Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang menjadi perguruan tinggi koordinator Ujian Nasional (UN) 2010 tingkat Jateng telah mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan tindak kecurangan saat pelaksanaan UN.

"Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jateng untuk mengidentifikasi daerah-daerah di Jateng yang rawan tindak kecurangan, berdasarkan data UN tahun lalu," kata Rektor Unnes, Prof Sudijono Sastroatmodjo di Semarang, Kamis.

Menurut dia, dalam pelaksanaan UN 2009 lalu, Jateng termasuk provinsi "putih", yakni daerah yang tingkat kecurangannya termasuk kecil, bersama dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, sehingga prestasi itu harus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Daerah-daerah yang dianggap rawan kecurangan akan diberikan perhatian khusus dalam pengawasan, termasuk kemungkinan penambahan jumlah pengawas yang ditempatkan di sekolah-sekolah di daerah tersebut," katanya.

Ia mengatakan, daerah-daerah di Jateng yang dianggap rawan kecurangan memang tidak banyak, mengingat penetapan Jateng sebagai provinsi "putih", namun pihaknya tetap mengotimalkan pengawasan di daerah-daerah tersebut.

Penanggung Jawab Pengawasan UN, Prof Fathur Rokhman juga mengatakan hal senada, pihaknya telah mendapatkan data daerah di Jateng yang rawan kecurangan UN dan akan mengintensifkan pengawasan di daerah-daerah tersebut.

"Tidak baik jika saya menyebutkan nama daerahnya, namun memang tidak banyak. Yang jelas kami akan memberikan perlakuan khusus untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan," kata Fathur yang juga Pembantu Rektor (PR) IV Unnes.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan UN 2009, kata dia, pihaknya mencurigai berbagai tindak kecurangan, seperti lembar jawab UN yang kurang saat pengiriman ke panitia tingkat kabupaten/kota, setelah ditelusuri ternyata tertinggal di sekolah.
"Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak sekolah, namun kami telah menerjunkan tim untuk menelusurinya dan ternyata ketertinggalan itu diakibatkan kecerobohan guru pengawas," katanya.
Akan tetapi, kata dia, pihaknya tidak akan memberikan toleransi keterlambatan pengiriman lembar jawab dalam UN 2010, baik pengiriman ke panitia kabupaten/kota maupun pengiriman ke Unnes untuk "scanning" (pemindaian) .

"Permasalahan itu sebenarnya dilematis, sebab bisa jadi itu memang kesengajaan, namun bisa juga itu memang benar-benar karena ketelodoran, sehingga kalau lembar jawab itu tidak diterima akan merugikan peserta UN," katanya.

Unnes, kata Fathur, memang dipercaya mengemban tiga tugas dalam pelaksanaan UN 2010, yakni pengawasan UN tingkat SMA dan MA, pengawasan tingkat SMP melalui tim pemantau independen (TPI), dan pemindaian lembar jawab.


Sumber
Semarang, 4/3 (ANTARA)