Dinas Pendidikan Jawa Tengah

SEMARANG--Menyusul ditolaknnya kasasi atas Gugatan terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional (UN), sejumlah pelaku pendidikan di Semarang menanggapi beragam.


Pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Dr Supriadi Rustad MSi mengaku belum mengetahui secara persis kabar penolakan kasasi gugatan UN oleh Mahkamah Agung (MA) ini.

Jika memang benar demikian, ia menduga tetap akan ada langkah hukum berikutnya dari pemerintah, sambil terus melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan UN.

Namun begitu, apapun keputusan hukum itu juga harus ditaati. "Karena hidup di negara yang menjunjung tinggi hukum, semua pihak memang harus menghormatinya, " ungkap Supriadi di Semarang, Rabu (25/11).

Hanya saja, sebagai pengamat yang juga sekaligus pendidik, ia mencemaskan bangsa ini akan mengalami kesulitan untuk mengukur indikator kualitas pendidikan nasional.

Sehingga, sistim pendidikan di negeri ini akan kehilangan perlu dicari upaya baru untuk menentukan indikator keberhasilan serta kualitas pendidikan secara nasional ini. "Artinya dibutuhkan sebuah upaya baru untuk atau sistim yang lebih baik dari UN dalam menentukan standar kualitas pendidikan nasional di negeri ini," ujarnya.

+ Jadi, menurut beliau UN itu tujuannya adalah untuk menentukan STANDAR kualitas pendidikan (bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan).

Pembantu Rektor (purek) I Unnes Bidang Akademik ini juga menyampaikan, UN sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat baik bagi sistim evaluasi sekaligus indikator mutu pendidikan nasional.

Yang menjadi persoalan, dalam prakteknya pelaksanaan UN menjadi bias. Data UN bukan dijadikan indikator untuk memperbaiki standar mutu yang ada.

Lebih dari itu, data UN malah dijadikan sebagai 'hukuman' bagi sekolah yang belum mampu meraih keberhasilan atau memenuhi standar yang ditetapkan UN. "Jika ada sekolah yang tak mampu meluluskan siswanya 100 persen Kepala Sekolahnya malah dimarahi Bupati atau bahkan dimutasi," imbuhnya.

Padahal, lanjut Supriadi, yang sangat dibutuhkan dunia pendidikan di negeri ini bukan pelaksanaan UN yang seperti ini. "Sekolah yang belum mampu justru harus dibantu dan lebih didorong," imbuhnya. owo/ahi

Sumber
By Republika Newsroom
Rabu, 25 November 2009 pukul 16:49:00