Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Laporan yang diterima redaksi Surabaya Pagi
soal Bupati Tulungagung Heru Tjahjono, tidak hanya proyek fisik senilai
Rp 9,3 miliar saja, tapi dugaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
bidang pendidikan. Disampaikan bahwa bupati diduga menerima aliran fee
DAK 20 persen. Benarkah?

Dalam proyek DAK 2009, misalnya, Dinas Pendidikan (Diknas) Tulungagung
kebagian jatah 326 paket mebeler. Setiap paket berupa 15 meja dan 30
bangku senilai Rp 11.500.000. Jadi, total proyek ini senilai Rp
3.749.000.000. Dalam pelaksanaannya, beberapa sekolah ‘’menjerit’’ dan
melaporkan ada pemotongan sebesar 20 persen untuk setiap paketnya.

Penelusuran yang dilakukan Surabaya Pagi menemukan setidaknya ada tiga
aktor yang terkait yakni, Kepala Diknas Drs Winarto, Sekda Mariyoto dan
Bupati Heru Tjahjono. Sumber internal Pemkab Tulungagung mengungkapkan
peran Winarto cukup penting, mengingat DAK dikelola Diknas. Ia berperan
sebagai pihak yang menunjuk rekanan-rekanan yang mengerjakan proyek
mebuler dan diduga yang melakukan pemotongan 20 persen untuk fee pihak
tertentu.

“Potongan 20 persen itu digunakan untuk Dinas Pendidikan sebesar 10
persen dan Kepala Sekolah penerima dana tersebut 10 persen,” ungkap
pejabat yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan.

Masih menurut sumber di Pemkab Tulungagung, pemotongan dana DAK
tersebut juga diduga mengalir ke pendopo –istilahnya untuk menyebut
Bupati Tulungagung. “Dana tersebut juga mengalir ke pendopo Mas. Atas
jasa itulah akhirnya yang bersangkutan (Mariyoto, red) jadi Sekda,”
imbuhnya.

Untuk diketahui, sebelum menjadi Sekda, Mariyoto pernah menjabat Kepala
Diknas Tulungagung tahun 2007/2008. “Semasa Mariyoto menjadi Kadiknas
juga ada pemotongan fee 20 persen,” tandasnya.

Sementara bagi-bagi proyek DAK kepada rekanan ini dilakukan di Gedung
Koperasi Pegawai Negeri RejoAgung, Oktober 2009 silam. “Dalam pertemuan
tersebut Kepala Dinas menerangkan bahwa ada potongan sebesar 20
persen,” paparnya.

Sementara untuk rekanan penerima proyek, sumber itu menyebut diambil
dari partai-partai yang mendukung Bupati Heru ketika Pilkada lalu.
akhirnya, Heru Tjahjono terpilih terpilih untuk kedua kalinya menjadi
Bupati Tulungagung. “PPDI, PPB, PDS dan Partai Pelopor yang mendapatkan
bagian dari proyek mebeler tersebut,” beber sumber ini.

Ketua DPC Partai Pelopor Heru Purnomo yang dikonfirmasi masalah ini
membenarkannya. Kata dia, dirinya memang mendapatkan jatah proyek DAK.
Ia juga tidak menampik adanya pemotongan dana 20 persen tersebut. “Itu
semua dijelaskan di awal waktu ketemu di salah satu restoran,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh Surabaya Pagi, ke empat ketua parpol itu
bertemu di rumah makan Bajang Dom Dom Ampo. Selain Heru dari Pelopor,
ada Hasan Suwandi (PPDI), Nanang Rahmat (PPB), dan Gatot Utomo (PDS.

Mengenai hal ini, Heru membenarkannya. Bahkan, saat ketemu di rumah
makan itu, Winarto menjanjikan proyek. “Aku iki urung oleh berkat DAK
cak, engko atek oleh berkat konco-konco kabeh tak bageni (Saya ini
belum dapat proyek DAK. Nanti kalau sudah dapat teman-teman semua saya
beri proyek, red),” ucap Heru menirukan omongan Winarto.

Heru juga mengungkapkan proyek DAK itu sebanyak 326 paket senilai Rp
3,74 miliar. “Ya bisa dikalkulasikan sendiri berapa total pemasukan
jika tiap satuan proyek dipotong 20 persen,” tukasnya.

Informasi lain yang terungkap dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus
juga terjadi untuk tahun anggaran 2006 dan 2007. Pasalnya, dana hibah
dari pemerintah pusat itu disinyalir tidak disetor ke Kasda Pemkab
Tulungagung. Tetapi ke rekening bendahara proyek bernama Wardi. Baru
setelah itu disetorkan ke Bank Jatim untuk diambil oleh pihak Kepala
Sekolah penerima DAK.

Hendrik, orang dekat Bupati Tulungagung Heru Tjahjono membantah adanya
aliran dana fee DAK 20 persen maupun fee proyek fisik 3,5 persen ke
kantung bupati. “Bapak Bupati tidak pernah menerima sepeser pun aliran
fee DAK pendidikkan. Silakan dibuktikan kalau ada,” kilahnya. n

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=42546