Presiden Kritik Metode Pendidikan Nasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik metode pendidikan nasional yang tidak mendorong siswa untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas sehingga sulit memunculkan para wirausaha maju.
"Saya ingatkan Mendiknas, coba sejak TK, SD, SMP, SMA itu metodologinya jangan guru aktif siswa pasif, dan hanya sekadar mengejar ujian, rapor. Kalau itu yang dipilih maka anak-anak bersekolah tidak berkembang kreativitasnya, inovasi dan jiwa wirausahanya, " kata Presiden saat membuka Temu Nasional 2009 di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, jiwa wirausaha atau enterpreneur penting untuk dipupuk sejak kecil, sehingga pendidikan nasional tidak hanya melahirkan para pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja.

"Ini perlu reformasi di bidang pendidikan nasional. Guru dan dosen harus diajak untuk bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi dan kreativitas, " katanya.
Dikatakan Presiden, jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di Amerika dan Singapura.
Presiden dalam kesempatan itu juga menegaskan mengenai target pembangunan nasional yang harus 'pro growth', 'pro job' dan 'pro poor', yang bisa dicapai dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kewirausahaan dan inovasi teknologi.
Dalam pidatonya yang diberi judul "Siapa Bilang Indonesia Tidak Bisa" itu, Presiden juga meminta semua pihak untuk bekerja lebih keras mengerahkan dan menyatukan potensi serta sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan lima tahun ke depan.
"Kita kerahkan dan satukan semua potensi dan sumber daya agar
betul-betul menjadi modal untuk mencapai sasaran lima tahun
mendatang. Jangan ada yang dilewatkan dan disia-siakan, berpikir lebih cerdas, bekerja lebih keras," katanya.
Presiden menjelaskan misi pemerintah untuk periode 2009-2014 adalah melanjutkan semua program dan kebijakan yang baik dan memperbaiki serta meningkatkan yang belum benar.
Presiden juga mengakui ada beberapa kebijakan dalam lima tahun lalu yang belum tercapai karena adanya hambatan yang disebutnya
"bottlenecking" .
"Debottlenecking perlu dilakukan untuk percepatan dan peningkatan sasaran. Ini penyakit yang saya kenali, banyak capaian meleset karena ada kemacetan, izin pabalieut, tata ruang gak beres, undang-undangnya ada yang gak klop. Banyak sekali listrik gak ada, izin PLN sulit sekali," katanya.
Hadir dalam pertemuan yang diikuti sekitar 1.400 peserta itu, Wapres Boediono, para menteri kabinet dan seluruh gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia.

Sumber antara.com

0 komentar:

Posting Komentar