Ketua IGI: Mendiknas Salah Memahami

Terlihat ada kesalahpahaman dari pernyataan Menteri
Pendidikan Nasional (Mendiknas) dalam memahami artikel tentang ujian
nasional (UN) berjudul *Bursting the Bubble Tests *di situs Kementrian
Pendidikan Nasional Amerika Serikat (AS). Salah besar jika UN model
Indonesia bisa diterapkan di AS, terutama untuk menentukan kelulusan
anak-anak didik.

*Di negara-negara maju seperti AS, Australia, New Zealand, dan China tidak
ada UN yang diterapkan pada semua siswa di semua negara bagian mereka.*
-- Satria Dharma

Demikian dituturkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma
melalui surat elektronik pada diskusi di sebuah mailing list pendidikan,
Jumat (3/12/21010). Terkait hal itu, Satria mengaku sudah menyampaikan
kesalahpahaman tersebut secara langsung ke staf ahli Mendiknas.

Dalam emailnya Satria mengatakan sudah mengkopi ulang potongan kalimat
penting di situs
http://www.ed.gov/blog/2010/09
yang
dimaksud, yaitu, *"What's unique about the Race to the Top assessment grants
is who gets them --not individual states, but large coalitions of states
that willwork together to develop common assessments measuring college and
career readiness"*.

"Jadi, *common assessments* ini dianggap semacam ujian nasional (UN) yang
sama dengan yang kita lakukan saat ini," kata Satria.

Dia mengatakan, UN di Indonesia tidak perlu diterapkan di seluruh Indonesia
atau berskala nasional. UN hanya bisa dilakukan pada daerah-daerah yang
telah mampu menerapkan semua standar nasional yang perlu diuji dengan sebuah
ujian nasional.

"Sekolah-sekolah yang belum bisa menerapkan ke delapan standar pelayanan
minimum pendidikan tentu tidak perlu diuji dengan sebuah ujian yang
berstandar nasional. Ujian yang berstandar nasional semestinya hanya boleh
diberikan jika instrumen masukan dan proses pendidikannya sudah berstandar
nasional juga," tegas Satria.

Jika instrumen masukan dan proses yang diberikan tidak berstandar nasional,
lanjut Satria, maka mengukurnya dengan sebuah UN adalah kesalahan fatal.
Menjadikannya sebagai syarat kelulusan adalah sebuah kekejaman dan
ketidakadilan bagi peserta didik yang tidak memperoleh pelayanan pendidikan
berstandar nasional.

"Di negara-negara maju dan besar seperti Amerika Serikat, Australia, New
Zealand, dan China tidak ujian nasional (UN) yang diterapkan pada semua
siswa di semua negara bagian mereka. Negara dengan kualitas pendidikan
terbaik seperti Finlandia malah tidak punya UN dan kelulusan siswa mereka
ditentukan oleh sekolah masing-masing," kata Satria.

Diberitakan sebelumnya di *Kompas.com, *Senin
(30/11/2010),
Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh ihwal ujian
nasional (UN) model Indonesia sangat penting dilaksanakan di Amerika Serikat
(AS) dinilai menyesatkan oleh para pemerhati pendidikan. Menurut Mendiknas,
berdasarkan sebuah situs di AS dijelaskan, bahwa untuk melakukan revolusi
pendidikan, UN di AS sangat penting dilaksanakan.

"Pernyataan Bapak Nuh, bahwa UN di AS diperlukan, itu sangat menyesatkan.
Tolong Mendiknas membaca langsung situs yang dia maksud. Patut diduga beliau
hanya mendapat bisikan orang-orang terdekatnya untuk menjustifikasi atau
mencari alasan agar UN di Indonesia tetap berjalan," tegas Heru Widiatmo,
pemerhati pendidikan yang kini menjadi peneliti di American College Testing,
AS, lewat surat elektronik yang dikirimkannya di sebuah diskusi mailing list
pendidikan, Jumat (3/12/2010).

0 komentar:

Poskan Komentar