Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Rasmadi menilai, pemberlakuan status Badan Layanan Umum (BLU) terhadap perguruan tinggi negeri dinilai lebih tepat dibading dengan status Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Dengan demikian, kata Rasmadi di Banjarmasin, Jumat, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP adalah langkah tepat, agar pelayanan pendidikan dapat diakses seluruh warga negara Indonesia.
Menurut dia, dengan BLU maka operasional pendidikan akan jauh lebih mudah dan cepat dibanding sistem BHP atau sistem yang diterapkan saat ini.
Dengan BLU, kata dia, perguruan tinggi berhak untuk melaksanakan program kerjanya seperti pratikum dan lainnya terlebih dahulu, baru memberikan laporan keuangan.
Sedangkan yang terjadi saat ini, kata dia, perguruan tinggi harus mengajukan proposal kegiatan dan laporan keuangan, baru bisa melaksanakan kegiatan.
"Dengan sistem tersebut seakan-akan kita harus memberikan laporan terhadap kegiatan yang belum dilakukan," katanya.
Sayangnya, kata dia, saat ini Unlam bukan satu dari 10 perguruan tinggi yang sudah menggunakan sistem BLU. Pada saat penetapan BLU Unlam terkendala pada laporan keuangan yang masih bermasalah.
Terhadap pembatalan BHP, kata dia, pihaknya menyambut gembira karena sistem tersebut sangat memberatkan terhadap keberlangsungan hidup perguruan tinggi di daerah terutama di Kalsel.
Menurut dia, secara logika konsep UU BHP memang benar, yaitu perguruan tinggi (PT) memiliki ilmu untuk mengembangkan sebuah usaha, tetapi kondisi di lapangan sangat jauh berbeda.
Bila harus menjalankan usaha, PT akan banyak berbenturan dengan pengusaha lainnya, yang tentunya memiliki modal yang lebih besar.
Sementara itu, di sisi lain, PT daerah seperti Unlam tidak mungkin menaikkan SPP karena rata-rata mahasiswanya berasal dari perekonomian menengah ke bawah.
Mahasiswa berasal dari keluarga mampu, kata dia, sebagian besar memilih sekolah di Jawa maupun di kota besar lainnya.
"Mungkin untuk UI, UGM dan lainnya, BHP tidak terlalu bermasalah, tetapi sangat berat bila diterapkan di Unlam," katanya.
Bahkan, tambah dia, tidak menutup kemungkinan bila BHP tetap diberlakukan Unlam akan kehabisan mahasiswa karena SPP yang cukup mahal.


Sumber
Banjarmasin, 2/4 (ANTARA) -