Dinas Pendidikan Jawa Tengah

[JAKARTA] Sebuah gagasan baru dilontarkan Menteri Pendidikan
Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh yang menggantikan posisi Bambang
Sudibyo di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Gagasan mantan menteri
komunikasi dan informatika yang juga pernah menjadi Rektor Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini adalah penghapusan tes
masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang saat ini dikenal dengan
seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM-PTN).
"Apakah nilai, seperti ujian nasional (UN), tidak bisa dipakai untuk
tes masuk PTN? Kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit
dengan ada tes lagi," kata Mendiknas di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dikatakan, nilai UN SMA dan sekolah sederajat akan diintegrasikan
dengan jenjang sebelumnya. Sebab, nilai UN mulai SD hingga SMP sudah
terintegrasi untuk tes masuk ke jenjang berikutnya. "Agar tidak ada
lagi yang sia-sia dan buang-buang biaya hanya untuk masuk PTN,"
katanya.
Untuk memudahkan pelaksanaannya di lapangan, kata Nuh, pihaknya akan
segera mendiskusikan gagasan itu lebih lanjut dengan para rektor PTN.
"Semua ini terkait dengan mekanisme penerimaan di masing-masing
perguruan tinggi negeri," katanya.
Apabila gagasan itu kelak bisa direalisasikan, dia berharap
kesenjangan kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain,
bisa dikurangi. Untuk mendukung gagasan penghapusan tes PTN, Mendiknas
juga menargetkan perbaikan infrastruktur sekolah pada 100 hari pertama
kiprahnya di KIB II. "Kalau infrastruktur sekolahnya baik, proses
belajar mengajar juga akan berjalan dengan baik," tuturnya.
Dia menargetkan penyelesaian perbaikan bangunan sekolah di seluruh
Indonesia rampung pada 2010. "Pada 100 hari pertama, saya akan mulai
memperbaiki sekolah rusak atau bocor," katanya.
Selain membenahi infrastruktur sekolah, Mendiknas juga menjanjikan
akses seluas-luasnya kepada warga bangsa untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu. "Tidak boleh ada cerita ada anak bangsa yang tidak bisa
mengenyam pendidikan. Pendidikan berkualitas memang mahal. Yang harus
dipikirkan sekarang adalah masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan
yang sekecil-kecilnya, " katanya.
Pendidikan Berkeadilan
Sebelumnya, saat memberikan pemaparan awal seusai serah terima
jabatan, Mohammad Nuh mengatakan Indonesia adalah negara yang unik
dengan keberagamannya, mulai dari status sosial, suku, agama, dan
lainnya. Keberagaman itu juga terlihat dalam pengelolaan bidang
pendidikan, seperti adanya sekolah negeri dan sekolah swasta.
"Keberagaman itu, jika tidak di-manage dengan baik akan
menimbulkan gap yang akhirnya berujung pada clash," katanya.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus menciptakan pendidikan yang
berkeadilan bagi semua. "Tidak diskriminatif, " tegasnya.
Sejalan dengan itu, Mohammad Nuh menetapkan tiga prioritas
pendidikan nasional selama lima tahun mendatang. Pertama,
memperluas akses masyarakat ke pendidikan bermutu. "Harus ada sekolah.
Tentunya sekolah yang layak. Jadi tidak ada cerita, ada warga bangsa
yang tidak bisa bersekolah. Sekolah juga harus kokoh dan tidak gampang
rusak," katanya.
Kedua, pendidikan harus terjangkau. "Percuma saja jika
sekolah sudah ada, tetapi warga bangsa tidak bisa bersekolah karena
biaya mahal. Karena itu, biaya harus terjangkau," katanya.
Ketiga, sekolah harus berkualitas. "Sekolah ada, tapi
kualitasnya buruk, sama saja tetap jelek. Karena itu, kualitas juga
menjadi penting. Untuk meningkatkan kualitas sekolah, berarti harus ada
penjaminan mutu. Harus ada jaminan sekolah itu bermutu, sehingga mampu
menciptakan lapangan pekerjaan atau sesuai dengan dunia pekerjaan,"
katanya.