Dinas Pendidikan Jawa Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah tuntutan masyarakat untuk menghentikan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan upaya pemerintah mengevaluasinya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut memberikan pendapatnya seperti yang disampaikan dalam pidato ilmiah penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa untuknya di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (17/3/2011). Menurut Kalla, pemerintah tak perlu melakukan eksperimen pada sistem pendidikan melalui RSBI.

”Pendidikan merupakan tempat dan lokus yang sangat strategis untuk menyemai dan menanamkan berbagai nilai sejak waktu paling dini dan berkelanjutan sesuai jenjang pendidikan yang ada,” ucap JK.

Pada Kamis (17/3/2011), Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu dianugerahi gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang pendidikan dan kewirausahaan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (17/3/2011). Penghargaan diserahkan langsung oleh Rektor UPI Bandung Prof Sunaryo.

”Dalam konteks ini, pendidikan dasar semestinya lebih berorientasi ke dalam, tidak berorientasi ke luar melalui eksperimen semacam sekolah bertaraf internasional yang menggunakan bahasa asing,” ujarnya.

Kalla mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan untuk memajukan ekonomi Indonesia dan belum saatnya puas terhadap berbagai kemajuan ekonomi yang telah dicapai. Oleh karena itu, perlu perjuangan sungguh-sungguh dan terus- menerus untuk lebih memajukan ekonomi dalam rangka mewujudkan martabat bangsa.

”Saya yakin dengan kemajuan ekonomi yang mendorong berbagai bidang kehidupan lainnya, bangsa kita bisa memiliki kebanggaan diri dan martabat baik ke dalam maupun ke tengah pergaulan antarbangsa. Karena itulah, kita perlu mengoreksi dan meluruskan arah pembangunan ekonomi ke arah self-esteem dan dignity, rasa harga diri bangsa,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengaku dirinya memahami kritik dan protes masyarakat mengenai RSBI, terutama kesan RSBI eksklusif hanya untuk ”anak orang kaya” yang dikuatkan dengan biaya tinggi. Padahal, RSBI tetap sekolah publik yang harus mengalokasikan 20 persen untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

Untuk itu, Pemerintah akan merombak konsep dasar dan penyelenggaraan RSBI yang dinilai tak sesuai lagi dengan harapan dan ide awal. Institusi pendidikan salah menerjemahkan kualitas dengan label ”internasional” dan menggunakan pendekatan kelas serta menafsirkan metodologi pengajaran dengan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

”Tidak penting namanya apa, internasional atau nasional. Masyarakat inginnya institusi pendidikan berkualitas. Jangan pakai nama internasional kalau jiwanya belum internasional,” kata Nuh seusai pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011 di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011) kemarin.