Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Berikut di bawah ini disajikan pernyataan (statement) Dr Ribka Tjiptaning
dan berita Antara tentang tindakan FPI (Front Pembela Islam) Banyuwangi yang
dengan menggunakan kekerasan telah membubarkan pertemuan antara
anggota-anggota Komisi IX DPR (bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja) dengan
masyarakat, dengan alasan bahwa pertemuan itu adalah suatu kegiatan
berselubung untuk menumbuhkan semangat komunisme lagi karena banyak peserta
dari luar Kabupaten Banyuwangi yang datang, Menurut Ketua FPI Banyuwangi,
pertemuan itu merupakan acara temu kangen bekas anggota PKI dan
keturunannya, sehingga pertemuan tersebut harus dibubarkan.

Untuk itu, lanjut dia, FPI bersama organisasi masyarakat Islam di Banyuwangi
membubarkan acara tersebut untuk menjaga kondusivitas keamanan di kabupaten
paling timur Pulau Jawa itu.

"Kami mengantisipasi tumbuhnya bibit PKI baru karena gerakan PKI pada tahun
1965 berawal dari Kabupaten Banyuwangi," katanya menambahkan.

Mengingat seriusnya tindakan destruktif FPI Banyuwangi dalam peristiwa ini
bagi persatuan bangsa, yang bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka
Tunggal Ika seperti yang selalu dianjurkan oleh Bung Karno dan Gus Dur, maka
akan disajikan sebuah tulisan tersendiri mengenai berbagai hal yang
berkaitan dengan peristiwa ini.

Sebab, peristiwa FPI Banyuwangi ini sebenarnya mempunyai dimensi yang tidak
kecil, dan yang ada hubungannya juga dengan politik dan praktek-praktek Orde
Baru, yang anti-Bung Karno dan anti-komunis.Pernyataan Ketua FPI Banyuwangi
bahwa pertemuan itu merupakan acara temu kangen bekas anggota PKI dan
keturunannya, sehingga pertemuan tersebut harus dibubarkan, sepenuhnya
mencerminkan satunya atau persamaan antara pandangan FPI dengan rejim
militer Suharto mengenai masalah ini.

Tindakan FPI Banyuwangi yang destruktif bagi persatuan bangsa dan karenanya
juga mencemarkan nama Islam ini perlu kita lawan bersama dengan berbagai
cara dan jalan, demi kebaikan bangsa beserta anak cucu kita di kemudian
hari. Kita tidak boleh membiarkan FPI terus-menerus menyebarkan racun dan
merusak sendi-sendi demokrasi, dan menghancurkan dasar-dasar Republik
Indonesia, yang telah dibangun dengan susah-payah oleh para perintis
kemerdekaan.

Paris, 26 Juni 2010

1.. Umar Said

= = == = = = ==

Statement Dr. Ribka Tjiotaning :

TOLAK POLITIK ANTI DEMOKRASI,

TOLAK POLITIK DISKRIMINATIF

Pada tanggal 21 Juni sampai dengan 23 Juni 2010, Komisi IX yang membidangi

Kesehatan dan Tenaga Kerja melakukan Kuker (Kunjungan Kerja) ke Propinsi

Jawa Timur. Rombongan Komisi IX DPR RI tersebut dipimpin langsung oleh
Ketua Komisi, dr Ribka Tjiptaning.

Kuker tersebut bertujuan memantau langsung pelayanan kesehatan dan

kebijakan ketenagakerjaan berbagai kota di Jawa Timur. Sekaligus ingin

menghimpun secara langsung aspirasi dan masukan masyarakat.

Pada tanggal 24 Juni seharusnya jadwal Kuker sudah selesai, tetapi banyak

elemen masyarakat berbagai kota di Jatim ingin bertemu dengan Ketua Komisi

IX DPR RI. Selama ini Ketua Komisi IX menerapkan kebijakan yang tidak

birokratis kepada elemen masyarakat yang berkeinginan menyampaikan

aspirasinya. Walau sudah selesai jadwal resmi, Ketua Komisi dr Ribka

Tjiptaning beserta Rieke Dyah Pitaloka dan Nursuhud (semuanya anggota
Fraksi PDIP)

mau menerima undangan tersebut.

Mereka bertiga tanggal 23 berkunjung ke Pondok Pesantren Al Qodiri 1, yang

diasuh KH Ach Muzakki Syah. Kunjungan rombongan ini diterima dan disambut

meriah oleh ribuan santri. Pada tanggal 24 Juni kami bertiga berencana

bertemu dengan PPNI (Persatuan Perawat Indonesia) dan IBI (Ikatan Bidan

Indonesia) pada pukul 13.00 WIB di Banyuwangi. Pada pukul 10.00 kami

bertemu terlebih dahulu dengan masyarakat di satu rumah makan di Kelurahan

Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Intiya Ketua Komisi IX memberi
materi

tentang hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan secara gratis, dan juga

sosialisasi RUU BPJS yang sedang dibahas di DPR.

Acara tersebut dibubarkan secara paksa oleh Ormas Islam : Front Pembela

Islam Banyuwangi, Jawa Timur bersama Forum Umat Beragama, dan LSM Gerak.

Polisi yang berada di sana justru turut membubarkan seperti permintaan dan

tututan ormas tersebut. Mereka menuduh acara tersebut adalah pertemuan
kader komunis.

Atas peristiwa ini, kami menyatakan sikap :

1. Bahwa yang dilakukan Front Pembela Islam Banyuwangi, Jawa Timur bersama

Forum Umat Beragama, dan LSM Gerak merupakan tindakan anti demokrasi dan

melanggar HAM.

2. Hapuskan sikap politik diskriminatif. Meniadakan satu kelompok dalam

realita kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebijakan yang

diskriminatif terhadap korban ’65 merupakan tindakan yang tidak menghargai

pluralisme, tidak toleran, dan tidak berbudaya.

3. Aparat yang turut membubarkan acara tersebut cermin kegagalan

pemerintahan SBY dalam mereformasi tubuh Polri.

Dengan begitu, saya akan melaporkan tindakan pelanggaran HAM tersebut ke

Komnasham pada Senin tanggal 28 Juni 2010.

Jakarta, 25 Juni 2010

Dr Ribka Tjiptaning

* * *

FPI Bubarkan Sosialisasi Kesehatan Komisi IX DPR

Kamis, 24 Juni 2010

Banyuwangi (ANTARA News) - Front Pembela Islam (FPI) bersama Forum
Banyuwangi Cinta Damai dan LSM Gerak membubarkan acara sosialisasi kesehatan
gratis yang digelar Komisi IX DPR di salah satu rumah makan di Kelurahan
Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

"Ini ada komunitas anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Kenapa ada di
sini?" kata Ketua FPI Banyuwangi, Aman Faturahman, kepada sejumlah peserta
pertemuan yang terkejut melihat kehadiran anggota FPI itu.

Acara sosialisasi kesehatan gratis itu dihadiri Ketua Komisi IX DPR, dr.
Ribka Tjiptaning Proletariati dan anggota Komisi IX, Rieke Dyah Ayu
Pitaloka.

Melihat suasana yang semakin memanas, panitia segera mengevakuasi Ribka dan
Rieke ke kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan
Jaksa Agung Suprapto, Banyuwangi.

Menurut Ketua FPI Banyuwangi, pertemuan itu merupakan acara temu kangen
bekas anggota PKI dan keturunannya, sehingga pertemuan tersebut harus
dibubarkan.

"Sosialisasi kesehatan gratis dari Komisi IX hanya sebagai kedok. Saya
curiga acara itu merupakan kegiatan terselubung untuk menumbuhkan semangat
komunisme lagi karena banyak peserta dari luar Kabupaten Banyuwangi yang
datang," kata Aman.

Untuk itu, lanjut dia, FPI bersama organisasi masyarakat Islam di Banyuwangi
membubarkan acara tersebut untuk menjaga kondusivitas keamanan di kabupaten
paling timur Pulau Jawa itu.

"Kami mengantisipasi tumbuhnya bibit PKI baru karena gerakan PKI pada tahun
1965 berawal dari Kabupaten Banyuwangi," katanya menambahkan.

Sementara itu, Ribka Tjiptaning mengaku kecewa dengan sikap FPI yang
membubarkan secara paksa acara sosialisasi kesehatan gratis Komisi IX DPR.
Padahal, menurut dia, sosialisasi tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat
di daerah.

"Kami tidak melakukan temu kangen bekas anggota atau keturunan PKI di
Banyuwangi. Acara kami ini murni tugas Komisi IX DPR tentang sosialisasi
pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan gratis di daerah," katanya.

Penulis buku berjudul "Aku Bangga Jadi Anak PKI" itu pada 2002 mengaku sudah
terbiasa mengalami intimidasi seperti itu.

"Ini menunjukkan bahwa negara kita belum demokratis sehingga orang lain
masih berpikir awam tentang latar belakang saya," katanya.

Sementara itu, Rieke menambahkan, kegiatan sosialisasi kesehatan gratis
tersebut merupakan kegiatan umum dan bisa dihadiri siapa saja, termasuk
bekas anggota atau keturunan PKI.

"Saya menyayangkan sikap yang dilakukan FPI karena bekas anggota atau
keturunan PKI juga warga negara Indonesia," katanya.

Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Banyuwangi, Muhammad Abas, mengatakan
undangan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi kesehatan gratis tersebut
berasal dari berbagai elemen, namun beberapa peserta yang hadir merupakan
keturunan keluarga bekas anggota PKI.

"Memang benar, ada beberapa peserta yang keturunan keluarga bekas anggota
PKI," kata Abas yang juga menjadi panitia dalam kegiatan tersebut.(*)




Mau dapat uang Gratis, dapat kan di http://roabaca.com/forum/index.php/topic,87.0.html