Dinas Pendidikan Jawa Tengah

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof Sudjarwadi menegaskan, UGM
bersama sejumlah universitas negeri lainnya dan Kementerian Pendidikan Nasional
siap merumuskan berbagai penyesuaian pasca pembatalan UU No 9/2009 tentang BHP
oleh MK.

"Pasca pembatalan UU BHP (oleh MK), maka UGM bersama tujuh perguruan tinggi BHMN,
Dikti, dan Kemdiknas akan mencari penyesuaian yang optimal untuk memenuhi azas
peningkatan mutu berkelanjutan, " ujarnya dalam pesan singkatnya kepada
ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Sudjarwadi
mengatakan Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah acuan formal yang berlaku
sehingga kalangan perguruan tinggi harus menaatinya.
Sebelumnya MK
dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan (BHP), Rabu (31/3) menyatakan bahwa UU ini inkonstitusional
karena bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan demikian,
UU BHP juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
MK berpendapat,
ketentuan-ketentuan yang diatur UU BHP pada umumnya merupakan penyeragaman
bentuk tata kelola sehingga mengandung banyak kontroversi, terbukti dengan
banyaknya perkara permohonan pengujian UU BHP yang diajukan.
Penyeragaman itu
terjadi karena UU BHP membuat penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP. Ini
berarti yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis harus menyesuaikan diri
dengan tata kelola melalui perubahan akta dalam waktu enam tahun.
Menurut MK,
ketentuan penyelenggaraan pendidikan dalam satu bentuk sebagaimana ditentukan
dalam UU BHP dapat diartikan melarang sekolah-sekolah yang diselenggarakan
masyarakat di luar BHP sehingga sama saja dengan melarang kegiatan berserikat
dan berkumpul yang dijamin UUD 1945.
Uji materi UU BHP
ini antara lain diajukan sejumlah yayasan yang bergabung dalam Asosiasi Badan
Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) dan Yayasan Pembina
Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI)
Rektor UGM mengatakan
bahwa UGM yang dipimpinnya selalu membawa nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai
UGM itu adalah Pancasila dan Keilmuan.
"Dari sejak
didirikan dan masa-masa selanjutnya, UGM selalu melakukan penyesuaian
tatakelola dengan peraturan yang berlaku agar nilai nilai UGM dapat
diaktualisasikan seoptimal mungkin baiknya dalam berbagai keterbatasan yang
ada," ujar Prof Sudjarwadi.
Selain itu, ia
menambahkan, UGM juga selalu berorientasi pada heterogenitas perguruan tinggi Indonesia yang semuanya dimaksudkan agar dapat
bersinergi untuk kemajuan bangsa Indonesia.


Sumber
Jakarta, 3/4,(ANTARA)