netbook 5 inch untuk dapat koneksi ke internet, tentu saja dengan proteksi yang sangat ketat.

Pemerintah China berpesan bahwa kemajuan suatu negara tidak dapat dilakukan tanpa peran aktif generasi muda untuk membendung arus informasi dalam hal ini keamanan informasi tersebut, baik dari luar maupun ke dalam, kerugian besar pasti terjadi bila tidak ada proteksi dan filtering yang baik, begitu juga dengan peran pemerintah Indonesia diharapkan mampu turut serta untuk mengembangkan dan bekerja sama dengan negara lain dalam hal keamanan informasi dan penanggulangan insiden.

Demikian laporan sekilas pandang dari konferensi internasional Keamanan Informasi dan Penggulangannya di Changsha, China, sekitar 90 menit penerbangan dari Hongkong. Changsha (Hanzi sederhana) merupakan ibukota Hunan, sebuah provinsi di selatan tengah Republik Rakyat Cina, terletak di hilir sungai Xiangjiang, sebuah cabang dari Sungai Yangtze.

*) Penulis adalah IGN Mantra, Analis Senior Keamanan Jaringan dan Pemantau Trafik Internet ID-SIRTII, sekaligus Dosen Keamanan Jaringan dan Cybercrime, dapat dihubungi di email: mantra@idsirtii. or.id.


Penulis: IGN Mantra - detikinet
Read More......

Selama 1 tahun ke depan, anda akan melihat logo INTEL pada halaman-halaman SUPERPEDIA di http://superpedia. rumahilmuindonesia.net - Hal ini karena INTEL Indonesia Corporation menjadi korporasi pertama yang mendukung pengembangan Rintisan Kamus Pendidikan Terlengkap dan Gratis Berbahasa Indonesia ini. Dukungan berupa pembiayaan hosting selama 1 (satu) tahun penuh ini sangat berarti, karena selama 1 tahun lebih keberadaannya, SUPERPEDIA hanya mengandalkan donasi komunitas SUPERPEDIAN.

Bagaimana pentingnya dukungan korporasi seperti INTEL Indonesia dalam proyek SUPERPEDIA, berikut petikan wawancara dengan Pembina Yayasan Rumah Ilmu Indonesia, Reza Ervani

Bagaimana sesungguhnya pengaruh penting dukungan INTEL Indonesia Corp. terhadap proyek SUPERPEDIA ?
Bismilahirrahmanirr ahiim.
Alhamdulillah. Dukungan pembiayaan hosting selama 1 (satu) tahun oleh INTEL Indonesia ini menjadi berita membahagiakan bagi SUPERPEDIA di awal tahun 2010 ini. Setelah berjalan selama 1 tahun 3 bulan, kebutuhan kapasitas SUPERPEDIA menjadi semakin besar, baik dari sisi kapasitas server untuk menampung database entri yang semakin banyak, juga kapasitas bandwidth untuk mengatasi kunjungan yang semakin tinggi. Desember lalu, kunjungan di SUPERPEDIA sudah melewati angka 300.000 hits per bulan dengan lebih dari 10.000 pengunjung unik. Dukungan INTEL ini memungkinkan kami untuk melakukan migrasi ke server yang lebih besar 2 atau 3 bulan yang akan datang.

Selain itu, dukungan ini sangat membanggakan, karena ternyata apa yang kita rintis selama setahun terakhir tidaklah berjalan sendiri. Selain ada komunitas SUPERPEDIAN yang selama ini mendukung dengan donasi dan pengayaan entri, kini ada perusahaan besar sekelas INTEL yang juga ternyata peduli dengan proyek ini. Hal ini tentu menambah semangat para pengurus Rumah Ilmu Indonesia untuk terus bekerja dengan lebih baik.

Apa yang menjadi visi dari SUPERPEDIA ?
SUPERPEDIA sebenarnya adalah satu diantara beberapa rencana pengembangan repositori edukasi di Rumah Ilmu Indonesia. Repositori edukasi yang kami maksud adalah koleksi materi-materi yang bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia.

Selain SUPERPEDIA, yang sebenarnya sedang dikembangkan di Rumah Ilmu Indonesia ada beberapa hal lagi, sebut saja Sekolah Terbuka yang berisikan koleksi soal-soal yang bisa dikerjakan secara online dan gratis - diharapkan bisa menjadi cikal bakal ujicoba try out lintas sekolah lintas daerah. Lalu ada pula Perangkat Pustaka Digital dan Otomasi Perpustakaan Rumah Ilmu (RAPTOR), yang merupakan lanjutan dari pengembangan perpustakaan digital Rumah Ilmu pada tahun 2007 yang lalu dan yang bulan ini siap untuk diuji coba ada Sentra Kliping Elektronik Rumah Ilmu Indonesia.

SUPERPEDIA dan proyek-proyek lainnya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Selama ini proyek-proyek nirlaba ini berjalan lambat karena keterbatasan dana dan fasilitas di Rumah Ilmu Indonesia. Sambil perlahan mengerjakan terus proyek-proyek tersebut, kami juga harus berupaya mencari dukungan dana agar tidak terhenti di tengah jalan. Dukungan INTEL ini menyebabkan kami bisa memberikan fokus lebih pada proyek lain, setelah selama ini hanya berfokus di SUPERPEDIA. Yang siap diuji coba bulan ini adalah Sentra Kliping Elektronik. Visi dan Misinya sederhana saja, yakni membangun sebuah koleksi materi pendidikan terlengkap Berbahasa Indonesia yang bisa diakses gratis, bisa didistribusikan dengan media apa saja selain internet dan ringan karena berbasis teks

Maksudnya didistribusikan dengan media selain Internet ?
SUPERPEDIA dan proyek repositori pendidikan yang dikembangkan oleh Rumah Ilmu Indonesia itu bisa dikemas dalam bentuk CD, DVD, Flash Disk hingga Memory Card untuk dibagikan ke tempat-tempat yang minim koneksi internet.

Selama ini kami juga "menjual" media itu untuk membantu pendanaan hosting SUPERPEDIA. Dan dukungan INTEL Indonesia membuat harga media itu turun menjadi lebih murah, karena setidaknya selama 1 tahun ke depan pos dana untuk pembayaran hosting sudah tertutupi.

Apa Mimpi dan Harapan Anda ke Depan ?
Harapan pertama tentu, semakin banyak perusahaan-perusaha an besar yang mau membantu pengembangan SUPERPEDIA dan proyek-proyek lain di Rumah Ilmu Indonesia. Semakin banyak pula individu yang peduli dengan proyek-proyek nirlaba ini, yang dibuktikan nyata, baik dengan donasi materi atau wakaf ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun juga, selain dana untuk hosting, ada fasilitas yang sangat berpengaruh bagi "kecepatan" pengembangan proyek. Komputer, scanner, modem internet, biaya bulanan internet, buku-buku juga masihlah sangat terbatas dan membutuhkan banyak bantuan.

Harapan kedua, saya bermimpi kita bisa lebih produktif di depan internet. Jika waktu berselancar di facebook bisa kita sisihkan sedikit untuk menulis pengetahuan di SUPERPEDIA walau hanya satu entri - misalnya - akan sangat berpengaruh bagi ketersediaan konten pendidikan lokal di masa yang akan datang. Keberadaan komunitas ini menjadi solusi utama keterbatasan- keterbatasan tadi. Tanpa ini sulit rasanya bagi SUPERPEDIA dan proyek lain di Rumah Ilmu Indonesia untuk berkembang.

Di akhir, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh SUPERPEDIAN dan komunitas Rumah Ilmu Indonesia yang telah berperan besar menumbuhkan proyek ini. Penghargaan luar biasa juga saya sampaikan, atas nama Rumah Ilmu Indonesia kepada INTEL Indonesia Corporation, khususnya Bapak Arya Sanjaya, atas dukungannya pada SUPERPEDIA. Semoga kita bisa bergerak bersama mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Amin


SUPERPEDIA dapat diakses bebas di http://superpedia. rumahilmuindonesia.net

Read More......

Plat Merah dan Plat Kuning, Mungkin begitu gambaran yang saya berikan untuk
pemberian fasilitas mobil mewah untuk para
pejabat dan pemberian fasilitas kendaraan umum untuk masyarakat. Sungguh
Ironi bangsa ini dimana masih tinggi tingkat kemisminan, Pengangguran,
Anggka Kurang Gizi, Putus Sekolah, dan buruknya layanan kesehatan untuk
masyarakat, pemerintah SBY yang katanya di pilih rakyat (walau tidak semua
memilihnya) menghambur-hamburka n uang untuk membeli mobil mewah untuk para
pejabat negara,Tidak hanya para menteri, pimpinan dewan juga mendapat jatah
yang sama Sekretariat Negara membagi-bagikan 150 unit mobil itu kepada para
pejabat tinggi negara.

Sungguh Sebuah DOSA besar yang dilakukan oleh para pejabat Tinggi negera,
sebuah penistaan atas amanat kepercayaan rakyat,
dimana saat pemilu semua memberi janji manis tidak perduli dari partai
oposisi atau partai Koalisi pemerintah, semua berjanji
manis, tapi apa boleh di kata Tabiat dari para pejabat yang hanya
"memanfaatkan rakyat " jika ada maunya pun terulang,
kekecewaan puluhan tahun terulang kembali, Pejabat saat ini sama saja dengan
jaman Soeharto.

Mungkinkah semboyan "Bisa" yang di dengungkan Partai penguasa saat ini
adalah kependekan dari "bisa membodohi rakyat, Bisa
memaksimalkan Korupsi, dan Bisa-bisa lainya seperti Ular yang berbisa".
Melihat Kelakuan dari para pejabat rasa pesimistis
pasti telah melekat di sanubari Rakyat. Pemberian adalah mobil dinas itu
adalah sebuah akal bulus untuk menghabiskan anggaran
negara, belum menunjukan kinerjanya tetapi sudah minta fasilitas mewah.

Coba bandinkan dengan fasilitas yang di terima oleh rakyat (plat kuning)
kita bisa saksikan di jalan-jalan dimana hampir sebagian besar pemilik syah
bangsa ini (rakyat Indonesia) mendapat fasilitas kendaraan Butut yang
mengantar mereka menjalani
kehidupan, dengan adanya Impor Mobil bekas untuk kendaraan Umum, Impor
kereta bekas untuk, fasilitas Umum, mengapa hal itu
tidak dilakukan untuk jatah Kendaraan pejabat yaitu import mobil bekas untuk
para pejabat yang ada.

Dan saat ini di balik fasilitas yang mewah, banyak kendaraan plat merah yang
di pakai untuk kepentingan pribadi, di pakai jalan-jalan ke MAll, Atau
pelesiran ke daerah-daerah wisata. Mungkin sudah saatnya di buat jajak
pendapat kepada masyarakat perlukah seorang pejabat mendapat fasilitas yang
lux, sedangkan rakyat sedang menderita. Masih teringat di benak kita
mengenai kasus Lapindo yang sampai ini masih terkatung-katung, dimana
Ribuaan Orang menderita karenanya, tetapi apa reaksi
pejabat.. hanya sebuah retorika tidak ada penyelesaian secara komprehensif
dan menyeluruh untuk rakyatnya.

Alasan pergantian kendaraan juga sangat lucu. Sekretariat Negara beranggapan
bahwa mobil yang lama patut diganti karena
sering masuk bengkel. Alasan yang menurut kita mengada-ada dan hanya
berdalih dari sesuatu yang menjadi sorotan publik.sangat kontras dengan
mereka yang juga menjadi pejabat di negara lain padahal kalau mau
dibandingan, kehidupan ekonomi di negara-negara yang kita sebutkan di atas
jauh lebih baik daripada kita.Kalau keadaan ini dibiarkan maka
ujung-ujungnya hanyalah masalah waktu bahwa rakyat akan marah dan menyimpan
kekecewaan. Masyarakat yang sulit mencari nafkah dan hidup hanya dari ari ke
hari, tidak pernah membayangkan besarnya uang miliaran rupiah. Karena itu
mereka akan sangat mudah terprovokasi kalau menyaksikan parade mobil-mobil
mewah itu di gedung pemerintah dan gedung parlemen. Pemberi mandat hidup
hina dan miskin sementara yang menerima mandat hidup sesuka hati dalam
kemewahannya.

Coba kita bandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan
angka kemiskinan pada Maret 2009 sebesar 14,15% atau sebanyak 32,53 juta
jiwa. sejak 2004--2009 angka kemiskinan hanya turun 2,45% dari 16,6% menjadi
14,15% atau hanya berkurang 3,57 juta jiwa. atau kita bisa lihat angka
penganguran terbuka kita bisa dapatkan Angka Pengangguran 2009 Naik Jadi 9%
Jumlah Pengangguran di Indonesia 9,43 Juta Orang.

Sungguh Ironi, dengan 150 Mobil mewah dan fasilitas mewah yang di terima
pejabat, padahal sebenarnya dana pengadaan satu
mobil i bisa digunakan untuk besaiswa bagi masyarakat. Untuk biaya pengadaan
satu mobil bisa menggratiskan biaya pendidilan
sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun. "Harga satu mobil itu dapat
membiayai 2.300 siswa SMP selama satu tahun,"
lalu bagaimana dangan 150 mobil, silahkan anda kalikan sendiri.

Seandainya uang yang digunakan untuk diberikan sebagai fasilitas mewah di
pakai untuk kepentingan rakyat seperti membuatkan
fasilitas untuk rakyat seperti proyek perbaikan kendaran umum, atau
pemberian perumahan murah untuk rakyat, atau perbaikan
Gizi untuk balita dan pemberantasan gizi buruk, atau pemberian gratis
pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia, atau

Pengentasan kemiskinan dengan membuat Perushaan yang membantu mengurangi
kemiskinan, dan program-program pro kepada rakyat.Memang alasan pemberian
fasilitas mewah untuk menekan angka korupsi, tetapi kenyataanya para pejabat
yang mendapat fasilitas mewah tetap korupsi, malah angka korupsi meningkat,
jadi benarkah pejabat yang mendapat gaji dan fasilitas tidak akan
korupsi, jawabnya tidak juga. jadi dari pada di berikan kepada pejabat yang
korup yang selalu mencari peluang untuk korupsi,
lebih baik di berikan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kesejahteraan
pejabat.

Apakah kita akan diam dan berpangku tangan melihat kesewenang-wenangan yang
terjadi, melihat drama pelecehan keadilan yang
terus-menerus di pertontonkan oleh para pejabat, tidakah anda marah, geram,
gusar, melihat ini, mengapa untuk rakyat selalu
kekurangan dana, mengapa untuk Mobil yang tidak sepatutnya pemerintah
terlalu bermurah hati, maka saya mengajak masyarakat
untuk bersatu.. mari kita mendukung "gerakan 2.000.000 Facebooker Tolak
Fasilitas Mewah Pejabat Negara"

http://www.facebook .com/home. php?ref=home# /group.php? gid=228157770845 &ref=ts.. ...

ayo mulai undang teman-teman anda bergabung dalam gerakan ini facebook ini,
kalau bukan kita siapa lagi yang peduli pada
nasib bangsa ini.... saatnya kita bersatu dan beraksi untuk nasib kita..
yang selalu di bohongi dan di buat bodoh oleh para

pejabat korup....

--
Best Regard
Erwin Arianto,SE

Read More......

Untuk menjangkau publik di tengah menurunnya dukungan terhadapnya, Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama meluncurkan laman pribadi (blog), dan mulai menggunakan jejaring sosial twitter pada perayaan tahun baru lalu.

Hatoyama mulai menggunakan jasa layanan mikroblogging twitter dan meluncurkan blog lengkap. Keduanya dalam bahasa Jepang.

"Selamat Tahun Baru bagi semuanya," tulis Hatoyama dalam pesan di twitter pertamanya, Jumat (1 Jan 2010). Ia juga menekankan bahwa dia sendiri yang menuliskan pesan itu.

"Target saya adalah mengirimkan satu pesan setiap hari mulai sekarang hingga saya mulai terbiasa," katanya.

Twitter yang bermarkas di San Fransisco, AS, telah digunakan oleh puluhan ribu pengguna di seluruh dunia, memungkinkan setiap penggunanya untuk mengirimkan pesan yang terdiri atas maksimal 140 karakter. Layanan itu diluncurkan di Jepang pada April 2008 .

Di blognya, yang berjudul "Hato cafe", Hatoyama mengatakan, "Saya memulai blog ini sebagai langkah pertama untuk mengubur jarak antara orang dan politik serta mengubah negara ini bersama-sama."

Dia juga mengunggah atap kantornya ke dalam blog itu dengan latar belakang langit biru musim dingin, seraya menerangkan bahwa dia mengambil gambar itu dengan kamera di telepon genggamnya.

Akun twitter Hatoyama adalah http://twitter. com/hatoyamayuki o, sedangkan blog resminya adalah http://hatocafe. kantei.go. jp/

Dukungan terhadap kabinet Hatoyama telah turun dibawah 50 persen untuk pertama kalinya menurut hasil jajak pendapat yang diluncurkan bulan lalu. Para pemilih mengritik kurangnya kepemimpinan Hatoyama dan skandal pendanaan.

Dalam blognya, Hatoyama meminta maaf mengenai skandal pendanaan politik yang telah ditujukan pada seorang mantan pembantunya, seraya mengatakan bahwa, "Saya memberikan banyak masalah bagi beberapa orang tahun lalu. Dengan mendengarkan suara rakyat, saya ingin melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tugas saya."

Para penuntut umum mendakwa mantan pembantu Hatoyama, Keiji Katsuba, pada penghujung Desember melakukan kesalahan pelaporan jutaan dolar bantuan, namun tidak mendakwa perdana menteri karena kurangnya bukti.

Dakwaan itu muncul setelah 100 hari pertama masa-masa sulit dari pemerintahan keturunan keluarga darah biru politisi itu. Hatoyama pada pemilihan umum Agustus lalu mengakhiri lebih dari separuh abad pemerintahan kelompok konservatif di negara ekonomi dunia ke dua itu.

Aktivitas politik maya masih jarang di Jepang, karena hukum melarang kampanye menggunakan internet menjelang pemilihan umum. Namun, para politisi muda baru-baru ini mulai meluncurkan blog dan menggunakan twitter, sehingga Menteri Komunikasi Kazuhiro Haraguchi mengatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk mencabut larangan itu. (sumber: Kompas.com)

Langkah PM Jepang Yukio Hatoyama untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali popularitasnya dan dukungan dari publik tahun 2010 dengan meluncurkan Blog dan Twitter miliknya perlu dicontoh oleh para Pejabat Publik di Indonesia untuk menciptakan kondisi Indonesia yang lebih baik dalam menuju masyarakat Indonesia yang aman, tenteram, adil dan sejahtera.

Silahkan ditanggapi dan diberikan saran-saran yang positif.
Semoga bermanfaat.
Wassalam,
S Roestam
http://wartaduniama ya.blogspot. com
Read More......

Realita yang ada pada generasi muda Saat ini, secara mayoritas sedang
terbuai dengan ribuan jaring kemungkaran modernisasi, seperti perzinaan
dengan berbagai modelnya, namun justru ia sering dijadikan standar kemajuan
dan globalisasi. pada dasarnya Seks merupakan alat kelamin yang diciptakan
Tuhan untuk dua maksud, yaitu untuk pembuangan zat-zat sampah dalam tubuh
dalam bentuk air seni dan juga untuk keperluan reproduksi.

Jika seks dan seksualitas itu merupakan hal yang baik, bagaimana dengan
hubungan seksual itu sendiri? Hubungan seksual itu merupakan hal yang baik ,
namun tentu saja pada koridor yang tepat, yaitu pada hubungan pernikahan dan
dengan pasangannya (suami/istrinya) ,Tuhan menciptakan alat kelamin pada
tubuh manusia dengan sungguh amat baik bahkan Tuhan menyuruh untuk beranak
cucu dan bertambah banyak sehingga dapat memenuhi dan memimpin bumi. Hal ini
merupakan perintah Tuhan sendiri. Jadi sesungguhnya hubungan seksual itu
merupakan sesuatu yang baik, hubungan seksual selain baik juga indah tapi
pada waktunya, yaitu setelah pernikahan. Itbahwa antara suami istri bila
telanjang pun tidak malu. Mengapa tidak malu? Karena memang tidak ada yang
salah dengan ketelanjangan itu saat mereka sudah menjadi suami istri.

Hubungan seksual yang tidak pada waktunya itu adalah suatu kesalahan, suatu
dosa. sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan,
kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.Semua hal-hal
jahat ini timbul dari dalam diri yang tidak terkendali. Hubungan seksual
sebelum pernikahan disebut dengan istilah percabulan. Termasuk di dalam
percabulan adalah tindakan seksual yang dilakukan oleh diri sendiri yang
bertujuan memuaskan diri sendiri. Hubungan seksual setelah pernikahan dengan
bukan pasangannya (suami/istrinya) disebut sebagai perzinahan.

Saya pernah membaca di salah satu situs di internet mengenai seseorang yang
mengaku telah tidak perawan lagi karena telah melakukan hubugan seksual
sebelum pernikahan. Wanita tersebut merasa sangat takut dan kuatir akan masa
depannya, yaitu takut dan kuatir jika tidak ada pria yang bersedia
menikahinya karena dirinya sudah tidak perawan lagi. Pria yang meminta
kekasihnya untuk berhubungan seksual dengannya sebelum pernikahan ini
merupakan suatu penjahat besar yang membunuh kekasihnya. Ya, permintaan
untuk melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan bukanlah tanda cinta,
namun merupakan tanda perbuatan yang penuh mementingkan diri sendiri.
Mengapa saya katakan ia membunuh kekasihnya? Karena saat hubungan seksual
dilakukan sebelum pernikahan, sang pria telah merusak diri si wanita. Hal
yang seharusnya dilakukan secara indah dan baik setelah pernikahan,
dilakukan sebelumnya dan merusak hidup wanita itu.

Pria memang dilahirkan dengan kecenderungan alamiah memikirkan mengenai
masalah seksualitas jauh lebih sering dari wanita. Jika seorang wanita
meminta hubungan seksual dengan pria ini, sesungguhnya wanita ini secara
paksa meminta mengikatkan diri kepada pria ini.Dari banyak kasus pria yang
sudah melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan ini akan menderita dalam
mengendalikan dirinya terhadap kecenderungan pemikiran seksualnya jauh lebih
sulit daripada sebelum ia telah melakukan hubungan seksual.

Bagaimana jika kekasih Anda meminta hubungan seksual sebelum pernikahan
sebagai tanda Anda mencintainya? TOLAK! Ya, tolak saja! Jika ia memaksa dan
mengatakan Anda tidak mencintainya karena tidak mau melakukan hubungan
seksual dengannya, Anda tegur kekasih Anda dengan tegas. Jika ia masih terus
memaksa, lebih baik Anda putuskan saja hubungan Anda. Karena dia bukanlah
yang terbaik untuk anda, jika anda memelih memberikan seks sebelum nikah..
apakah anda berani menanggung resiko pembunuhan kepercayaan diri dan masa
depan anda...?

menurut Islam perbedaan antara cinta dan seks sebagai nafsu. Cinta adalah
mawaddah wa rahmah, sedang nafsu seks sebagai naluri adalah nafsu syahwat.
Keduanya hanya bisa bersatu dalam perkawinan, karena berseminya cinta yang
terjadi sesudah pernikahan adalah cinta yang dijamin oleh Allah Ta'ala,
sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21, artinya: "Dan di antara
tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Mengapa setelah pernikahan hubungan seksual menjadi boleh dilakukan? Karena
pada saat pernikahan seorang pria dan seorang wanita melakukan ikat janji di
hadapan Tuhan . Ikat janji di hadapan Tuhan inilah unsur yang memang hanya
ada pada saat pernikahan, bukan pada pertunangan apalagi pada pacaran.

Jadi Say No To Free Sex before Maried... Ingat resiko yang akan anda derita
lebih besar dari pada manfaatnya.. . jika pasangan anda mencintai anda, dia
akan menjaga anda, jika pasangan anda mengajak anda untuk melakukan seks
sebelum menikah, maka dia tidak benar-benar mencintai anda.....

--
Best Regard
Erwin Arianto,SE

Read More......

Program pendidikan gratis yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel berhasil mendorong peningkatan partisipasi sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar (SD), hingga 91,43 persen. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Senin, mengatakan, selain mendorong peningkatan partisipasi sekolah, program ini juga mendukung peningkatan anggaran pendidikan di setiap kabupaten dan kota.

"Sebelum ada program pendidikan gratis, anggaran pendidikan berada di bawah angka 10 persen. Kini, setelah ada program tersebut anggaran naik di atas 10 persen, bahkan ada yang mencapai 20 persen," jelasnya. Hasil evaluasi lainnya dari program ini adalah berkurangnya beban biaya pendidikan hingga Rp1,850,000 per anak di tingkat SD dan sederajat.

Angka putus sekolah juga mengalami penurunan dari 2,36 persen menjadi 2,10 persen untuk tingkat SD dan 1,55 persen untuk sekolah menengah pertama (SMP) dari angka 1,86 persen. Program ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan pada tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) yang merangka naik dari 95 persen ke 97 persen.
Terkait, kritikan-kritikan yang mengenai program ini dan ditemukannya sejumlah kegagalan di tingkat kabupaten dan kota, ia mengharapkan keterlibatan semua pihak untuk ikut mengawasi program ini.

"Saya tidak mendengar ada kekurangan pada sistem ini, kalaupun ditemukan kasus, kami telah menandatangani kerja sama dengan kejaksaan untuk langsung menanganinya, " ujarnya. Ia menambahkan, kabupaten dan kota lebih banyak berpartisipasi karena di tingkat tersebut lebih banyak yang menikmati dan semua di bawah koordinasi pemerintah provinsi.


Sumber
Makassar, 12/4 (ANTARA)

Read More......

Bocah asal Kota Malang, Jawa Timur berinisial SW yang sudah gemar merokok dan berbicara kotor pada usia masih empat tahun itu kini menjalani rawat inap di Ruang 7 Rumah Sakit dr. Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang.

Wakil Direktur RSSA Kota Malang, Basuki Bambang Purnomo, dalam keterangan pers di Ruang Singosari RSSA Kota Malang, Senin, mengatakan rawat inap itu dilakukan agar penanganan terhadap SW bisa lebih intensif terkait kondisi psikologi, penyakit dalam, serta pertumbuhan SW.

"Mulai hari ini, SW akan menjalani rawat inap dan ditangani tim khusus," katanya.
SW yang tinggal di Jalan Nusakambangan, Kota Malang tersebut diputuskan menjalani rawat inap setelah dilakukan uji tes kesehatan. "Kami masih melakukan pemeriksaan, karena itu kami memerlukan perawatan yang intensif untuk SW," katanya.

Dalam proses rawat inap tersebut, SW akan menjalani terapi yang akan ditangani langsung oleh tim khusus RSSA. "Sebelumnya, kami juga membawa SW untuk menjalani tes kesehatan di Poli Anak dan dokter yang telah memeriksa kondisi psikologi SW, dr Heppy Indah Hapsari, belum bisa menjelaskan hasil observasi psikologi terhadap SW," katanya.

Terkait berapa lama SW menjalani rawat inap, pihak RSSA tidak menjelaskan, sebab masih memerlukan observasi dulu terhadap SW. "Kami masih akan melakukan observasi dulu terhadap SW," katanya. Senada dengan itu, dr Heppy menuturkan observasi yang dilakukan hanya untuk menggali informasi tentang SW dari orang tua serta orang dekatnya. "Observasi hanya kita lakukan dengan menggali keterangan dari orang tua dan teman dekatnya," katanya.


Sumber
Malang, 12/4 (ANTARA)

Read More......

CILACAP, KOMPAS.com — Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengaku tidak merasa kesulitan mengerjakan soal
Matematika dalam ujian nasional hari ketiga, Rabu (31/3/2010).

Bahkan, mereka mengaku senang dan tenang selama mengikuti ujian nasional yang dimulai sejak Senin (29/3/2010) di sekolahnya. "Soal-soal Matematika dalam UN malah lebih mudah dari try
out kemarin," kata Yesi Nurisma Sani (15).Selain soal ujian lebih mudah, kata dia, suasana ujian juga menyenangkan karena ruang kelas dihias sedemikian rupa. Pengawasnya pun tidak tampak menyeramkan.

Dengan demikian, menurut dia, siswa tidak merasa tegang saat mengerjakan soal-soal ujian nasional.Hal sama dirasakan Nanda Pradipta Meisyadana (15) meski mengaku sedikit mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional mata pelajaran Matematika ini."Saya sedikit kesulitan menjawab soal yang berkaitan dengan gradien, tapi saya tetap optimistis soal tersebut bisa dijawab dengan benar. Apalagi suasana ruang ujian sangat menyenangkan dengan berbagai hiasan dan pengawasnya juga tidak menegangkan, " katanya.

Memang, suasana ruang kelas yang digunakan sebagai ruang UN di SMP Negeri 2 Maos ini
tampak berbeda dengan sekolah lain. Sekolah tersebut dihiasi berbagai kertas warna-warni, seperti sebuah pesta perayaan ulang tahun. Kepala SMP Negeri 2 Maos Sutikno mengatakan, ihwal hiasan itu dilakukan untuk menghindarkan siswa dari perasaan tegang atau stres karena takut menghadapi UN. "Selama ini sering kali muncul anggapan jika ujian itu menegangkan dan membuat stres siswa. Untuk itu, kami berupaya menciptakan suasana tenang dan senang selama ujian berlangsung, " katanya.

http://lipsus. kompas.com/ ujiannasional/ read/2010/ 03/31/13262074/ Biar.Tidak. Tegang..Kelas. Disulap.Mirip. Pesta.




Read More......

Solo (Espos)–Jumlah sekolah inklusi di Kota Solo bertambah seiring dengan disetujuinya SDN Kartodipuran No 21 Solo untuk menampung siswa yang berkebutuhan khusus (ABK) mulai tahun ajaran 2010.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Rakhmat Sutomo melalui Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini, Hasto Daryanto, ada beberapa ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi bagi sekolah inklusi yakni pihak sekolah, murid dan komite sekolah harus memiliki komitmen dan kesepakatan untuk menerapkan pendidikan secara inklusi.

Disamping itu, sambung dia, pihak sekolah harus memiliki tenaga pendidik secara khusus untuk memberikan pembelajaran terhadap ABK. “Yang penting adalah kesepakatan bersama di lingkungan sekolah untuk memberikan perlakuan yang sama bagi ABK,” jelasnya ketika dijumpai Espos, Kamis (7/4).

Dia mengungkapkan, tidak ada batasan berapa jumlah siswa ABK yang akan ditampung sekolah tersebut, dengan demikian jumlah tenaga pendidik khusus akan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Menurutnya, di setiap sekolah jumlah siswa ABK bervariatif dengan adanya sekolah inklusi tersebut kesempatan siswa untuk mendapatkan pembelajaran formal menjadi tidak terbatas.

“Untuk pelajaran tertentu siswa ABK mendapatkan guru khusus sehingga pembelajaran akan lebih efektif,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, rencananya tahun ini SDN Kartodipuran No 21 akan menerapkan pendidikan secara inklusi. Menurutnya, sekolah yang menerapkan pendidikan secara inklusi harus memiliki sarana, prasarana dan aksesbilitas bagi siswa berkebutuhan khusus.

Menurutnya, dengan membuka program inklusi pemerintah akan mengucurkan dana bagi pengembangan sekolah serta peningkatan SDM tenaga pendidik.


Sumber
Solopos

Read More......

Lumajang -Ratusan eksemplar buku pegangan bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk siswa Sekolah Dasar terbitan ‘Lentera Ilmu’ yang beredar di Lumajang dipermasalahkan. Isi sebagian materi dalam buku terbitan Surabaya itu dianggap menyesatkan.

Padahal buku tersebut digunakan sebagai acuan untuk membuat soal-soal latihan untuk siswa SD di Gugus Sekolah (Guslah) IV di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Lumajang Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. hari ini,

Berdasarkan informasi yang dihimpun Senin (12/4), hal itu berawal dari pembuatan soal Uji Kompetensi Tengah Semester II Tahun pelajaran 2009/2010 Kelas IV Sekolah Dasar oleh kelompok Kerja Guru Guslah IV. Soal nomer 4 terkait dengan jumlah anggota DPR. Namun pilihan jawaban dalam soal pilihan ganda tersebut tidak ada.

Empat pilihan jawaban hanya menyebutkan 700, 600, 500 dan 400. Padahal, jumlah anggota DPR sekarang adalah 560. Tidak hanya soal dalam Uji Kompetensi saja yang salah menyebutkan jawaban.
Latihan soal dalam buku terbitan ‘Lentera Ilmu’ itu juga salah dalam menyediakan pilihan jawaban terkait jumlah anggota DPR dan MPR.

Belakangan kemudian diketahui kalau, materi dalam buku tersebut ternyata yang salah dan tidak mengikuti perkembangan politik dan peraturan. Dalam materi di halaman 5 menyebutkan kalau jumlah anggota DPR adalah 500 orang, 462 dipilih langsung oleh rakyat dan 38 orang berasal dari anggota TNI/Polri. Sedangkan jumlah anggota MPR 700 orang terdiri dari 500 DPR, 135 Utusan Daerah dan 65 Utusan Golongan.

Padahal dalam UU RI Nomer 10/Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD, di Bab V tentang Jumlah Kursi Anggota DPR adalah 560 orang. Persoalan ini disorot oleh Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Lumajang. Bupati LIRa Lumajang, Zainal Abidin mengatakan buku itu telah menyesatkan.

“Bagaimana sekumpulan guru kok tidak mengikuti perkembangan. Bagaimana kalau kemudian soal ini disajikan dalam ulangan umum bersama. Apa tidak menyesatkan,” katanya. Karena itu, pihaknya meminta untuk segera ditarik dari peredaran. ”Buku itu harus segera ditarik dari peredaran,” kata Zainal. Bahkan, dia menduga kalau guru tidak meneliti dulu sebelum membeli buku tersebut. “Terburu-buru memikirkan fee penjualan buku, sehingga mengorbankan siswa,” kata Zainal.

Sementara itu, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lumajang Kusdarto saat dikonfirmasi pagi ini mengatakan, pihaknya akan turun untuk mengecek kebenarannya. “Kami akan kroscek dan teliti dulu. Saya butuh bukti dulu,” katanya.

Kalaupun benar, pihaknya akan meneruskan hal ini kepada Dinas Pendidikan. “Saya kan punya atasan. Saya harus lapor dulu,” katanya. Kusdarto mengatakan, kalaupun benar ada kesalahan materi, maka penerbit harus bertanggungjawab. Kusdarto belum bisa memastikan apakah nantinya akan ada penarikan buku PPKn tersebut dari peredaran.


Sumber
Solopos.com

Read More......

Sejumlah guru agama di Kabupaten Situbondo Jawa Timur mengeluhkan
adanya pungutan liar yang dilakukan oknum pejabat Kantor Departemen
Agama di wilayah itu. Mereka mengaku kaget dan terpaksa membayar uang
diluar ketentuan yang berlaku. Pungutan itu dilakukan dengan dalih
sebagai uang administrasi.

"Kami menerima dana rapelan
tunjangan sertifikasi lewat rekening. Tapi setelah menerima, kami
diminta Rp 1 sampai Rp 2 juta per orang, katanya uang adimistrasi untuk
pejabat Depag yang telah membantu," ujar Arifin, salah seorang guru,
Senin (28/12).

Guru lainnya, Hamidah, mengaku terpaksa membayar
Rp 1,5 juta kepada staf kantor Depag Situbondo karena diancam tunjangan
sertifikasi yang diterimanya sejak tahun 2008 akan dicabut. "Posisi
kami lemah," katanya.

Sejauh ini, praktek pungli menimpa
sebanyak 125 orang guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madarasah Tsanawiyah
(Mts) dan Madrasah Aliyah (MA) yang lolos dalam program sertifikasi
guru tahun 2007.

Arifin menambahkan, ancaman pencabutan
tunjangan sertifikasi itu juga dilakukan seiring maraknya jual beli
nomor sertifikasi oleh oknum pejabat Depag. " Jika ada guru yang ingin
mengganti nomor sertifikasi diminta membayar uang Rp 400 ribu hingga Rp
1 juta," kata Arifin.

Karenanya, para guru meminta pejabat
inspektorat kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Timur segera turun
tangan menelusuri kasus itu.

Kepala Seksi Majelis Pendidikan
Agama Depag Situbondo, Mulyono membantah keras soal pungli itu.
Menurutnya, ketentuan kantor itu sudah jelas yakni melarang para
pegawai Depag melakukan pungutan dalam pelaksanaan sertifikasi. "Sudah
sering tuingan seperti itu, bahkan ada yang mengirim surat ke kantor
Kanwil Depag Jawa Timur, tapi tidak pernah terbukti," katanya.

Meski
demikian, Mulyono mengatakan, tidak menutup kemungkinan adanya oknum
diluar dan dalam kantor Depag Situbondo yang memanfaatkan momentum
tersebut untuk keuntungan pribadi.


Sumber
TEMPO Interaktif, Situbondo

Read More......

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi
menyebutkan, sebanyak 62 persen pelajar dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi (PT) karena dari kalangan keluarga tidak mampu.

"Pelajar yang melanjutkan jenjang pendidikannya ke PT hanya 38 persen, sementara sisanya tidak melanjutkan. Mereka kebanyakan langsung bekerja atau menganggur," kata Kepala Disdik Kabupaten Sukabumi, Zainal Mutaqin, di Sukabumi, Selasa.

Menurut dia, pihaknya berupaya meningkatkan jumlah pelajar yang meneruskan pendidikan ke PT, dengan cara memberikan informasi beasiswa pendidikan untuk kuliah di PT.

"Mudah-mudahan, cara seperti ini bisa menekan jumlah pelajar SMA yang tidak melanjutkan ke PT," ujarnya tanpa menyebutkan berapa jumlah pelajar SMA yang tidak melanjutkan ke PT.

Di samping itu, pelajar yang lulus di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sukabumi banyak yang belum bekerja, padahal seharusnya mereka diserap oleh pasar dunia kerja baik di Kabupaten Sukabumi maupun daerah lainnya.

"Para pelajar SMK terkendala dengan minimnya sarana dan prasarana praktek, padahal sarana sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan para pelajar SMK," katanya.

Banyaknya lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikannya juga dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan.

"Mereka tidak melanjutkan ke PT karena faktor ekonomi karena untuk melanjutkan pendidikan ke PT memerlukan biaya yang cukup besar, sementara kondisi keuangan keluarga tidak mendukung anaknya untuk sekolah lebih tinggi," kata Iwan.

Disebutkannya, berdasarkan informasi yang diperolehnya, jumlah lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikannya mencapai sekitar 70 persen.

Menurut dia, ada sejumlah program beasiswa prestasi yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, tetapi jumlah penerima beasiswa itu terbatas dan tidak bisa menjangkau semua lulusan SMA.

"Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama semua pihak. Para lulusan SMA tersebut bisa langsung diserap oleh dunia kerja yang ada di Kabupaten Sukabumi," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pihak perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja dari daerah Kabupaten Sukabumi untuk mengatasi masalah lulusan SMA yang menganggur akibat tidak melanjutkan pendidikan.(*)
COPYRIGHT © 2010



Sumber
(ANTARA/Andika Wahyu)Sukabumi (ANTARA News)

Read More......

bagaimana menilai siswa entah itu pelajaran normatif, adaptif maupun produktif masih menjadi perdebatan. bahkan ada yang mengeklaim bahwa penilaian mata pelajaran normatif dan adaptif beda dengan penilaian mata pelajaran produktif. kalau nilai normatif dan adaptif diambil rata-ratanya. sedang nilai produktif ada yang mengeklaim bahwa nilai diambil dari nilai tertinggi adalah yang benar dengan berbagai macam argumen penguatnya.. . ada juga nilai diambil rata-ratanya. ..dan ada juga nilai diambil yang terendah

melihat dari kegiatan penilaian ini saja sudah tidak sama antara sekolah satu dengan sekolah lain.

pertanyaannya adalah
sudahkah pemerintah secara baku memutuskan dengan kekuatan hukum tetap bahwa :
nilai normatif dan adaptif diambil rata-ratanya?
nilai produktif diambil nilai terendah?
atau
nilai normatif, adaptif dan produktif diambil nilai tertinggi?
atau
nilai normatif, adaptif dan produktif diambil nilai terendah?
atau
nilai normatif, adaptif dan produktif diambil nilai rata-ratanya?
atau
dengan cara yang lain ???...

argumen yang dapat dimunculkan untuk mempertahankan cara pengambilan nilai pada masing-masing pilihan di atas yang jelas tidak ada yang paling benar.

sy pernah bertanya kepada duta dari dinas pendidikan kabupaten yang sedang memberikan pengarahan disekolah kami, mana yang benar pengambilan nilai di antara seperti yang digambarkan di atas?.... beliau tidak bisa jawab!

sudah samakah seluruh instansi sekolah menerapkan cara yang sama?.... tidak bisa jawab!

analogi seorang siswa pada mata pelajaran otomotif yang nilai remnya 6...sedang nilai engine 9 kemudian nilai diambil nilainya 6 dengan asumsi belum kompeten dapat membahayakan pengemudi dan penumpang???

bagaimana jika siswa pada mata pelajaran matematika untuk persamaan kwadrat mendapat nilai 10 sedangkan untuk materi statistika mendapat nilai 6???
dampaknya lebih besar dibanding membahayakan pengemudi dan penumpang

bagaimana pula jika pada mata pelajaran agama islam jika pada pemahaman Al-Qur'an, hadist dan sholat mendapat nilai 10, namun Aqidah mendapat nilai 6???
dampaknya luar biasa untuk bangsa dan negara dibanding membahayakan pengemudi dan penumpang

saya juga tidak tahu bagaimana cara penilaian untuk mata uji UN yang dilakukan pemerintah?? ??

relevan atau tidaknya penilaian yang masing-masing sekolah lakukan saat ini dengan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah melalui UN tersebut sudah ada buktinya ?...

hal tersebut di atas adalah gambaran ketidakjelasannya dan ketidakkonsistennya pemerintah dalam membenahi dunia pendidikan,

namun anehnya....apapun kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah semua sekolah wajib tunduk tanpa syarat untuk melaksanakannya.

apakah nilai UN adalah nilai Standar???

salam
mas Ba

Read More......

Meluangkan Waktu itu,.. adalah baik,.. apalagi meluangkan waktu seperti di bawah ini :
Luangkanlah waktu untuk bekerja, itulah nilai kesuksesan.
Luangkanlah waktu untuk berpikir, itulah sumber kekuatan.
Luangkanlah waktu untuk bermain, itulah rahasia awet muda.
Luangkanlah waktu untuk membaca, itulah dasar kebijaksanaan.
Luangkanlah waktu untuk berbaik hati, itulah jalan menuju kebahagiaan.
Luangkanlah waktu untuk bermimpi, itulah kereta yang membawa kita menuju bintang.
Luangkanlah waktu untuk berdoa, itulah kekuatan terbesar di dunia.
Luangkanlah waktu untuk mencintai dan dicintai, itulah karunia terbesar yang Tuhan berikan.
Luangkanlah waktu untuk memperhatikan sekeliling, itulah kehidupan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk hanya memikirkan diri sendiri.
Luangkanlah waktu untuk tertawa, itulah alunan jiwa yang bersuka cita.

Semoga selalu sukses Teman2,....



Nina K. H.
Politeknik Telkom
JL. Telkomunikasi, Terusan Buah Batu Bandung

Read More......

Bedjo Untung (Tragedi 1965/1966), Wanma Yetty (Peristiwa Tanjung Priok, 1984), Azwar Kaili (Peristiwa Talangsari 1989), Ruyati Darwin (Tragedi Mei 1998), Sumarsih (Tragedi Semanggi 1998), Mugiyanto (Penculikan Aktivis Prodemokrasi 1997/1998), Zafrullah Pontoh (Kekerasan terhadap Jamaat Ahmadiyah), Kiswoyo (PT. Istana Magnoliatama), Muhammad Mizar Al Amir (Sengketa TPST Bojong) dan Suciwati (Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir 2004) menjadi narasi personal yang coba dihadirkan dalam buku ini.

Narasi inilah yang kelak diharapkan bisa digunakan untuk menandingi narasi-narasi mayor yang terlanjur baku dan beku di banyak benak masyarakat Indonesia. Kesepuluh responden tersebut adalah korban pelanggaran HAM berdimensi sipil – politik maupun ekonomi, sosial dan budaya yang telah lama menjadi dampingan KontraS, LBH Jakarta dan Yayasan Pulih. Mereka ini kemudian bertransformasi menjadi pembela HAM di lingkungan mereka masing-masing dan memberi banyak inspirasi dalam gerakan advokasi HAM di Indonesia.

dipetik dari kata pengantar buku


Daftar Isi
Kata Pengantar iii
Memperjuangkan Kebebasan Beragama 1
Ingatan yang Menjadi Peluru 13
Perjuangan yang Belum Selesai 39
Menagih Masa Lalu yang Dirampas 61
Meniti Jalan Tanpa Ujung 85
Berjuang dari Keterpurukan 99
Tulang Punggung Masa Depan itu Pergi untuk Selamanya 115
Dari Penjara ke Penjara 141
Sekilas Perjalanan Hidup Ustadz sang Pembela HAM 167
Menduduki Pabrik Sebagai Bukti Buruh Berdaulat 185
Profil 203

Download nya di sini

HRSF(Human Rights Support) - Kontras - LBH Jakarta - HRWG (Human Rights Working Group) - Yayasan Pulih - Yayasan Tifa

sumber : http://www.kontras.org/


Read More......