Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Pekanbaru,28/ 4(ANTARA) - Pendidikan yang masih mahal di Pekanbaru mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Lembar Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pekanbaru, Rabu.

Juru bicara Fraksi Golkar, Said Zohrin mengatakan pada 2009 lalu, DPRD Pekanbaru sudah menganggarkan dana sebesar Rp442 miliar untuk pendidikan. Namun nyatanya, sampai saat ini masih banyak ditemukan warga Pekanbaru yang tidak dapat bersekolah dikarenakan pendidikan yang dirasa masih terlalu mahal.

"Hal ini dikarenakan sekolah dan komite masih memungut biaya dengan alasan adanya otonomi sekolah. Begitu juga untuk buku pelajaran yang digratiskan, namun sampai saat ini siswa masih diminta untuk membeli buku. Padahal buku yang ada dengan yang dibeli tidak jauh beda," kata dia.

Ungkapan senada juga disampaikan Ade Hartati, juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang mengatakan pendidikan masih dirasakan mahal oleh masyarakat Pekanbaru. Terbukti dengan banyaknya keluhan yang diterima.

"Memang setiap tahunnya, dana untuk pendidikan di Pekanbaru lebih dari 20 persen. Namun sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji ataupun honorer tenaga pendidik," kata dia.

Hal ini yang menyebabkan anggaran untuk fisik yang digunakan untuk pembangunan gedung maupun revitalisasi masih dirasakan kurang.

"Masih banyak bangunan sekolah seperti SMPN 12 Pekanbaru yang mengalami kerusakan padahal berada ditengah kota," ujar Ade.

Sekretaris Kota Pekanbaru, Yusman Amin, mengatakan pihaknya akan memberikan jawaban dari permasalahan yang diajukan DPRD Pekanbaru tersebut paling lambat tujuh hari.

"Masalah pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Tapi untuk jawaban lengkapnya akan diberikan pekan depan," ujar Yusman.