Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan reformasi bidang pendidikan di Indonesia dimulai dengan membenahi manajemen pengelolaan urusan pendidikan, infrastruktur, serta perbaikan metodologi.
Menurut Mendiknas di Jakarta, Kamis, manajemen pengelolaan urusan pendidikan ini harus diperbarui, misalnya tentang tunjangan guru dan izin pendirian sekolah atau universitas baru.

Selanjutnya yakni perbaikan infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah. Ia berharap pada 2010, masalah yang menyangkut pemenuhan infrastruktur pendidikan sudah dapat diselesaikan.
"Sebisa mungkin pada 2010 sudah rampung semua, tidak ada lagi sekolah yang bocor atau roboh. Kita ajak pejabat daerah bupati dan wali kota untuk membereskan itu," katanya yang ditemui setelah pembukaan National Summit 2009 yang diisi dengan pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut M. Nuh, susah membayangkan munculnya inovasi dari penerus bangsa jika tempat belajar saja belum memenuhi standar.
Perbaikan infrastruktur ini akan dilaksanakan paralel dengan program-program lain yang akan dijalankan.
Kemudian, reformasi pendidikan juga dilakukan dengan memetakan metodologi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Para siswa harus didorong untuk memiliki kebebasan ruang berpikir.
"Karena fleksibilitas berpikir akan mengantar pada kreatifitas, kreatifitas berpikir ini menghasilkan inovasi. Inovasi jika dimasuki bisnis, marketing, maka masuklah enterpreneurship (kewirausahaan) ," jelasnya.
Sementara itu, dalam pengarahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar para pelajar harus didorong untuk menjadi pencetak lapangan kerja, bukan pencari kerja.
Pada National Summit 2009, salah satu agenda yang akan dibahas oleh Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah reformasi pendidikan.
Isu pokok reformasi pendidikan ini meliputi peningkatan pelayanan pendidikan sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau, peningkatan profesionalitas dan pemerataan distribusi guru serta reformasi metodologi.
Selanjutnya yakni membangun karakter dan kreatifitas, penguatan relevansi antara pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan keterampilan dengan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung ekonomi kreatif.
Dalam sidang komisi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/10) juga dibahas isu pokok tentang peningkatan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan peradaban yang mulia melalui pendidikan budi pekerti dan jati diri bangsa serta pemberdayaan kepemudaan dan kesetaraan jender.

Sumber Antara.com