Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Dana tanggap bencana yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu Rp1 miliar diduga tak sesuai peruntukan.Pasalnya,sekitar Rp400 juta dana itu untuk menyambut
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berkunjung ke Kota Batu.
Selama 2010 Presiden SBY memang datang
ke Kota Batu. Dan dua kali itu disambut pula dengan dana tanggap
bencana. Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batu Punjul
Santoso, pada pertengahan 2010 Presiden berkunjung ke Kota Malang dan
Kota Batu untuk menghadiri Munaslub PSSI di GOR Ken Arok. Saat itu
Presiden SBY bersama rombongan menginap di Hotel Kusunat
Agrowisata,Kota Batu.Guna memenuhi semua kebutuhan Presiden saat di
Kota Batu itulah dana tanggap bencana dicairkan dari APBD.

“Sebagai tuan rumah, kita memiliki
kewajiban untuk ikut menjaga keamanan kepala negara. Karena itu, dana
tanggap bencana dicairkan Rp300 juta,” ungkap Punjul. Sementara itu,
tiga hari sebelum Presiden SBY datang, di wilayah Desa Beji terdapat
plengsengan yang jebol. Mestinya perbaikan plengsengan itu menjadi
tanggung jawab pemerintah Provinsi Jatim.Sebab, jalan tersebut
statusnya jalan provinsi. Namun lantaran Jalan Beji dilewati rombongan
tamu istana negara, Pemkot Batu pun membangunnya. “Dana pembangunan
plengsengan Rp100 juta itu pun dicairkan dari dana tanggap
bencana,”katanya. Tidak hanya itu, pada September lalu tunjangan
fungsional untuk guru belum juga cair.Padahal, biasanya tunjangan itu
cair menjelang Idul Fitri. Agar guru tetap men-dapatkan
tunjangan,Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu Mistin meminjam
dana tanggap bencana itu sebesar Rp450 juta.

Pemkab saat pembahasan perubahan
anggaran keuangan (PAK) APBD 2010 pun mengusulkan tambahan untuk dana
tanggap bencana ini.“Eksekutif minta tambahan anggaran untuk dana
tanggap darurat bencana mencapai Rp725 juta. Dana sebesar itu sebagai
persiapan untuk dana taktis bila sewaktu- waktu di Kota Batu terjadi
musibah bencana alam,” papar Punjul. Punjul menandaskan, anggota
Banggar DPRD Kota Batu sudah menyetujui usulan penambahan anggaran itu.
Dimintai soal pencairan anggaran untuk penyambutan Presiden SBY, Punjul
mengaku bahwa pemkab hanya menjaga keamanan kepala negara.

“Rombongan Presiden memang tidak minta
dana dari daerah. Namun, kewajiban kita ikut menjaga keamanan kepala
negara. Karena itu, anggarannya diambilkan dari dana tanggap bencana
dulu,” urainya. Pencairan dana tanggap bencana untuk Presiden
disesalkan Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Zia Ulhaq. Dia
menyebutkan, pengeluaran anggaran tanggap bencana untuk Presiden tidak
tepat.Sebab,setiap kunjungan Kepala Negara ke daerah pasti sudah
teragendakan. Hal itu dinilai me-langgar PP No 22/2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Dana Bencana Alam. (maman adi saputro)