Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Benarkah bahwa Presiden SBY adalah

public enemy (musuh publik) ?

Hugo Chavez keluar dari Istananya untuk menampung korban banjir di dalamnya

Setelah mengikuti banyak berita-berita pers dan berbagai siaran televisi
akhir-akhir ini, kita bisa bertanya-tanya apakah presiden SBY masih mendapat
kepercayaan rakyat untuk menangani berbagai persoalan besar dan berat yang
dihadapi bangsa dan negara dewasa ini. Sebab, terdengar makin banyak suara
dari berbagai kalangan, yang mengindikasikan bahwa kepercayaan publik
terhadap kepemimpinan presiden SBY sudah anjlog. Bukan itu saja,
ketidakpercayaan terhadap SBY ini sudah meningkat menjadi kemarahan dari
bermacam-macam kalang an di banyak tempat di seluruh Indonesia.

Bahkan, dalam salah satu tayangan di televisi Metro TV baru-baru ini ada
orang yang mengatakan bahwa presiden SBY sekarang sudah menjadi public enemy
(musuh publik). Mungkin saja, kata-kata public enemy bisa dianggap
keterlaluan kasarnya atau kebablasan, tetapi ini mencerminkan kemarahan
publik yang sudah makin memuncak terhadap SBY akhir-akhir ini.

Sebagian dari ketidakpuasan banyak kalangan, bahkan kemarahan rakyat, telah
dimanifestasikan oleh banyaknya aksi-aksi atau demo yang dilakukan oleh
organisasi pemuda dan mahasiswa di banyak kota di Indonesia dalam rangka
Hari Anti Korupsi Sedunia dan hari HAM sedunia. Dalam dua peringatan ini
telah diangkat kembali masalah korupsi dan pelanggaran HAM yang masih tetap
menjadi persoalan besar yang tidak bisa diselesaikan bangsa kita.

Korupsi sumber ketidakpercayaan kepada SBY

Terutama masalah korupsi merupakan sumber besar ketidak-percayaan dan
kemarahan rakyat terhadap presiden SBY. Kasus Bank Century yang menyangkut
uang negara lebih dari RP 6 triliun yang tidak jelas juntrungnya, ditambah
dengan kasus Gayus Tambunan yang menghebohkan seluruh negeri, menunjukkan
bahwa presiden SBY tidak menunjukkan kepemimpinan yang diinginkan oleh
rakyat banyak. Singkatnya, sangat sangat mengecewakan !!!

Baik dalam kasus Bank Century maupun kasus Gayus Tambunan dirasakan adanya
hal-hal yang menimbulkan dugaan bahwa presiden SBY tidak mau, atau tidak
berani, atau tidak bisa, bertindak tegas sebagai pemimpin negara dan pemimpn
pemerintahan, dengan alasan « tidak mau memasuki ranah hukum », « tidak mau
intervensi ».

Kalau dalam kasus Bank Century ada kecurigaan-kecurigaan adanya hal-hal yang
« tidak lurus « yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Partai Demokrat
yang dipimpin oleh SBY, maka dalam kasus Gayus Tambunan banyak orang
mempertanyakan mengapa SBY berusaha supaya kasus Gayus ini ditangani oleh
polri saja, yang sudah mengindikasikan bahwa Gayus akan dikenakan perkara
gratifikasi saja, dan bukan perkara penyuapan.

Kelihatannya ada kalangan-kalangan yang menduga-duga bahwa keputusan SBY
tentang penanganan masalah Gayus ini supaya dilakukan terutama oleh
tangan-tangan polri, dan bukannya oleh KPK, adalah karena polri adalah
langsung di bawah presiden SBY, seperti halnya kejaksaan agung. Dengan
begitu presiden SBY bisa ikut « mengarahkan » penanganan kasus Gayus, dan
dengan cara demikian SBY beserta pendukung-pendukungnya dapat menyelamatkan
penunggak pajak raksasa yang jumlahnya sekitar 150 perusahaan besar.

Dengan dalih bahwa Gayus hanya akan dikenakan perkara gratifikasi, maka
meskipun ia sudah menerima uang suapan sebanyak sekitar Rp 100 miliar, ia
akan dijatuhi hukuman yang ringan sekali, kalau tidak dibebaskan sama
sekali. Yang paling aneh atau keterlaluan tidak masuk nalar yang waras
adalah bahwa dengan dipakainya rumus « gratifikasi » maka
perusahaan-perusahaan yang pernah menyuap Gayus (termasuk 3 perusahaan besar
grup Aburizal Bakrie) akan bebas dari tuntutan hukum.

Kelemahan, keragu-raguan, ketidak-beranian kepemimpinan SBY

Dengan munculnya kasus Gayus Tambunan, maka tidak saja kelihatan masih
merajalelanya korupsi yang berkelas kakap di Indonesia, melainkan juga tetap
terus bobroknya atau busuknya aparat-aparat hukum negeri kita. Dalam sejarah
Republik Indonesia, tidak ada kebobrokan atau kerusakan di kalangan
kepolisian, kejaksaan dan kehakiman (pengadilan) seluas dan separah seperti
yang terjadi di masa pemerintahan SBY sekarang ini. Hanya pemerintahan Orde
Baru di bawah Suhartolah yang bisa mengalahkan atau menyamai kebobrokan
pemerintahan SBY.

Banyak orang mengkaitkan kebusukan atau kebobrokan di kalangan pimpinan
Polri dan Kejaksaan Agung (dan juga kehakiman atau pengadilan) dengan
kelemahan, atau kelambatan, atau keragu-raguan, atau kehati-hatian, atau
ketidak-beranian kepemimpinan SBY. Ada juga yang menghubungkan
ketidak-tegasan SBY ini dengan kekuatirannya bahwa hal-hal yang termasuk «
suram » yang berkaitan dengan kemenangannya sebagai capres dalam pemilu bisa
dibongkar atau dikutik-kutik.

Di samping adanya kenyataan bahwa politik pemerintahan di bawah SBY memang
menjalankan politik yang pro neo-liberal dan tidak menguntungkan rakyat, SBY
juga diikat oleh koalisi yang terdiri dari partai-partai yang juga sama-sama
reaksionernya. Karena itu, koalisi partai-partai reaksioner yang duduk
dalam DPR ini menjadi ajang kongkalikong dalam berbagai bentuk dan cara, dan
melakukan berbagai macam kejahatan berjemaah terhadap kepentingan rakyat.
Sebagian dari partai-partai ini sudah menjadi pengkianat rakyat, dan
karenanya -- pada hakekatnya ! -- juga sudah menjadi musuh rakyat..

Dengan pandangan semacam itu, maka sebenarnya, atau pada intinya, bukan
hanya SBY saja yang menjadi public enemy, melainkan juga partai-partai yang
mendukungnya. Oleh karena itu, berbagai fenomena di negeri kita menunjukkan
bahwa SBY sudah makin jauh dari rakyat. Terasa sekali bahwa tidak ada
hubungan hati dan fikiran yang hangat dan erat antara presiden SBY dan
rakyat banyak.

Sekarang makin kelihatan bahwa berbagai kalangan di masyarakat tidak hanya
kehilangan kepercayaan kepada aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman
atau pengadilan, melainkan juga kepada pribadi presiden SBY.
Ketidak-percayaan rakyat terhadap kepemimpinan SBY ini, yang sudah turun
sejak lama, akhir-akhir ini bertambah parah dengan munculnya « blunder »
(kesalahan besar) mengenai hiruk-pikuk kasus keistimewaan daerah Jogyakarta.
Rakyat Jogyakarta sudah memasang spanduk besar-besaran yang bertuliskan SBY=
Sumber Bencana Yogya

Begitu hebatnya kemerosotan kepercayaan terhadap pemerintahan yang dipimpin
SBY sehingga dalam aksi-aksi yang dilakukan baru-baru ini di berbagai kota
dikibarkan bendera Merah Putih setengah tiang, sebagai tanda keprihatinan
dan kemarahan. Puncak kemarahan ini terjadi pada tanggal 13 Desember ketika
warga seluruh kota Jogya mengibarkan bendera setengah tiang, dan puluhan
ribu penduduk secara beramai-ramai menyaksikan sidang terbuka DPRD Jogya
yang membicarakan soal keistimewaan daerah ini. Peristiwa ini merupakan «
pemberontakan damai » atau tantangan penduduk Jogya terhadap pemerintahan
SBY, atau setidak-tidaknya merupakan pukulan yang serius terhadap muka
presiden SBY.

Perkembangan fikiran atau opini publik terhadap kepemimpinan presiden SBY
ini sangat gawat dan bahkan bisa menimbulkan berbagai gejolak masyarakat
yang makin lama bisa makin membesar, karena SBY beserta partai-partai
koalisinya tidak akan bisa mengadakan perubahan-perubahan besar guna
memperbaiki situasi politik, ekonomi dan sosial yang makin ruwet nantinya.
Terutama sekali pemerintahan SBY tidak akan mungkin dapat segera
menyelesaikan masalah korupsi yang sudah merusak moral janjangan yang paling
atas sampai paling bawah.

Banyak orang melihat dengan lebih terang ketokohan SBY

Kekecewaan dan kemarahan banyak kalangan terhadap SBY (dan
pendukung-pendukungnya) mengindikasikan bahwa opini publik kita sudah bisa
melihat lebih terang lagi kepada « ketokohan » SBY sebagai pemimpin rakyat
dan negara. Walaupun SBY telah dipilih sebagai presiden secara langsung
dengan perolehan suara sekitar 62% dalam pemilu yang lalu, namun sekarang
ternyata bahwa banyak orang sudah tidak lagi menyukai tindakan-tindakan atau
sikapnya, terutama tentang korupsi. Dewasa ini Indonesia merupakan negara
yang ter-korup di daerah Asia-Pasifik.

Ketika dalam pemilu yang lalu banyak sekali orang yang mengharapkan (atau
mengira) bahwa SBY akan bisa merupakan presiden yang betul-betul bertindak
sebagai pemimpin rakyat, maka mereka kemudian merasa sebagai tertipu
mentah-mentah. Ada yang berpendapat bahwa SBY ternyata bukan tokoh yang bisa
menjadi contoh sebagai pemimpin rakyat. Di bawah pemerintahannya situasi
negara dan bangsa tambah ruwet, atau penuh gejolak. Perdebatan panas
mengenai keistimewaan daerah Jogya hanyalah salah satu bagian saja dari
banyaknya persoalan parah yang harus dihadapi SBY.

Perbedaan besar kepemimpinan SBY dengan Bung Karno

Dari berbagai tindakannya, atau sikapnya, mengenai macam-macam soal yang
berkaitan dengan negara dan bangsa, nampak sekali perbedaannya dengan
kepemimpinan Bung Karno. Kalau kebesaran sosok dan keagungan ajaran-ajaran
revolusioner Bung Karno sampai sekarang masih bersemayam di hati banyak
sekali orang, --walaupun ia sudah wafat 40 tahun yang lalu, akibat siksaan
Suharto selama dalam tahanan – maka kelihatannya nama SBY tidak mendapat
tempat yang terhormat dalam hati rakyat.

Sesudah pengkhianatan besar-besaran oleh Suharto terhadap pemimpin rakyat
dan bangsa, Bung Karno, maka negara kita belum mempunyai lagi pemimpin
lainnya yang bisa dikategorikan sebagai pemimpin rakyat yang sebenarnya,
yang seagung dan seluhur Bung Karno. Kita bisa melihat bahwa semua (atau
sebagian terbesar sekali) tokoh Indonesia yang pernah mengaku dirinya
sebagai pemimpin rakyat adalah sebenarnya tidak pantas dinamakan pemimpin
rakyat. Karena mereka tidak memiliki sifat yang bisa dijadikan contoh, atau
tindakan-tindakannya tidak bisa menimbulkan hormat bagi banyak orang.

Contoh dari Venezuela : presiden Hugo Chavez

Dalam kaitan ini, kiranya bisa diambil contoh dari presiden Venezuela, Hugo
Chavez, seorang mantan perwira militer yang berpandangan revolusioner
kerakyatan, yang terpilih secara demokratis sebagai presiden. Sejak terpilih
menjadi presiden Venezuela, ia telah melakukan perubahan-perubahan
besar-besaran di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, militer, dan
hubungan luar negeri, yang pada pokoknya selalu mementingkan rakyat dan
anti-imperialisme (terutama AS). Karena kedekatannya dengan rakyat, maka
rakyat Venezuela selalu menyokongnya dalam melawan musuh-musuh dalam negeri
maupun luar negeri.

Menurut TEMPO Interaktif, (11 Des O3), Presiden Venezuela Hugo Chavez
berencana untuk memerintah (berkantor) sementara dari sebuah tenda pemberian
pemimpin Libya Muammar Gaddafi setelah mengundang para keluarga yang
kehilangan tempat tinggal akibat hujan deras untuk tinggal di istananya.

Hujan terburuk dalam satu dekade ini telah menimbulkan malapetaka di negara
eksportir minyak utama Amerika Selatan itu dengan menewaskan lebih dari 30
orang dan menyebabkan kehilangan tempat tinggal lebih dari 100 ribu orang di
desa-desa pesisir dan daerah kumuh kota.

Dari Istana kepresidenan pindah berkantor ke tenda

"Siapkan hadiah Gaddafi. Anda dapat memasangnya di taman Miraflores,
menaruhnya di sana karena aku akan pindah ke tenda," kata Chavez saat
mengunjungi pengungsian di lingkungan miskin di belakang istana presiden
Miraflores. Gaddafi dikenal karena telah memimpin sidang di sebuah tenda
Badui besar ketika melakukan kunjungan luar negeri dan menggunakannya saat
dalam perjalanan ke Venezuela, tahun lalu.

Presiden Hugo Chavez memindahkan 25 keluarga ke istana pada bulan November
dan mengatakan kepada pembantunya untuk mempercepat persiapan untuk
menerima lagi 80 keluarga. "Kita bisa menaruh beberapa tempat tidur di
kantor utama saya," katanya. Chavez telah turun langsung ke seluruh negeri
untuk mengawasi bantuan kemanusiaan. Demikian berita Tempo Interaktif.

Sudah tentu, tindakan Hugo Chavez, seorang mantan militer yang berjiwa
sosialis revolusioner, untuk menampung di Istananya sebagian penduduk
Venezuela yang terkena banjir dan menyediakan juga tempat-tempat tidur bagi
mereka di kantor utamanya adalah sesuatu yang sama sekali « aneh » atau luar
biasa bagi para penguasa di Indonesia.

Ketika membaca berita tentang tindakan-tindakan Hugo Chavez, mungkin ada di
antara kita yang ingat kepada banyaknya penduduk lereng Merapi, Mentawai,
Wasior dan lain-lain, yang sangat menderita karena ketimpa bencana. Kalau
seandainya para penguasa di Indonesia semuanya mempunyai sikap pro rakyat
dan karakter politik seperti Hugo Chavez maka nasib rakyat kita akan jadi
lain, tidak seperti sekarang ini.

Mengingat itu semua, maka kita bisa menarik pelajaran -- dan juga
mengambil kesimpulan -- bahwa dengan pemimpin-pemimpin sejenis dan
sekaliber SBY, maka negara dan bangsa kita tidak akan mungkin mengadakan
perubahan-perubahan besar dan fundamental yang menguntungkan kepentingan
rakyat. Artinya, dengan tokoh-tokoh pendukung SBY yang dewasa ini
mengangkangi kedudukan-kedudukan kunci di badan-badan eksekutif,
legislatif,dan judikatif (dan dunia usaha !!!) , maka situasi bangsa dan
negara tidak akan mungkin meraih perbaikan, dan bahkan sebaliknya, akan
menjadi makin memburuk.

Indonesia akan bisa mengadakan perubahan-perubahan besar, hanya melalui
jalan reformasi yang menyeluruh dan restorasi yang luas sekali, yang bisa
berbentuk revolusi rakyat, seperti yang ditunjukkan oleh Bung Karno, atau
oleh praktek revolusioner presiden Hugo Chavez. Jalan lainnya, seperti
pekerjaan tambal sulam yang dilakukan oleh SBY beserta
pendukung-pendukungnya dewasa ini, adalah jalan buntu.

Paris, 14 Desember 2010

A. Umar Said